Pengikut Satariah Medan Merayakan Idul Adha Hari Ini

Ratusan pengikut aliran Satariah di Medan, hari ini merayakan hari raya Idul Adha 1431 Hijriah.

Aliran Satariah asal Sumatera Barat ini memiliki jemaah lebih dari seratus orang. Pagi tadi mereka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Bakti Jl Denai Medan.

Yang berbeda dari jemaah Staraiah ini adalah pelaksanaan ibadah shalat Id yang berlangsung menjelang siang, dan penyampaian kotbah oleh khatib dengan menggunakan bahasa arab. Selain itu, para jemaah juga menggelar kegiatan pengumpunan dana, sebelum melaksanakan Sholat Idul Adha.

Pimpinan jemaah Satariah Medan, Tengku Alam Bustami mengatakan, hari raya kurban yang dilaksanakan pada hari ini ditetapkan oleh keputusan pimpinan jemaah Stariah yang ada di Sumatera Barat.

Menurutnya, perbedaan perayaan hari raya Idul Adha ini bukan berarti mereka tidak mengikuti ajaran Alquran dan Sunnah nabi Muhammad SAW. Untuk pelaksanaan ibadah-ibadah lain menurutnya tidak ada perubahan mendasar.

Menanggapi perbedaan waktu Idul Adha oleh jemaah Satariah itu , Ketua MUI Medan, Muhammad Hatta mengatakan , perbedaan pandangan itu tidak perlu dimasalahkan, karena bisa saja aliran Satariah menggunakan cara lain utk melihat jatuhnya bulan Zulhijjah.

Arif Rifian - Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Pemerintah DKI Jakarta Menargetkan 150 ribu Wisatawan Asal Medan

Pemerintah DKI Jakarta menargetkan kunjungan wisatawan dari Medan sebanyak 150 ribu orang. Untuk itu, Pemprov DKI menggelar Jakarta Tourism Ekspo 2010 di Sun Plaza Medan, selama 3 hari mulai besok.

Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Arie Budiman, mengatakan, pihaknya melibatkan 15 travel agen dan 80 kelompok industri yang ada di Medan, untuk mempromokan pariwisata di Jakarta, dengan pendekatan b to b (bisnis ke bisnis), dengan pelaku industry pariwisata dari Jakarta .

Kegiatan Jakarta Torurism Ekspo 2010 ini diharapkan memberikan output pertumbuhan sector industry pariwisata di Jakarta 5-6%, dari yang sudah dicapai di tahun 2009 sebesar 1,45 Miliar.

Arie menambahkan, dalam menggiatkan promo wisata di Jakarta, pihaknya memang terkendala persoalan serius yang masih belum diatasi, yakni masalah banjir dan kemacetan yang membuat orang malas datang ke Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap menggelar berbagai event untuk memeriahkan sektor pariwisata Jakarta, diantaranya mengenalkan berbagai obyek wisata yang layak di kunjungi seperti gedung teater Jakarta dan obyek wisata lain.

Pada event Jakarta Tourism Ekspo 2010 ini, sejumlah industri pariwisata yang dilibatkan Pemprov DKI juga memberikan diskon paket perjalanan wisata, mulai dari penerbangan, hotel dan paket perjalanan wisata lainnya.

Arif Rifian - Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Pertumbuhan Ekonomi Dunia Beralih ke Negara kawasan ASIA .

Peta kekuatan ekonomi dunia kini mulai berubah. Jika sebelum tahun 2000, negara barat menguasainya, kini pertumbuhan optimal ekonomi lebih banyak dialami oleh negara timur.

Pertumbuhan ekonomi tinggi (super-cycle) lebih banyak terjadi pada negara-negara Asia. Hal ini menyebabkan, ekonomi dunia bakal mencapai US$ 300 triliun pada dekade mendatang. Pergeseran peta kekuatan ekonomi ke negara Asia dimuat dalam laporan riset Standard Chartered PLC terbaru.

Chief Economist and Group Head of Global Research, Dr. Gerard Lyons mengatakan, negara-negara berkembang akan mencapai pertumbuhan tertinggi, lebih baik ketimbang negara maju. Hal ini akan menciptakan keseimbangan kekuatan ekonomi dunia, bergeser tegas dari Barat ke Timur. Perekonomian pada 2030 pun diprediksi bisa mencapai US$ 300 triliun, naik dari posisi saat ini US$ 62 triliun.

Menurut riset tersebut, penyebab terjadi pertumbuhan tinggi di negara Asia, disebabkan peningkatan perdagangan, khususnya di negera berkembang. Selain itu, industrialisasi juga tumbuh diikuti dengan urbanisasi, serta peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah.

Asia diprediksi akan mendorong secara dominan pertumbuhan dunia selama 20 tahun ke depan. Kajian Standard Chartered menilai, output dunia secara konservatif tumbuh lebih dari dua kali lipat secara riil. Pertumbuhan ekonomi akan beralih ke pasar negara berkembang, yang memiliki banyak penduduk seperti India, China, Indonesia, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.

Pertumbuhan ekonomi China, akan naik menjadi 6,9 persen selama dua dekade mendatang. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Kemudian pertumbuhan ekonomi India naik 9,3 persen. Negara ini akan menduduki tiga besar ekonomi dunia setelah AS pada tahun 2030.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Presiden Minta Pemda Serius Tangani Korban Bencana Alam

Pemerintah harus serius menangani korban bencana alam, meski komando operasi tanggap darurat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah pusat.

Presiden SBY mengingatkan hal itu, terkait operasi tanggap darurat yang berlangsung di Wasior, Mentawai dan Merapi, ketika membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta .

Presiden mengatakan, pejabat daerah harus berada pada posisi terdepan dalam mengatasi korban bencana karena pejabat daerah yang paling mengetahui situasi. Pejabat daerah yang harusnya lebih dekat dengan rakyat.

Sebelumnya, Presiden dijadwalkan akan menerima laporan dari sejumlah menteri yang ditugaskan di daerah bencana alam, seperti dari Menko Kesra, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BNPB Syamsul Muarif.

Presiden menyatakan, dirinya telah membentuk tim khusus untuk terus memantau dan melakukan analisis mengenai kondisi Gunung Merapi. Tim terdiri dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, diperkuat sejumlah pakar dari beberapa universitas, dan negara sahabat. Tindakan ini merupakan bagian merancang strategi dan kebijakan guna mengantisipasi bila di masa mendatang terjadi lagi letusan dahsyat.

Menurut Presiden, pembentukan tim pakar merupakan praktek yang lazim berlaku di banyak negara. Hal itu berguna, menyusun prediksi dan rekomendasi tindak penanganan.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Seratus Lebih Jamaah Haji Plus Tertunda Berangkat ke Mekkah

Sebanyak 119 calon jema'ah haji plus mendatangi kantor Penyelenggara Ibadah Haji Plus, PT Azizi Kencana Wisata, Jalan Sisingamaraja no 30 Medan, mempertanyakan jadwal keberangkatan mereka.

Pasalnya, hingga kini mereka belum diberangkatkan, padahal awal pelaksanaan ibadah haji akan dilakukan 15 November mendatang. Para Jema'ah itu berasal dari Aceh, Riau, Pekanbaru, Padang, Lampung, Batam, Pontianak dan Sumatera Utara (Sumut). Mereka mengaku telah menyetorkan ONH kepada perusahaan tersebut.

Nadia Nuzula, calon jema'ah haji plus asal Lampung, mengatakan, perusahaan beralasan, visa calon jamaah haji belum juga keluar. PT Azizi Kencana WIsata itu, meminta dana tambahan sebesar 1000 sampai dengan USD1500 per orang.

Siti Fatimah, calon haji plus asal Belawan juga menyatakan hal senada. Dirinya sempat akan membatalkan keberangkatannya. Namun penyelenggara malah mengancam akan memotong uangnya sebesar Rp45 juta.

Sementara itu, Ketua Pelaksanaan Ibadah Haji Sumut, Sariful Mahya Bandar, saat dikonfirmasi, mengatakan, kasus ini sepenuhnya tanggung jawab pihak penyelenggara, karena semua pengurusan dilakukan melalui agennya di Jakarta. Menurutnya, untuk pengurusan visa, sudah ditutup pada Rabu pukul 00:00 WIB.

Syariful juga mengatakan akan mengusut kasus ini. Jika terbukti melakukan penyimpangan izin penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), maka akan ditindak tegas.

Roby Karokaro - Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Polda Sumut Musnahkan Narkoba Senilai 3 M

Polda Sumut memusnahkan narkoba jenis shabu-sabu dan daun ganja senilai 3 Milyar Rupiah, hasil tangkapan periode November hingga Oktober 2010.

Direktur Narkoba Polda Sumut, John Turman Panjaitan mengatakan, Narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 kg lebih . Sedangkan daun ganja, sebanyak 4,9 kilogram. Sabu-sabu yang dimusnahkan ini disita dari tiga tersangka oknum Satpol Air Tanjung Balai. Ketiganya adalah Bribda Bambang Irwanto, Bribda Beni Syahputra dan Bribda Erwin Ramadhan. Ketiga tersangka sedang dalam proses peradilan.

Sementara ganja, disita dari empat tersangka, yakni Handi Markos Tambunan, Viktor Halomoan Simanjuntak, Viktor, Iwan Imandana dan Heriansyah. Para tersangka yang ditangkap dikenakan pasal 112 Jo pasal 114 132 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yakni memiliki, menguasai dan menjual narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

Roby Karokaro - Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Hizbut Tahrir Indonesia Sumut Menolak Program Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika

Hizbut Tahrir Indonesia Sumut menolak Program kemitraan komprehensif yang baru ditandatangani Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama dan Presiden Susilo Bambang. Program itu dianggap tidak bermanfaat untuk Indonesia.

Penolakan atas program tersebut dilakukan dengan aksi longmarch dari Lapangan Merdeka menuju gedung DPRD. Mereka membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang diantaranya bertuliskan Usir Obama-Pemimpin Negara Penjajah. Mereka juga melakukan aksi orasi.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyatakan kedatangan Obama di Indonesia justru akan menguatkan cengkraman Amerika di Indonesia lewat kepentingan ekonomi dan politik luar negerinya. Selain itu mereka juga menilai Obama merupakan pemimpin negara penjajah, yang bertentangan dengan sikap politik Indonesia, anti penjajahan.

Dalam orasi yang dilakuan dari atas mobil dengan pengeras suara, Juru orasi HTI, Musa Abdul Ghani mengatakan, tidak pantas Indonesia menyambut kedatangan presiden AS Barrack Obama, karena Obama telah menjajah umat muslim di banyak negara dari Afganistan, Iraq dan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah lainnya.

Aksi ratusan massa HTI diterima oleh anggota DPRD Sumut Hidayatullah. Hidayatullah mengatakan akan meneruskan tuntutan pengunjuk rasa ke pimpinan dewan. Secara pribadi, ia juga mengatakan dukungan sikap penolakan atas kebijakan-kebijakan politik ekonomi luar negeri Amerika.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib

DRPD Medan Merevisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Anggota Badan Anggaran DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan, dari daftar KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RAPBD Medan 2011 yang disampaikan Badan Anggaran Pemko Medan, selisih yang terjadi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai 20% lebih besar belanja tidak langsung.

Angka selisih itu dinilai tidak seimbang, karena pembangunan daerah kedepan harus memprioritaskan sector pelayanan public dari pada belanja rutin pegawai .

Tingginya angka atau selisih anggaran itu kemudian direvisi Badan Anggaran DPRD Medan, menjadi 3-4%, dengan mengurangi besaran pos anggaran tertentu di sejumlah SKPD.

Ilham menjelaskan, dari RAPBD Medan 2011, SKPD yang anggarannya gemuk dan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yakni berada di Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, RS Pirngadi Medan dan Dinas Pemukiman.

Pihaknya kini sedang melakukan pengkajian terhadap sumber potensi penambahan anggaran, dari berbagai sector yang belum optimal digali Pemko. Diantaranya dari Pelabuhan Belawan dan dari retribusi air bawah tanah.

Arif Rifian - Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib

Amerika Serikat Menyediakan Beasiswa Untuk Sumatera Utara

Pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan 100 juta dolar AS setiap tahun sebagai beasiswa pelajar Indonesia bersekolah di AS. Dana itu disalurkan dalam berbagai program studi.

Konsul Jenderal Amerika Serikat untuk Medan, Stanley Harsha mengatakan, pemberian beasiswa itu merupakan upaya pemerintah Amerika Serikat meningkat jumlah pelajar Indonesia bersekolah di Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Universitas Indonesia , Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, berjanji memberikan peluang besar kepada pelajar Indonesia sekolah ke Amerika Serikat.

Program beasiswa itu adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Fulbright
Beasiswa bagi akademisi yang ingin melanjutkan pendidikannya untuk gelar S2 dan S3 berbagai ilmu, kecuali Medical Dokter.

2. International Fisitor Leadership Program
Program ini merupakan program beasiswa untuk studi bidang edukasi, lingkungan hidup, kesehatan, perekonomian dan Interprenuer.

3. International Youth Leadership Program (YLP)
Program yang dikhususkan bagi peminat bidang politik, hukum, agama, kesehatan, bisnis dan jurnalistik

4. Youth Exchange Student atau pertukaran pelajar
Program ini khusus pelajar dan mahasiswa kedua negara dalam menimba ilmu.

Profesional Muda, sejak awal Januari hingga November 2010, jumlah penerima beasiswa Amerika Serikat asal Sumatera Utara, mencapai lima ratus orang lebih. Khusus kota Medan , jumlah penerima beasiswa itu sebanyak 20 orang lebih.

Selain memberikan bantuan beasiswa, Amerika Serikat juga menempatkan 25 orang tenaga pengajar dari Amerika, untuk membimbing mahasiswa dan pelajar. Mereka ditempatkan di Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Sumatera Utara (USU) dan di beberapa sekolah swasta di wilayah Sumatera.

Roby Karokaro – Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib

Polisi Menggagalkan Penyeludupan 110 Kg Ganja Asal Aceh

Kepolisian Medan Kota menangkap 3 orang pemilik 110 Kg ganja yang dibawa dari Aceh, Rabu dini hari, pukul 01.18 WIB.

Ketiga tersangka, Safna (38 tahun) warga Air Hitam Tanjung Pura Kecamatan Gebang Langkat, Jamidan (35) warga Blangkejeren, dan Andi (20) tahun warga Sunggal, Tanjung Gusta Medan.

Briptu Irwansyah mengatakan, saat patroli mereka melihat delapan orang pria sedang membongkar sesuatu dari mobil kontainer. Setelah diintai, ternyata barang yang dibongkar adalah daun ganja kering. Lokasinya, di Jalan Kelambir V Sunggal Medan.

Polisi langsung menyergap delapan pria itu. Namun pelaku melawan. Hanya 3 orang yang berhasil ditangkap, sedangkan yang lain melarikan diri. Ketiga tersangka dibawa dan diperiksa di Mapolsek Medan Sunggal. Sedangkan lima orang yang kabur masih terus diburu.

Roby Karokaro – Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib

Diduga Keracunan, Dua Meninggal dan Seorang Kritis

Dua kakak beradik meninggal dunia dan seorang lagi kritis keracunan jajanan di sekolah mereka .

Kematian kakak beradik Khairunnisya Ramadhani, gadis cilik yang duduk di bangku kelas 5 SD dan Muhammad Hasnan Sidik selasa dinihari tadi, langsung membuat geger warga sekitar.

Suasana duka pun menyelimuti kediaman rumah milik Subandi dan Eriani, orang tua ketiga bocah, di kelurahan Kedai Durian Medan Johor. Ibu korban terus menerus memeluk dan mencium Aulia Desi, putri bungsunya berusia 4 tahun, yang juga sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Mitra Sejati, Titi Kuning.

Kakak korban, Nurul Rahmatina, mengatakan, ketiga adiknya itu diketahui mengkonsumsi jajanan berupa bakso yang dibeli di salah satu sekolah adiknya. Usai memakan jajanan tersebut, ketiganya mmengalami kejang-kejang dan seluruh tubuh korban membiru, di waktu yang hampir bersamaan.

Mengetahui kondisi tersebut, kedua orang tua korban langsung melarikan mereka ke RS. Namun nahas, dua adiknya harus meregang nyawa, dan seorang lagi sempat menjalani perawatan intensif.

Aparat kepolisian sektor Deli Tua yang melakukan penyelidikan di rumah duka, mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa sisa muntahan yang melekat di pakaian dan sprai milik keluarga tersebut.

Kapolsekta Deli Tua, Kompol Simon Paulus Sinulingga mengungkapkan, meski keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsy terhadap korban, namun pihak kepolisian akan terus menjalankan prosedur hukum, termasuk memeriksa sampel makanan ke labfor.

Arif Rifian - Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Mantan Wakil Walikota Medan Ramli Lubis didakwa 5 Tahun Penjara.

Pengadilan Negeri (PN) Medan siang tadi, Selasa 9 November 2010, menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi tukar guling lahan kebun binatang Medan senilai Rp13,6 milyar, dengan terdakwa Mantan Wakil Kota Medan Ramli MM. Sidang yang dipimpin Sugianto SH, dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Rehulina Purba, menyatakan terdakwa Ramli Lubis dianggap melanggar UU Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.

Menurut Rehulina Purba, Ramli Lubis membuat laporan berbeda tentang nilai lahan kebun binatang lama di Jalan Brigjen Katamso Medan. Nilai objek lahan tersebut diasumsikan mencapai Rp 47 miliar. Namun harga tersebut diturunkan menjadi Rp 26 miliar. Sehingga ditemukan kerugian negara sebesar 13 milyar rupiah.

Dalam persidangan itu, Ramli Lubis hadir dengan mengenakan peci. Ramli mengaku, dirinya tidak bertanggung jawab dalam kasus itu. Sebab kebijakan itu diputuskan oleh Walikota Medan, yang saat itu dijabat Abdillah.

Roby Karokaro - Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Kejati Sumut Usut Pemotongan Dana Intensif Guru

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengusut pemotongan dana insentif guru yag berasal dari APBD Propinsi Sumatera Utara.

Mengusut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, mengatakan, pengusutan dilakukan setelah menerima laporan dari Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI). PGSI mensinyalir ada dugaan korupsi dalam penyaluran insentif di Medan tahun anggaran 2010.

Edi Irsan menjelaskan, sebagai langkah awal penyelidikan, Kejati Sumut akan mengumpulkan bukti dan keterangan yang menguatkan indikasi korupsi dalam penyaluran insentif guru itu.

Sementara itu, Ketua PGSI Kota Medan, Partomuan Silitonga mengatakan, indikasi korupsi yang ditemukan adalah pemotongan dana insentif ratusan guru di kota Medan sebesar 5 persen. Pemotongan insentif itu terjadi sejak awal Januari hingga November 2010.

Dana yang harus diterima oleh setiap guru di Kota Medan sebesar Rp. 360 ribu per enam bulan. Tetapi dana ditransfer ke rekening guru di Bank Sumut, hanya Rp. 342 ribu.

Data yang diperoleh Trijaya FM Medan, Kejati Sumut juga pernah mengusut kasus serupa di Kabupaten Simalungun. Namun hasil pengusutan tersebut tidak jelas hingga kini.

Roby Karokaro - Trijaya FM Medan


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Pemerintah Menetapkan Idul Adha 17 November 2010

Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 17 November. Penetapan ini diputuskan sidang istbat yang dihadiri ormas Islam.

Laporan badan hisab dan rukyat menetapkan, 1 Dzulhijjah 1431 Hijriyah jatuh pada Senin 8 November 2010. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah jatuh pada 17 November 2010.

Pimpinan sidang istbat, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama, Nasaruddin Umar, meminta masyarakat tidak terpecah belah, jika ada ormas atau lembaga tertentu yang menetapkan Idul Adha berbeda dengan pemerintah.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Selasa 16 November 2010. Penetapan yang berbeda dengan pemerintah.

Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Ma`rifat Iman mengatakan, penetapan itu berdasarkan metode hisab Hakiki Wujudul Hilal. Pola ini berbeda dengan cara yang dipakai pemerintah dalam menentukan jatuhnya bulan. Akibatnya, akan terjadi perbedaan hari Raya Idul Adha antara pemerintah dengn Muhammadiyah.

Ma’rifat Iman juga berharap umat Islam, bisa menghargai perbedaan penetapan Idul Adha. Perbedaan metode itu tidak bertentangan hokum Islam.

Sama halnya dengan Muhammadiyah, Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan Idul Adha jatuh pada 16 November 2010. Penetapan itu diambil, setelah dilakukan pengamatan bulan pada Sabtu malam tanggal 6 November. Hasil pengamatan ini, diperkuat dengan perhitungan para astronom resmi.

Kantor berita Arab Saudi mengatakan, dengan penetapan itu pelaksanaan wukuf sebagai permulaan ibadah haji akan dilaksanakan tanggal 15 November 2010. Saat ini sebagian besar jemaah Indonesia, telah berada di Mekkah untuk menunggu hari puncak haji tersebut. Kedatangan terakhir jemaah haji Indonesia di bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Rabu lusa.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

47 Persen Minyak Kelapa Sawit Dunia Berasal dari Indonesia

Menurut data lembaga independen internasional Oil World, Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Dunia.

Dari total produksi kelapa sawit dunia, sebanyak 47 persen berasal dari Indonesia. Setelah Indonesia, negara yang berada di posisi kedua adalah Malaysia. Negara ini mampu memproduksi 39 persen minyak kelapa sawit global. Negara lainnya yang juga banyak memproduksi kelapa sawit termasuk Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, Papua Nugini, Pantai Gading, dan Brazil.

Data Oil World juga menyebutkan, sekitar tiga perempat dari seluruh produksi minyak kelapa sawit itu ditujukan sebagai komoditas ekspor. Pada 2010, produksi kelapa sawit global diperkirakan mencapai 46 juta ton. Total area menanam kelapa sawit di seluruh di dunia diperkirakan capai 12 juta hektar. Jumlah areal terbesar berada di Indonesia dan Malaysia.

Oil World memaparkan, minyak kelapa sawit kini telah menjadi minyak nabati dunia paling penting. Di antara seluruh jenis produksi minyak nabati, kelapa sawit berada di posisi teratas (30 persen), diikuti kedelai (29 persen), biji rape (14 persen), bunga matahari (8 persen), dan lainnya (19 persen).

Hingga pertengahan 2010, hanya lima daerah yang perkebunan kelapa sawitnya telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kelima daerah perkebunan itu, yaitu Semenanjung Malaysia, Sabah (Malaysia), Sumatera (Indonesia), Kalimantan (Indonesia), dan Papua Nugini. Sementara perkebunan kelapa sawit yang berada di Afrika kini sedang dikaji oleh RSPO.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan program yang digagas sejumlah pemangku kepentingan dalam industri sawit. Ada 450 anggota termasuk dalam program ini. Diantaranya perusahaan kebun kelapa sawit, perusahaan penyuling minyak, investor serta LSM sosial dan lingkungan.

RSPO itu sendiri dimulai pada 2003. Kemudian pada 2004, RSPO diregistrasi di Swiss. Pertemuan RSPO ke-8 akan digelar di Jakarta, 9 - 11 November 2010. Acara ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Suswono.(Antara)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Indonesia akan Memperkuat Kerjasama Perdagangan Dengan Amerika Serikat

Indonesia akan memanfaatkan kedatangan Barack Obama, untuk memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat, terutama perdagangan dan investasi.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, Indonesia akan membutuhkan investasi yang besar, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat merupakan sumber investasi terbesar. Namun, Mahendra belum dapat memastikan investasi dan perdagangan apa yang dilakukan dengan Amerika Serikat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, selain Jepang dan China. Selama September, Indonesia masih mencetak surplus perdagangan nonmigas dengan AS sebesar US$ 483 juta. BPS mencatat, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 1,018 miliar, atau setara dengan 10,55% dari total ekspor nonmigas RI selama September 2010 lalu.

Dari sisi impor nonmigas RI dari AS, selama September nilainya mencapai US$ 534,9 juta, atau setara dengan 7,10%. Angka itu turun tajam dibandingkan Agustus yang sebesar US$ 971,1 juta.

Sementara itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, investasi AS di Indonesia masih kecil dibanding dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea. Hidayat berharap, pasca kunjungan Obama ke Indonesia pada 9-10 November, perusahaan AS semakin berminat berinvestasi di Indonesia, dengan target bisa mencapai 1 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia mengarahkan perusahaan AS berinvestasi di sektor alat berat dan permesinan.(detik,antara)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Pemerintah Optimis Dapat Mengambil Alih PT Inalum

Pemerintah optimis dapat mengoperasionalkan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), karena sudah berpengalaman menangani perusahaan itu selama 30 tahun ini.

Menurut Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Indonesia tidak perlu melanjutkan kerja sama dengan Jepang untuk mengelola perusahaan itu. Pemerintah optimis bisa membayar 58,87% saham milik Jepang di Inalum. Sumber dana diambil dari APBN, atau BUMN yang akan mengambil saham tersebut. Saat ini pemerintah masih menunggu proses audit untuk mengetahui berapa nilai saham yang dikuasai Jepang.

Mustafa mengatakan, pemerintah masih mengkaji peluang BUMN yang bisa mengambil saham Jepang di Inalum itu. Ada beberapa opsi yang mengemuka. Pertama, menunjuk PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau PT PLN. Opsi berikutnya, membentuk BUMN baru untuk mengelola Inalum.

Seperti diketahui, PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham perusahaan itu, sisanya 58,87% dikuasai Jepang.

Mustafa menyebutkan, putusnya kerjasama Indonesia dan Jepang di Inalum, tidak mempengaruhi hubungan kedua negara. Indonesia dan Jepang bisa membuat kerja sama baru untuk proyek lainnya.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Presiden Berkantor di Yogyakarta

Untuk memantau penanganan bencana letusan Gunung Merapi, sementara waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di Gedung Agung Kompleks Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Hal itu disampaikan Presiden dalam konferensi perss di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (05/11/10). SBY juga mengatakan, Keberadaan dirinya di DIY untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam keadaan krisis bencana.

Dalam konferensi pers siang tadi, Presiden mengeluarkan instruksi, untuk memusatkan komando penanganan bencana letusan Gunung Merapi pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Ma'arif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BNPB dibantu Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pangdam IV Diponegoro, Polda Jawa Tengah, dan Polda DIY.

Penunjukan Kepala BNPB sebagai komando, sesuai dengan UU penanggulangan bencana. Kepada BNPB adalah pejabat setingkat menteri.

Kebijakan lainnya, Presiden memutuskan menempatkan unsur pemerintah pusat yang dipimpin oleh Menko Kesra, membantu daerah. Tujuannya, memastikan bantuan pusat ke daerah disalurkan secara cepat dan terkoordinasi.

Presiden memberi tugas kepada TNI dan Polisi. Kepada TNI diperintahkan membentuk brigade khusus, sedangkan Polri ditugaskan membentuk satuan tugas khusus penanggulangan bencana.

Presiden juga menyampaikan belasungkawa kepada korban letusan Merapi yang terjadi pada Kamis malam dan Jumat dini hari. Tidak lupa, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia berdoa, serta membantu korban bencana letusan Gunung Merapi.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

BPK Menemukan Banyak Penyimpangan di Ditjen Pajak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai mengaudit kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Hasilnya, ditemukan berbagai penyimpangan di Ditjen Pajak.

Anggota III BPK, Hasan Bisri, mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar lembaga tulang punggung penerimaan negara ini harus melakukan pembenahan. Hasil audit ini akan diserahkan ke DPR minggu depan, karena audit itu dilakukan berdasarkan permintaan DPR.

Sebelumnya, Komisi XI DPR-RI telah menggunakan kewenangannya untuk meminta BPK mengaudit investasi berbasis kinerja terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Hal itu, dilakukan karena panitia kerja (Panja) DPR tidak mendapatkan data yang akurat dari Ditjen Pajak.

DPR menilai, Ditjen Pajak tidak terbuka dalam menjelaskan masalah perpajakan pada setiap rapat Panja. Salah satu kasus yang disoroti DPR adalah tertahannya restitusi perpajakan yang dialami Permata Hijau Sawit (PHS) bernilai Rp 530 miliar.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Impor Mesin Meningkat Setiap Tahun

Hingga semester I-2010 impor mesin meningkat 37% dibanding tahun lalu. Peningkatkan impor mesin itu karena investasi di sector konstruksi baja, mesin energi, turbin, mesin proses membaik.

Direktur Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian, C. Triharso mencontohkan, pada periode semester I-2010 nilai impor mesin turbin, sudah mencapai US$ 125 juta. Namun tingkat importasi mesin terbanyak adalah mesin energi berjumlah 40%, disusul mesin-mesin alat berat, bangunan infrastruktur dan lain-lain.

Sampai saat ini, pasar impor mesin alat berat masih tinggi. Dari kebutuhan 10.000 unit alat berat per tahun, produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi baru 6.000 unit per tahun.

Triharso mengatakan, saat ini investor AS sedang menjajaki kemungkinan ekspansi usaha alat berat di Indonesia. Namun perusahaan itu, juga mempertimbangkan dua negara tetangga yaitu Thailand dan Vietnam karena, dua negera itu menawarkan insentif pemotongan pajak.

Menanggapi impor mesin bekas, Triharso menuturkan, pemerintah berupaya mengurangi impor mesin bekas. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang berkordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyusun aturan impor mesin bekas yang diterapkan 2011.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Negosiasi Awal Indonesia-Jepang Kelanjutan PT Inalum Ditunda

Negosiasi Awal Indonesia dan Jepang tentang kelanjutan PT Inalum ditunda, menunggu Keputusan Presiden soal ketua negosiator Indonesia diterbitkan. Sedianya, negosiasi Indonesia dengan Jepang dijadwalkan esok hari, Jumat 5 November 2010.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, sebetulnya Presiden secara lisan telah menunjuk dirinya sebagai ketua negosiator. Namun penunjukan itu tidak dikuatkan dengan surat keputusan presiden. Hidayat pun mengusulkan agar Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, dipertimbangkan menjadi ketua negosiator soal Inalum. Usulan itu telah disampaikan melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham, di perusahaan itu, sisanya sebesar 58,87% dikuasai Jepang. Kapasitas produksi perusahaan ini, berkisar 230.000-240.000 ton per tahun. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang. Ironinya, Indonesia harus mengimpor alumunium dari negara lain, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Perusahaan ini akan habis masa kerja samanya pada 2013. Negosiasi dengan Jepang nanti, akan menentukan kelanjutan PT Inalum. Sejumlah pihak menginginkan agar pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham perusahaan tersebut.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Permintan Air Minum Kemasan Naik 12% Per Tahun

Permintaan air minum dalam kemasan di Indonesia rata-rata naik 10-12% per tahun. Tahun ini permintaan air minum kemasan diperkirakan mencapai 14,5 miliar liter.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Hendro Baroeno mengatakan, angka ini naik dibanding tahun 2009 lalu, yang hanya 13 miliar liter. Ini karena masyarakat semakin banyak mengkonsumsinya air minum dalam kemasan. Mereka telah memiliki kesadaran tentang air minum yang baik dan praktis.

Menurut Hendro, permintaan air minum dalam kemasan di Indonesia termasuk yang paling besar, dibandingkan dengan negara-negara di Amerika maupun Eropa. Dengan potensi pasar yang sangat besar, bisnis air minum kemasan masih bisa tumbuh terus. Hanya saja bisnis ini akan ditentukan daya beli masyarakat. Tingkat konsumsi minuman dalam kemasan masyarakat Indonesia per kapita per tahun hanya 62 liter pertahun. Tingkat konsumsi ini dibawah Thailand yang mencapai 100 liter per kapita per tahun.(MH)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Golkar Desak Pemerintah Mengoreksi Strategi Penanggulangan Bencana

Golkar mendesak pemerintah segera mengoreksi total strategi penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan efektivitas program antisipasi musibah. Negara harus meningkatkan kemampuan mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana, karena secara geografis Indonesia rawan bencana.

Dikutip dari antara.co.id, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mencontohkan beberapa negara yang menyadari posisinya rawan bencana, seperti Jepang dan Amerika. Jepang telah membuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak berbagai bencana, utamanya gempa maupun tsunami. Begitupun Amerika Serikat yang mampu meminimalisasi korban dan kerugian material akibat dampak aneka badai.

Bambang mengatakan, Indonesia harus belajar dari negara-negara itu. Koreksi yang bisa dilakukan, seperti penempatan tenaga hali dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini perlu diberi wewenang penuh, untuk mengambil keputusan serta bertindak dalam situasi darurat bencana atas nama negara.

Menurut Bambang, pemerintah juga harus menerbitkan Undang-Undang yang mengatur sinergi permanen antara lembaga dan badan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Lembaga itu antara lain , Badan Nasional Penanggulangn Bencana, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesra.

Bambang Soesatyo juga menyarankan agar Presiden memasukkan unsur TNI dalam keanggotaan BNPB. Misalnya, TNI Angkatan Darat. BNPB bisa mengandalkan Divisi Zeni Tempur (Zipur) yang sangat berpengalaman menembus medan berat.(MH/ant)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Bisnis Perikanan di Mentawai Rugi Rp46,36 Miliar Akibat Gempa dan Tsunami

Gempa dan tsunami di Mentawai memukul bisnis sektor perikanan. Kerugiannya ditaksir mencapai 46,36 milyar rupiah. Kerugian sebesar itu dialami pengusaha perikanan di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sipora, Pagai Utara, Sikakap dan Pagai Selatan. Data kerugian itu diperoleh ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengunjungi lokasi bencana Mentawai, Rabu kemarin.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, Soen`an H. Poernomo, sebagaimana dilansir Antara.co.id. mengatakan, titik-titik yang terkena dampak bencana umumnya desa nelayan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap juga rusak parah karena terendam air setinggi 1,5 meter. Meski rusak, saat ini Pelabuhan Perikan Pantai tetap difungsikan sebagai dermaga pendukung tempat pengumpulan bantuan dari Padang.

Menurut Soen`an, sebagai bantuan awal, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggunakan Baruna Jaya III untuk pengiriman makanan kering siap saji seperti biskuit. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengalokasikan dana bantuan 10 milyar yang diambil dari pos anggaran eselon I KKP dialihkan untuk Mentawai. Dana 10 milyar itu akan digunakan untuk rehabilitasi pelabuhan Sikakap, rumah nelayan tahan bencana, penyediaan kapal nelayan, serta karamba jaring apung.

Sedangkan untuk rekonstruksi, KKP terlibat dalam beberapa program, yaitu membantu menyusun zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan kembali ruang, kawasan, rekonstruksi pemukiman nelayan, serta rekonstruksi sarana prasarana pendaratan ikan berbasis mitigasi bencana.(MH/ant)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.

Pemerintah Daerah Melanggar Hak Publik Dalam Membuat Kebijakan

Dalam diskusi Medan First Channel Trijaya FM Medan, pagi tadi, Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, Majda El Muntaz mengatakan, salah satu indikator pelanggaran hak publik itu, banyak perda yang melanggar hak azazi manusia, seperti, perda tentang retribusi UKM.

Majda menyebutkan, pembangunan dewasa ini, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi publik. Namun kenyataannya, pemerintah daerah cenderung mengabaikan hak-hak publik itu. Sebagai contoh, dalam membuat kebijakan, pemerintah daerah melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak pernah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan yang dibuat.

Bahkan tidak jarang pula pemerintah daerah mengambil hak-hak publik, dengan alasan pembangunan, pemerintah daerah dapat menggusur masyarakat dari lokasi yang ditempatinya.(MH/MFC)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib

FITRA Desak Penyitaan Harta Koruptor

Sekjend Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Elfenda Ananda dalam diskusi Medan Fisrt Channel Trijaya FM Medan, mengatakan proses pemiskinan merupakan cara paling efektif, untuk membuat para koruptor jera. Hukum penjara yang diterapkan di Indonesia, dinilai tidak efektif.

Komentar Elfenda Ananda menanggapi banyaknya koruptor di Sumatera Utara yang belum membayar ganti rugi kepada negara.

Menurut Elfenda, aparat penegak hukum tidak menvonis para koruptor dengan vonis penjara, tetapi vonis yang diberikan berupa denda. Dalam vonis itu, disebutkan aparat penegak hukum langsung menyita harta benda para koruptor, sesuai dengan denda yang harus dibayarkan kepada negara.

Elfenda menyebutkan, banyaknya koruptor tidak membayar ganti rugi kepada negara, merupakan indikasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia.(MH/MFC)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib

Pemerintah Surati DPR Meminta Subsidi BBM Ditambah

Surat itu sudah dikirimkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kepada Komisi VII DPR RI. Pemerintah meminta agar DPR menyetujui penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tahun ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo menyakini, Komisi VII DPR akan menerima usulan pemerintah tersebut. Alasanya, dalam pertemuan terakhir, Komisi VII seperti sudah memberikan sinyal postif untuk menyetujui permintaan tersebut. Namun, hingga kini Evita masih belum memastikan berapa tambahan kuota yang akan diusulkannya kepada DPR..

Evita mengatakan, Kementrian ESDM sedang rapat internal, untuk menentukan berapa tambahan yang diminta. Sebelumnya, pemerintah meminta agar kuota BBM bersubsidi pada tahun 2010 ditambah jatahnya dari 36,5 juta kiloliter (KL) menjadi maksimal 39,23 juta KL. Setelah permintaan ini, pemerintah merasa perlu meminta tambahan lagi. Rencananya, hingga sampai menjadi 40,1 juta kiloliter (KL).(MH)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib

Arus Modal Asing Diperkirakan Terus Masuk ke Indonesia Hingga 2011

Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani memperkirakan arus modal masuk (capital inflow) ke Indonesia masih akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tren ini juga terjadi di beberapa negara asean lainnya.

Hal ini terjadi, karena recovery ekonomi AS diperkirakan baru terjadi tujuh tahun lagi. Sehingga para investor akan menempatkan dananya ke negara-negara yang dinilai menguntungkan.

Avialiani mengingatkan, arus modal yang masuk itu bisa mengganggu sektor keuangan dalam negeri, yang biasa disebut gelembung ekonomi. Untuk itu, sebaiknya aliran modal masuk harus digiring ke sektor riil. Jika arus modal asing itu digiring ke sektor ril, maka dapat menyerap tenaga kerja.

Menurut dia, pemerintah harus membuat aturan guna mendorong aliran modal masuk ke sektor riil. Misalnya menunda keinginan daerah menerbitkan obligasi daerah. Karena dikhawatirkan, modal asing ini akan keluar, (terjadi pelarian modal), ketika ekonomi Amerika Serikat pulih kembali.

Ia menyebutkan, dampak dari derasnya capital inflow hingga saat ini adalah menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun hal ini bisa berdampak negatif pula, yaitu mendorong tingkat konsumsi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan tidak akan menerapkan capital kontrol, atas derasnya aliran dana asing masuk ke Indonesia.(MH)

Jenis-jenis Pajak Properti

Profesional Muda, pada Kamis (21/10/10) lalu kembali diadakan perbincangan seputar pajak properti yang memasuki episode ketiga, dalam program Trijaya Executive Lounge. Pada 2 episode pertama penyiar coba mengajak anda, mengenal Pajak Property secara general.

Dari perbincangan dengan Bapak Asprilanto Ardiwidodo, yang akrab dipanggil pak Aspril, tersebutkan jenis-jenis pajak yang menjadi beban bagi pembeli properti. Biasanya pajak telah dimasukkan ke dalam harga jual jika kita membeli properti melalui developer/ pengembang properti. Besarnya pajak sangat tergantung jenis, nilai, luas dan lokasi properti.

Sebelum menghitung besaran pajak yang terkait dengan properti, pada episode ini ada baiknya kita mendalami satu per satu pajak dalam properti:

1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Pajak ini dikenakan pada saat kita membeli properti, baik dari developer maupun perorangan. Besarnya pajak 10 persen dari nilai transaksi. Jika membeli properti dari developer, untuk pembayaran dan pelaporan biasanya dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari perorangan, pembayaran dilakukan sendiri setalah transaksi, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
Pajak ini dikenakan sekali saat pembelian properti baru.

2. BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan )
Selama beberapa episode perbincangan bea ini paling sering ditekankan oleh tim dari Kanwil Dirjen Pajak Sumut I. Besarnya BPHTB adalah 5 persen dari nilai transaksi setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPKTP). Bea ini dikenakan terhadap semua transaksi properti, baik properti baru atau lama yang dibeli dari developer atau perorangan. NOPKTP di setiap daerah berbeda-beda.

3. BBN ( Bea Balik Nama )
Bea Balik Nama. Bea Balik Nama ini dikenakan untuk proses balik nama sertifikat properti yang ditransaksikan dari penjual ke pembeli. Umumnya properti yang dibeli melalui developer, BBN diurus developer dan konsumen tinggal membayarnya. Tapi bila properti dibeli dari perorangan, balik nama diurus sendiri.Besarnya biaya BBN berbeda-beda di setiap daerah, namun rata-rata sekitar dua persen dari nilai transaksi.

4. PPnBM ( Pajak Penjualan Barang Mewah )
PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. Properti yang masuk kategori ini, luas bangunannya lebih dari 150 m2 atau harga jual bangunannya diatas Rp 4 juta/m2. Besarnya PPnBM adalah 20 persen dari harga jual, dibayarkan saat bertransaksi.
PPnBM tidak berlaku untuk transaksi perorangan.

5. PPh ( Pajak Penghasilan )
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada penjual perorangan. Besarnya 5 % dari total nilai transaksi, kecuali transaksi Rp. 60 juta atau dibawahnya, penjual tidak dikenakan PPh. Khusus developer, pajak ini dibayarkan melalui PPh tahunan.

6. PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan kepada semua wajib pajak (pemilik properti). Tagihannya dilayangkan pemerintah setiap bulan Maret, melalui aparat desa setempat, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sementara untuk pembayarannya harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah SPPT diterbitkan ke loket-loket terdekat yang disediakan, atau ke kantor-kantor bank yang ditunjuk pemerintah. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan wajib pajak belum membayar, maka akan didenda 2 persen per bulan hingga maksimal 24 bulan.
Yang perlu diperhatikan, PBB dipungut setiap tahun. Jangan lupa, bukti pembayarannya disimpan.


Note:
Jika kita Developer maka jenis pajak yang wajib dibayar adalah PPh final sebesar 5%
Jika kita pembeli properti maka pajak yang wajib dibayar adalah BPHTB.
Namun jika anda per orangan dan bermaksud untuk menjual, maka posisi anda sama dengan developer. Jadi anda wajib membayar PPh final. PPh Final ini dibayarkan setelah dilakukan transaksi jual beli.
Setelahnya, jika kita bermaksud mengaktakan properti, baru kita wajib membayar BBN.
Ketika sudah memiliki properti, ada lagi kewajiba setiap tahunnya, yaitu PBB.

Pajak Kita untuk Sumatera Lebih Baik...


(Rini Aprianty)

Pemerintah Belum Berencana Menerapkan Capital Control

Arus modal asing sangat deras masuk ke pasar keuangan Indonesia. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mencatat, kepemilikan asing di instrumen surat utang negara (SUN) per 28 Oktober mencapai Rp 192,23 triliun. Jumlah ini meningkat hampir Rp 10 triliun, dibandingkan pada akhir September, Rp 182,26 triliun. Jika dihitung, pada posisi akhir 2009 hingga saat ini, modal asing yang mengendap di pasar SUN sudah mencapai Rp 84,23 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, wajar jika kepemilikan asing atas obligasi Indonesia terus meningkat. Hal itu biasa terjadi, seiring membaiknya perekonomian Indonesia. Fenomena tersebut bukanlah hal negatif yang perlu dikhawatirkan, selama fundamental perekonomian mampu dijaga dengan sehat.
Dengan alasan itu, pemerintah belum memberlakukan kebijakan pengendalian arus modal masuk (capital control).

Agus menyatakan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, seperti cadangan devisa, dan industri perbankan. Kondisi positif itu merupakan upaya pemerintah mengimbangi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), untuk menjaga aliran modal yang masuk, tidak berbahaya.

Sejauh ini, pemerintah menilai belum perlu menerapkan kebijakan capital control, seperti penerapan pajak bagi dana asing yang masuk. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan capital control adalah negara Brazil.

Sebelumnya IMF memang meminta pemerintah Indonesia tak menerapkan pajak bagi dana asing seperti yang dilakukan Brazil.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

KPPU Akan Mengusut Dugaan Persekongkolan Tender World Expo Shanghai

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mendalami kasus dugaan persekongkolan tender proyek Paviliun World Expo Shanghai China 2010, meskipun pameran akbar tersebut sudah berakhir per 31 Oktober lalu.

Menurut Ketua KPPU, Tresna P. Soemardi, dugaan sementara dari kasus ini bisa mengarah pada bersekongkolan tender, termasuk adanya dugaan diskriminasi usaha. Semua itu masih dalam tahap proses yang sedang didalami KPPU.

Saat ini, KPPU telah masuk tahap pemberkasan, yaitu proses melengkapi berkas-berkas. Proses pemberkasan ini akan memakan waktu yang lama. Sesuai peraturan komisi, pemberkasan itu berlangsung selama 60 hari, bahkan bisa diperpanjang 30 hari lagi. Jika menemukan bukti, maka proses akan ditingkatkan.

Sumardi menjelaskan, bukti-bukti yang sedang dikumpulkan KPPU diantaranya menyangkut proses lelang. Data-data proses lelang ini dihimpun dari kementerian perdagangan dan instansi lainnya.

Sebelumnya, pada April 2010 lalu KPPU telah mencurigai terjadi persaingan tak sehat dalam proses tender pengadaan paviliun Indonesia, dalam acara World Expo 2010 di Shanghai, China.

Kepala Biro Humas KPPU, A. Junaidi mengatakan, dalam hasil monitoring yang dilakukan, KPPU melihat adanya pelanggaran aturan tender dalam pengadaan pavilion. Pembuatan paviliun Indonesia di World Expo Shanghai, menelan dana hingga US$ 20 juta atau sekitar Rp 180 miliar. Setelah pameran yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Oktober itu berakhir, pemerintah memutuskan untuk membongkarnya.(MH/dc)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Indonesia dan Jepang Bahas Kelanjutan PT Inalum, 5 November

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, negosiasi Indonesia dan Jepang membahas kelanjutan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dijadwalkan 5 November 2010. Namun, sampai saat ini, Presiden belum menetapkan secara resmi ketua negosiator dari Indonesia.

Dikutip dari detik.com, pada Juni 2010, Presiden SBY telah meminta MS Hidayat secara lisan sebagai ketua negosiator Indonesia. Namun Keputusan Presiden mengenai penunjukan dirinya, hingga kini belum keluar. Hidayat mengaku, membuka diri agar ada calon lain sebagai ketua negosiator Indonesia.

Hidayat mengusulkan agar Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, dipertimbangkan menjadi ketua negosiator soal Inalum. Usulan itu disampaikan melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang yang bergerak dalam industri aluminium. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham di perusahaan itu, sisanya sebesar 58,87% dikuasai Jepang.

PT Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal, yang bergerak di sektor produksi aluminium. Kapasitas produksi perusahaan ini berkisar 230.000-240.000 ton per tahun. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang. Ironinya, Indonesia harus mengimpor alumunium dari negara lain, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Perusahaan ini akan habis masa kerjasamanya pada 2013. Negosiasi dengan Jepang nanti, akan menentukan kelanjutan PT Inalum. Sejumlah pihak menginginkan agar pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham perusahaan tersebut.

Sementara itu, Ekonom Dr. Hendri Saparini, pada diskusi Medan First Channel Trijaya FM Medan, mengaku pesimis PT Inalum ini akan menjadi milik Indonesia. Alasannya, pemerintah tidak memiliki rencana strategis dalam industri proyek industri tambang. Terbukti, Indonesia telah membuat UU Investasi yang mengizinkan asing menguasai tambang Indonesia selama 95 tahun.(MH/dc-MFC)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Ratusan Siswa SMU di Medan Menggalang Bantuan Dana Kemanusiaan

Musibah bencana alam letusan Gunung Merapi serta Gempa dan Tsunami di Kepulauan Mentawai, membuat ratusan siswa SMU di Medan menggalang bantuan dana kemanusiaan.

Setelah aksi penggalangan dana yang sama dilakukan oleh sejumlah organisasi kepemudaan dan partai politik, hari ini ratusan siswa SMA 13 Medan melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di Mentawai serta korban letusan gunung merapi di Yogyakarta.

Setidaknya Rp 5 juta rupiah berhasil dikumpulkan oleh para siswa dan guru, lewat sejumlah kotak sumbangan yang disodorkan pada tiap siswa dan para guru.

Sebelum mengumpulkan dana, para siswa dan guru juga menggelar shalat ghaib serta doa bersama di lapangan sekolah, untuk masyarakat yang menjadi korban tsunami dan letusan gunung merapi. Suasana haru dan kesedihan pun tampak dari wajah para siswa, dan bahkan sejumlah siswa meneteskan air mata.

Kepala Sekolah SMA 13 Medan Sutrisno mengatakan, penggalangan dana ini merupakan aksi solidaritas dari para siswa dan guru tanpa ada paksaan. Kegiatan penggalangan dana ini pun sudah direncanakan beberapa hari lalu. Seluruh dana yang terkumpul akan disumbangkan lewat lembaga donor yang ada.


Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

DPRD Sumut mengusulkan pembentukan kawasan otorita Danau Toba

Otorita Danau Toba dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan Danau Toba dari sisi perekonomian dan menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga mengatakan, potensi perekonomian kawasan Danau Toba sangat besar, mulai dari industry pariwisata, perhotelan, dan yang paling penting adalah keberadaan aset-aset vital mesin pembangkit listrik yang ada di kawasan Danau Toba, seperti PLTA Asahan I, sampai PLTA Asahan VI.

Pengelolaan sumber energy murah dan besar yang selama ini dikuasai oleh asing seperti PT Inalum, sudah saatnya untuk dikelola pemerintah, seiring berakhirnya masa kontrak Inalum oleh Nippon Asahan Aluminium milik Pemerintahan Jepang.

DPRD Sumut, lewat pansus Inalum, berencana membuat Peraturan Daerah agar melegitimasi peran Pemerintah Pusat mengambil alih Inalum, serta pemanfaatan PLTA yang menjadi sumber energy lewat sebuah badan otorita.

Chaidir menjelaskan, pihaknya sudah menyurati Pemerintah pusat terkait hasil rekomendasi pansus Inalum pada pekan lalu. Untuk sector pariwisata, Badan Otorita Danau Toba ini juga dapat mengembangkan gerbang masuk kawasan Danau Toba, tidak hanya dari Parapat, namun dari kab,kota lain, seperti Tanah Karo dan daerah kawasan lainnya.


Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Polsek Percut Sei Tuan Menangkap Seorang Anggota TNI Tersangka Perampok

Kanit Reskrim Mapolsekta Percut Sei Tuan, Iptu Antoni Simamora mengatakan, personil bernama Pratu Mahendra Julman Sihaloho, ditangkap Jumat dini hari, karena diduga beberapa kali merampok di Percut Sei Tuan.

Penangkap berawal dari laporan korban M Rama Doli Lubis warga Jalan Besar Tembung, Dusun I Sei Rotan, Kabupaten Deliserdang. Saat ditangkap , aparat Kepolisian tidak mengetahui kalau tersangka adalah anggota TNI. Setelah diperiksa, baru diketahui kalau tersangka adalah TNI aktif. Tersangka memiliki kartu anggota TNI dari Yonif 121,Macam Kumbang.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan tiga unit sepeda motor. Masing-masing Suzuki Skywave 125 tanpa nomor polisi. Satu unit sepeda motor Yamaha Vega R nomor polisi BK 2541 CM, dan satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin nomor polisi BK 3484 AAF. Selain itu, polisi juga mengamankan satu buah STNK sepeda motor Yamaha dan satu buah handphone.

Menurut Iptu Simamora, untuk pemeriksan selanjutnya, tersangka diserahkan ke Denpom 1,5 Medan.


Roby Karokaro - Ttraijaya FM Medan

*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pemerintah Mengklaim Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Meningkat

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan kualitas penyelenggaran ibadah haji tahun ini meningkat. Ukuranya, jumlah jamaah haji yang menempat ring I Masjidil haral meningkat.

Pada 2009 lalu, hanya 27 persen dari seluruh jamaah haji yang berhasil menempati ring I. Ring I pemondokan yang terletak tujuh kilometer dari Masjidil Haram. Sedangkan tahun ini 63 persen dari 221 ribu jamaah haji di Indonesia menempati ring I dari Masjidil Haram, Mekkah.

Menurut Menteri Agama, penyelenggaraan haji tahun ini, berjalan lancar. Meski , terjadi beberapa masalah, seperti keterlambatan penerbangan dan kekurangan air di tanah suci sempat menimpa para jamaah haji, permasalahan itu dapat diatasi petugas penyelenggara haji, sehingga calon jamaah haji tidak pani. Persoalan serupa, tidak terulang di kloter selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2010, dilakukan setelah kepulangan kloter terakhir pada November mendatang.

Menteri Agama mengatakan , saat ini sebagian besar jamaah haji telah berada di Mekkah. Selain itu, kegiatan para calon jamaah haji di Madinah telah berlangsung dengan lancar. (MH/ant)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pemerintah Akan Terbitkan PP Relokasi Penduduk Pulau Terluar Sumatera

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di sekeliling Pulau Sumatera dipindahkan. Tujuannya, agar penduduk menetap di tempat yang lebih aman, mengingat pulau-pulau kecil di sepanjang Pulau Sumatera rawan gempa dan tsunami.

Pemindahan warga itu direncanakan diatur dalam sebuah peraturan pemerintah.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, diharapkan peraturan pemerintah tersebut bisa segera dibuat. Direncanakan pembahasan draf PP itu dilakukan, setelah tahapan tanggap darurat Mentawai tuntas.

Agung mengatakan, tempat pemindahan warga tersebut belum dipastikan. Lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka sekarang. Tetapi dicari lokasi yang lebih aman, seperti tepian bukit , yang datarannya lebih tinggi.

Menko juga menyatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memindahkan penduduk sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. (MH/ant)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pertumbuhan Kredit Perbankan Meningkat Signifikan

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit sampai pada pekan ketiga Oktober 2010 mencapai 21,54%.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan, perkembangan kredit terus meningkat. Saat ini posisi kredit sebesar Rp 1.647,42 triliun , sebelumnya Rp 6,11 triliun. Kenaikan tersebut bersumber dari kredit rupiah sebesar Rp 2,39 triliun dan kredit valas sebesar Rp 3,72 triliun. Dengan demikian, selama tahun 2010, kredit tercatat naik sebesar Rp 217,22 triliun atau tumbuh 15,19%. Sementara secara year on year naik Rp 291,92 triliun atau tumbuh 21,54%.

Difi memaparkan, kredit rupiah naik cukup merata pada 3 kelompok bank yaitu bank swasta, persero, dan BPD. Kelompok tertinggi mengucurkan kredit, pada kelompok bank persero sebesar Rp 1,40 triliun. Sedangkan kelompok bank asing dan campuran mengalami penurunan, masing-masing sebesar Rp 690 miliar dan Rp 500 miliar.

Sementara itu, kredit valas meningkat pada 4 kelompok bank yakni swasta, persero, bank asing, dan campuran. Difi mengatakan pertumbuhan kredit valas tertinggi pada kelompok bank persero sebesar Rp 1,37 triliun.

Proporsi penyaluran kredit valas terbesar, terdapat pada kelompok bank asing yang sebesar 52,82% , dan bank campuran sebesar 46,66% . Sedangkan yang terendah, pada kelompok BPD sebesar 0,11% dan bank persero sebesar 9,25%.(MH/dc)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Depkumham Sumut Usut Pemberian Fasilitas Hp Untuk Terpidana Toni Togar

Kepala Kanwil Depkum Ham Sumut, Mashudi mengatakan, Kejaksaan Tinggi Sumut telah membentuk tim, mengusut siapa sipir yang membantu memberikan fasilitas telephone seluler (Hp) kepada terpidana Toni Togar.

Tindakan ini terkait pernyataan Mantan Kapolri Jendral Purn Bambang Hendarso Danuri tentang dalang terror di Medan adalah Toni Togar, narapidana terror di LP Siantar. Dalam menjalankan aksinya, Toni menggunakan hp milik sipir penjara.

Mashudi mengatakan, pihaknya memisah tahanan teroris dengan tahanan pidana biasa. Hal itu dilakukan agar terpidana tidak melakukan perekrutan terhadap napi baru dengan doktrin-doktrin mereka.

Sementara itu, Kepala Lapas II A Pematangsiantar, Yoseph Sembiring mengatakan, terpidana Toni Togar merupakan warga binaan yang baru dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta Medan. Menurutnya, selama menjadi warga bidanaan di Lapas Pematang Siantar, Toni togar tidak menunjukkan hal yang mencurigakan atau perbuatan aneh. Toni Togar mudah beradaptasi, taat beribadah dan suka menolong.

Toni Togar ditahan di LP Siantar sejak tahun 2009. Sebelumnya, sejak 2003, Toni Togar ditahan di Lapas Tanjung Gusta Medan, bersama tiga orang rekannya yang lain.


Roby Karokaro - Trijaya FM Medan

*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Polda Serahkan SPDP Kasus Terorisme Di Sumut Ke Kejaksaan

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), menyerahkan tiga buah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) tersangka teroris, pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Jalan AR Hakim Medan dan penyerangan Mapolsekta Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, tadi siang menyebutkan, ketiga SPDP itu atas nama Abdul Gani Siregar (AGS) dan Pautan alias Robi. Keduanya disangkakan pelaku perampokan Bank CIMB Jalan AR Hakim Medan, Agustus 2010. Dalam peristiwa itu seorang anggota Brimob Polda Sumut tewas ditembak senjata api laras panjang jenis AK-47.

Selain dua tersangka perampokan Bank CIMB Niaga Medan, Kejati Sumut juga telah menerima berkas SPDP atas nama Muhammad Chair alias Butong dan Supriadi, tersangka kasus penyerangan Mapolsekta Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, yang mengakibatkan tiga anggota kepolisian meninggal.

Dalam SPDP itu, para tersangka dikenakan pasal 6,7,9,11 dan 14 UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme Jo pasal 340, 338 dan 365 KUHPidana. Berkas SPDP itu juga terkait perampasan sepeda motor milik warga di Kabupaten Serdang Bedagai, dilakukan tersangka Muhammad Chair alias Butong dan Pautan alias Robi. Khusus untuk kasus perampasan sepeda motor, para tersangka dikenakan pasal 365 Jo pasal 55 dan 65 KUHPidana.

Kurniawan mengatakan, setelah menerima SPDP ini, Kejati Sumut hanya menunggu hasil penyidikan Polda Sumut. Mengenai jadwal pelimpahan berkas (P21) ke Kejati Sumut, tergantung kesiapan penyidik Polda Sumut merampungkan pemeriksaannya.

Empat tersangka itu menurut kepolisian adalah jaringan Abu Tholut. Untuk melancarkan aksinya, para tersangka melakukan perampokan sejumlah bank untuk biaya operasi mereka, diantaranya Bank CIMB Niaga Medan.

Jaringan kelompok teroris ini jumlahnya lebih dari 30 orang. Mereka ditangkap di beberapa tempat. Di Kota Tanjung Balai, dua orang tewas dan satu orang ditangkap hidup. Sedangkan di Hamparan perak Kabupaten Deliserdang, satu orang tewas ditangan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Kemudian diburu hingga ke Kabupaten Serdang Bedagai. Di daerah ini aparat gabungan TNI dan Polri saling tembak dengan para tersangka. Sembilan orang tewas, tiga berhasil ditangkap hidup-hidup dan satu orang lagi berhasil kabur dan terus diburu.


Roby Karokaro - Trijaya FM Medan

*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Peringati Sumpah Pemuda, Ratusan Mahasiswa Berunjuk Rasa

Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Medan,dari HMI, PMII, GMNI dan dari Gerakan Mahasiswa Medan Bersatu, berunjuk rasa memperingati hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Mereka datang secara bergelombang dengan mengibarkan bendera dan atribut organisasi, di sekitar tugu air mancur Jl. Gatot Subroto Medan.

Dalam aksinya para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang berbeda. Ada yang menyoroti kegagalan pemerintahan SBY-Budiono, ada yang menuntut perbaikan dunia pendidikan, dan ada yang meminta penuntasan kasus korupsi di negeri ini .

Selain tampak euforia dengan mengekspresikan kebebasan berpendapatnya, diantara mahasiswa juga ada yang melakukan aksi duka memperingati musibah bencana alam yang terjadi seperti gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai Sumbar dan letusan gunung merapi di Yogyakarta.

Aksi para mahasiswa di Bundaran air mancur itu juga memacetkan arus lalu lintas lebih dari 2 jam. Aparat kepolisian tampak kewalahan mengamankan aksi para mahasiswa. Bahkan aparat kepolisian yang ada di lapangan tidak bisa mencegah para mahasiswa membakar ban bekas di jalanan, sehingga menambah kemacetan jalan.

Usai menggelar aksi di jalanan, para mahasiswa selanjutnya melakukan aksi peringatan sumpah pemuda di gedung DPRD Sumut. Aksi tersebut berlangsung lancar.


Arif Rifian Trijaya FM Medan

*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Dua Partai Politik Menggelar Renungan Memperingati Sumpah Pemuda

Dua partai politik hari ini menggelar acara seremony dan doa bersama di tempat berbeda di Medan, memperingati hari Sumpah Pemuda.

PDI Perjuangan menggelar upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jl. Hayam Wuruk Medan. Dalam sambutannya sebagai pemimpin upacara, Brilian Moktar yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut mengatakan, momen peringatan hari sumpah pemuda kali ini harus menjadi renungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bangsa ini sedang berduka dilanda bencana alam letusan gunung merapi yang menelan korban jiwa 30 orang serta gempa dan tsunami di kepulauan Mentawai Sumbar yang menewaskan ratusan orang.

Sementara itu, Partai Golkar Sumut juga menggelar acara doa bersama di pelataran masjid Agung Medan, yang dihadiri ratusan kader Golkar. Doa bersama ini juga dilakukan dalam memperingati HUT Partai Golkar.

Dalam doanya, selain ditujukan para korban bencana alam, partai Golkar juga mendoakan Ketua DPD Golkar Sumut Syamsul Arifin, yang kini sedang tersandung masalah hukum.


Arif Rifian Trijaya FM Medan

*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Inflasi Indonesia Hingga Akhir 2010 Diperkirakan > 6%.

Bank Indonesia (BI) memperhitungkan angka inflasi sampai akhir 2010 bakal lebih besar dari 6%. Namun nilai ini dapat turun jika November terjadi deflasi.

Sebagaimana dilansir detik.com, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, hingga akhir tahun inflas bisa tembus 6%. Memang dalam beberapa periode lalu di bulan November terjadi deflasi. Jika November tahun ini juga terjadi hal yang sama, maka angka inflasi tahunan bisa dibawah angka 6%.

Darmin menilai, pembentuk utama terjadinya inflasi masih dari pangan, seperti beras. Beberapa bulan terakhir, menjelang tutup tahun ini, harga beras belum juga terangsur turun. Dengan demikikan, elemen ini tetap menjadi dasar pembentuk inflasi nasional. Inflasi juga mulai disumbang dari harga perhiasan, khususnya emas yang terus merangkak naik.

Tahun depan, diperkirakan tekanan inflasi masih ada, dan cenderung lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN sebesar 5,3% tapi di bawah 6%.

Sementara itu, terkait aturan loan to deposit ratio (LDR) yang mulai berlaku efektif Maret 2011, Darmin mengaku , perbankan harus mempersiapkannya secara seksama. Kebijakan ini dilakukan bukan untuk mendorong kredit di tahun ini, melainkan mulai tahun depan dan seterusnya. BI yakin kebijakan LDR tidak mendorong timbulnya rasio kredit bermasalah (NPL). (MH/dc)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pemerintah Daerah Wajib Hapus Biaya IMB Kelas Menengah Bawah

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengatakan, kebijakan itu dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman (RUU Perkim). Dijadwalkan, akhir tahun ini RUU telah disahkan dewan.

Menurut Suharso, pengurusan IMB merupakan masalah yang dihadapi bisnis property, dan masyarakat. Biaya IMB berkisar 8% sampai 20%, dari total komponen biaya property. Selain itu, pengurusan IMB relatif lama.

Kementerian Perumahan Rakyat, telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait masalah perizinan.

Direncanakan Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengubah batas kriteria penghasilan Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR), dari sebelumnya dibawah Rp 4,5 juta per bulan, menjadi 6 -7 juta rupiah per bulan. Standarisasi baru ini, menyebabkan masyarakat penerima fasilitas fasilitas perumahan semakin luas, termasuk fasilitas likuiditas dengan bunga rendah.

Selain itu, Pemda juga diwajibkan pembenahan kawasan-kawasan kumuh, serta mencegah agar tidak timbul kawasan kumuh di daerahnya. Menurut Suharso, dalam menangani kekumuhan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang. Pemerintah daerah dan para pengembang, membuat program bersama, untuk menyulap wilayah kumuh menjadi wilayah yang layak. (MH)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pemerintah Daerah Mendapat 393 Trilyun 2011

Pemerintah dan DPR sepakat menggelontorkan anggaran untuk ke daerah sebesar Rp 393 triliun tahun depan. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 83,6 triliun, Dana Alokasi Unum (DAU) sebesar Rp 225,5 triliun.

Sebagaimana dilansir detik.com, selain dua komponen anggaran itu, pemerintah daerah juga mendapat dana alokasi khusus dan dana penyesuaian. Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 25,2 triliun, sedangkan jumlah dana penyesuaian sebesar Rp 48,2 triliun.

Anggaran itu, disediakan untuk beberapa keperluan. Untuk tunjangan profesi guru, jumlahnya Rp 18,5 triliun, dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp 3,7 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 1,4 triliun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16,8 triliun, dan Dana Peneyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 7,7 triliun. Dana itu juga termasuk, untuk kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur provinsi Papua Barat sebesar Rp 100,5 miliar.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana sebesar Rp 10,4 triliun untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana ini akan dialokasikan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 3,2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 1,4 triliun, untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 4,5 triliun, dan dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp 800 miliar.

Sebelumnya, Banggar DPR menilai anggaran untuk Otsus tersebut bermasalah. Pasalnya, terdapat penyimpangan dalam realisasi dana tersebut pada tahun 2008. Untuk itu, DPR akan memanggil gubernur Papua dan Papua Barat pada November 2010.(MD/DC)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pemerintah Alokasikan 10T Akibat TDL Batal Naik

Pemerintah mengalokasikan anggaran 10 trilyun, akibat pembatalan kenaikan tariff dasar listrik. Anggaran itu dipakai, untuk menjaga resiko fiskal, jika realisasi subsidi listrik membengkak di tahun 2011. Realiasasi subsidi yang membengkak , berpotensi menambah deficit anggaran. Pengalokasian anggaran itu, telah diatur dalam pasal 15 UU APBN 2010 tentang APBN 2011.

Sebelumnya pemerintah berencana menaikkan tariff dasar listrik sebesar 5,4%, untuk menutupi deficit anggaran di PLN. Namun DPR menolak rencana kenaikan TDL itu. Konsekuensinya, DPR pun menyetujui anggaran 10 trilyun itu, untuk menjaga resiko fiscal.

Pada UU itu juga disebutkan belanja subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp 40,7 triliun. Namun, besaran subsidi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan. Hal itu dilakukan, untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, berdasarkan kemampuan negara.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, DPR menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2011, karena masih ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk menekan defisit anggaran PLN.

Sebelumnya pemerintah berencana menaikan tarif dasar listrik sebesar 5,4 persen, guna menutupi kekurangan anggaran PLN sebesar Rp4,6 triliun. Menurut Ketua DPR, berbagai cara yang bisa dilkukan untuk menekan kekurangan subsidi itu diantaranya dengan melakukan penghematan serta efisiensi di tubuh PLN.

Dewan mencatat, PLN sendiri yang akan melakukan penghematan dari tahun 2010 hingga 2015. Caranya, melakukanefisiensi baik dari sektor pembangkit, pengadaan maupun belanja rutin.


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pungutan Pajak 10% Untuk Pedagang Kali Lima Dinilai Tidak Tepat

Pemerintah akan menerapkan pungutan pajak 10% bagi pedagang kaki lima. Aturannya mengacu pada perda no.12 tahun 2003. Namun langkah itu dinilai tidak tepat.

Menurut Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Arifin Saleh Siregar, aturan itu akan menimbulkan dampat sosial. Pemko Medan cenderung mengejar pertumbuhan dengan menarik pajak dari masyarakat, sementara masyarakat tidak mendapatkan jaminan pelayanan dari pemerintah kota Medan

Aturan itu membuat pedagang kecil terhimpit. Pajak 10% pasti memberatkan pedagang kecil, seperti pedagang kopi, atau penjual mie. Sebab, dalam Perda tersebut penjualan mie dan kopi, termasuk dikenakan pajak 10%.

Dalam teori pembangunan, pemerintah seharusnya juga memperhatikan aspek sosial masyarakat. Pedagang kaki lima seharusnya mendapatkan pembinaan dan bantuan social, sehingga mereka dapat meningkatkan usahanya. Pemerintah kota Medan dapat menarik pajak, setelah usaha pedagang kaki lima telah meningkat menjadi kelompok lebih besar.

Selain itu, Arifin melihat, terdapat beberapa kejanggalan dalam aturan tersebut. Pemerintah kota Medan masih rancu dalam menetapkan kategori pedagang kaki lima. Dalam aturan itu, kategori pedagang kakilima adalah seluruh pengusaha yang berjualan di kaki lima, termasuk di trotoar dan badan jalan. Hal ini akan berdampak buruk bagi penataan kota.

Aturan itu juga, memberi peluang pegawai Dinas Pendapatan Daerah untuk menyelewengkan pungutan pajak. Sebab, jumlah uang yang harus dibayar pedagang hanya didasarkan taksiran pegawai Dinas Pendapatan Daerah.(MH)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Keuntungan Setoran Haji Untuk Kualitas Haji

Menteri Agama, Suryadarma Ali, membantah keuntungan uang sisa setoran haji dipergunakan untuk insentif departemen agama. Ia juga menepis tudingan uang itu dipergunakan untuk mendanai perjalanan haji pejabat.

Menurutnya, bunga uang setoran jamaah haji tersebut disimpan dan dipergunakan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, seperti pemondokan jamaah. Seuai tarif, biaya pemondokan berkisar 3 ribu real hingga 3500 real, tetapi jamaah hanya membayar 2.850 real. Kekurangannya diambil dari dana sisa setoran haji.

Selain itu, dana sisa setoran haji juga membayar asuransi jamaah. Pada tahun sebelumnya, jamaah haji dikenakan asuransi jiwa Rp 100 ribu, tapi sekarang tidak dikenakan lagi. Jika masih ada sisa, akan tetap disimpan di rekening Dana Abadi Umat, yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar Rp 1,7 triliyun.

Suryadarma mengatakan, setiap calon jemaah haji diwajibkan menyetor uang sebanyak Rp 25 juta, dan baru bisa berangkat 3-4 tahun kedepan. Sehingga uang tersebut berbunga dan bunga bank tersebut yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas ibadah haji.(MH/dc)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Polri Mengklaim Aksi Terror di Medan Didalangi Toni Togar

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyebutkan, dalang rangkaian aksi terorisme di Medan adalah Toni Togar, sebagai amir kelompok mujahidin Indonesia. Toni togar adalah narapidana kasus pemboman gereja tahun 2000. Toni Togar divonis 20 tahun penjara, dan saat ini ditahan di LP Siantar.

Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, tadi siang. Yang dimaksud kasus teroris di Medan, menunjuk pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga pada 18 Agustus 2010, yang menewaskan seorang polisi. BHD mengatakan, Toni terlibat langsung dalam peristiwa di Medan, juga terlibat aksi terorisme di Aceh, Bandung, dan Lampung.

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Iskandar Hasan menambahkan, aksi teroris di Medan dikendalikan Toni dari balik jeruji. Nama Toni Togar baru dimunculkan oleh Mabes Polri. Sebelumnya, Mabes Polri mencurigai Abu Tholut. Namun ternyata, Abu Tholut hanya pengendali lapangannya saja, sedangkan Toni adalah otaknya. Iskandar mengatakan, Toni mengendalikan pengikutnya lewat handphone. Seringkali terlihat Toni meminjam handphone milik sipir penjara.

Profesional Muda, sesuai data yang dilansir Polri, disebutkan Toni adalah alumnus pesantren Ngruki tahun 1990. Ia menjadi staf pengajar di Ngruki tahun 1990 hingga 1992. Toni pernah mengikuti pelatihan militer Jamaah Islamiyah tahun 1995 di Afghanistan. Toni terlibat peledakan bom di gereja Pekanbaru pada malam Natal tahun 2000, di bawah koordinasi Hambali.

Pada tahun 2003, Toni ikut merencanakan perampokan Bank Lippo di Medan. Pada tahun yang sama, terlibat peledakan JW Marriott Jakarta. Dalam peledakan JW Marriott, Toni bersama Noordin M Top dan M Azhari, terlibat dalam perekrutan dan penggalangan dana. Toni ditangkap bulan Juni 2003 dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun di LP Siantar.(MH)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Presiden Diminta Melobi China Menerima Produk Setengah Jadi Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengatakan momen kunjungan Presiden SBY ke China, harus bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia agar ekspor raw material (bahan mentah) ke China, bisa ditingkatkan menjadi bahan setengah jadi. Sudah saatnya, Raw Material diolah menjadi setengah jadi, lalu dikirim ke China, seperti timah, dan alumunium.

Saat ini China menjadi raja manufaktur dunia. Selain itu, juga memiliki cadangan devisa terbesar, maka menjadi penentu stabilitas moneter dunia. IA menegaskan, RI dan China memiliki hubungan yang saling merapat dan saling membutuhkan. Karenanya, Indonesia harus sebisa mungkin meningkatkan posisi tawarnya terhadap China.

Ade menilai, China sangat memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Hal ini terlihat dari keberanian China untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur , khususnya pembangunan proyek listrik 10.000 MW. Untuk proyek ini, sebanyak 90% merupakan investor China. Fakta ini, semakin memantapkan persepsi bahwa China sangat berkepentingan dengan Indonesia.

Beberapa proyek infrastruktur lainnya, investornya juga dari China. Padahal, negara lain, seperti Jepang, menilai Indonesia masih berisiko. Proyek lainnya, proyek Waduk Jati Gede, yang sudah 40 tahun terbengkalai, dan jalan tol Sumedang.

Melihat kondisi saat ini, posisi kedua negara belum sejajar. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ekspor setengah jadi ke China, dan mengurangi ekspor barang mentah ke China. Sementara China juga harus meningkatkan investasinya ke Indonesia. Ade mengatakan, Selain untuk melobi ekspor barang setengah jadi, SBY juga harus meningkatkan bilateral ekonomi kedua negara.

Presional Muda, Presiden memiki sejumlah agenda selama di China, tangal 26 Oktober esok. Diantaranya, mengunjungi Paviliun Indonesia di Shanghai, menyaksikan 26 penandatangan MoU dibidang pertambangan, infrastruktur, energi, ekonomi kreatif, perikanan dan pertambangan.(MH)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pemerintah Membebaskan Fiscal Bagi Warga Ke Luar Negeri 2011

Sebelumnya, pemerintah hanya membebaskan fiscal bagi warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja. namun mulai tahun depan, setiap warga Indonesia yang keluar negeri akan bebas fiscal. Karena itu, Ditjen Pajak meminta para pemilik NPWP tidak merasa iri hati.

Sebagamana dilansir detik.com, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsjah mengatakan, aturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan di masyarakat. Memang aturan bebas fiskal ini awalnya diberlakukan untuk masyarakat yang memiliki NPWP. Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2009 hingga akhir 2010. Kebijakan ini dibuat merangsang masyarakat untuk memiliki NPWP. Namun mulai Januari 2011, semua WNI, baik yang mempunyai NPWP atau tidak, akan menikmati bebas fiskal perjalanan ke luar negeri.

Semapat dikhawatirkan aturan ini membuat orang malas membuat NPWP, Iqbal yakin, aturan ini tidak akan membuat masyarakat jadi ogah-ogahan memiliki NPW. Sebaliknya, dengan aturan baru itu, bisa menciptakan kesadaran berbagai pihak untuk membuat NPWP dengan seksama. Ditjen Pajak akan terus mengimbau masyarakat untuk memiliki NPWP sebagai warga negara yang baik. Iqbal mengatakan, jika kesejahteraan masyarakat meningkat, kebutuhan untuk memiliki NPWP semakin mendesak.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, hingga saat ini jumlah pemilik NPWP di Indonesia telah mencapai lebih dari 18,7 juta. Selama 1 Januari hingga 30 September 2010, Ditjen Pajak telah menjarnig 2,8 juta pemilik NPWP baru. Dari jumlah tersebut, jumlah NPWP wajib pajak orang pribadi mencapai 16,5 juta, bertambah 2,7 juta NPWP selama Januari-September 2010.(MH/DC)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Jadi 8%

Lembaga Moneter Internasional (International Monetary Fund,IMF) merevisi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia menjadi sebesar 8%. Proyeksi awal ditetapkan April 2010 lalu sebesar 7%. Khusus Indonesia, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan tumbuh sesuai prediksi awal yakni 6%.

Direktur IMF untuk Departemen Asia dan Pasifk, Anoop Singh mengatakan, revisi itu disebabkan kondisi perekonomian negara kawasan Asia mengalami ekspansi yang kuat. Ekspansi di Asia melampaui ekspektasi pada paruh pertama tahun ini, yang mendorong IMF merevisi proyeksi pertumbuhan tahun 2010 menjadi 8%.

IMF memaparkan, China dan India diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, masing-masing 10,5% dan 9,7%. Sedangkan di Indonesia diperkirakan tumbuh 6%. Di Jepang, pertumbuhan saat ini diproyeksikan 2,8%.

Hasil analisis IMF menyebutkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan membawa berbagai tantangan kebijakan baru. Antara lain, tekanan inflasi yang akan terus meningkat, sementara harga-harga dipasar properti mengalami pertumbuan dengan tingkat dua digit. Arus modal yang masuk dapat menambah tekanan lanjutan terhadap harga-harga dalam negeri.

Anoop mengapresiasi, langkah pembuat kebijakan kawasan Asia, dalam mengendalikan risiko inflasi, dan membatasi meningkatnya kerentanan pada sektor financial. Selain itu, IMF menyarankan perlunya pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut di negara Asia. Caranya, melalui apresiasi nilai tukar yang lebih besar, serta mempercepat penarikan stimulus fiscal, yang diterapkan selama krisis lalu. Apresiasi nilai tukar, merupakan bagian penting dari proses keseimbangan kembali. Perekonomian Asia yang tumbuh kuat, menyebabkan mata uang pun ikut menguat.

Kemudian, IMF juga mengakui untuk mengelola arus modal yang masuk ke kawasan Asia merupakan sebuah tantangan yang sulit. Arus modal yang masuk menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga membawa berbagai risiko potensial terhadap stabilitas keuangan.(MH/dc)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pengusaha Kecil dan Menengah Butuh Pelatihan Teknologi Informasi

Pengusaha Kecil dan Menengah saat ini dihadapkan dengan persaingan ketat. Pengusaha UKM dari negara lain, telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendukungnya. Karena itu, pelaku UKM di Indonesia praktis membutuhkan keterampilan di bidang teknologi informasi (TI).

Pendapat itu dilontarkan, Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kompartemen ICT, Iqbal Farabi di Jakarta. Menurut Iqbal, sebaiknya perusahaan Teknologi Informasi, tidak hanya memberikan bantuan modal saja, tetapi pelatihan penggunaan TI yang juga dibutuhkan. Walau sudah banyak UKM yang memanfaatkan TI, tetapi hanya sebatas aplikasi dasar. Sehingga dinilai tidak optimal dalam membantu usaha.

Modul pelatihan yang diberikan misalnya, tutorial aplikasi inventori bagi UKM perdagangan, atau server bersama untuk penyimpanan data dan pengetahuan tentang teknologi informasi, yang dapat membuat usaha menjadi efisiensi. Selain itu, operator telekomunikasi juga diharapkan, agar memikirkan penerapan tarif internet murah bagi UKM. Hal itu diperlukan, agar pelaku UKM bisa mengakses pasar, karena banyak pelaku usaha yang berjualan secara online.

Iqbal mengatakan, jika UKM mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya, hal itu berdampak signifikan pada kemajuan perekonomian. Karena itu, pemerintah juga bisa menghapus pajak bagi UKM, agar bisa melakukan reinvestasi dan berkembang.(MH/dc)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pemerintah Menaikan Cukai Rokok 2011

Kenaikan cukai rokok ini, terkait kenaikan target penerimaan cukai. Dalam APBN Perubahan 2010, target penerimaan cukai Rp. 59,3 triliun, sementara RPABN 2011 menjadi Rp 60,7 triliun.

Sebagaimana dilansir Antara, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan, satu faktor penyebab ditingkatan target penerimaan cukai, karena tarif cukai rokok dinaikkan, sesuai dengan roadmap cukai hasil tembakau. Faktor lain yang berpengaruh, pada peningkatan penerimaan cukai adalah peningkatan tarif cukai, perbaikan administrasi kepabeanan dan cukai, dan extra effort untuk mengurangi peredaran barang kena cukai secara ilegal.

Target penerimaan cukai pada tahun 2011, sebesar Rp 60,7 triliun, terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp58,1 triliun, dan cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA) dan ethil alkohol (EA) sebesar Rp2,7 triliun.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata mengakui, adanya rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok, namun kenaikannya tidak akan terlalu signifikan. Kenaikan target penerimaan cukai akan dipenuhi dari cukai rokok, bukan dari cukai minuman keras dan EA. Tarif cukai miras sudah mengalami kenaikan lebih dari 100 persen pada 2010, sehingga tidak mungkin dinaikkan kembali pada 2011.

Jika kenaikan cukai itu disetujui DPR maka kenaikan tarif cukai rokok akan mulai berlaku sejak semester pertama 2011.

Thomas menyebutkan, untuk menutup kenaikan terget penerimaan cukai rokok, pemerintah tidak mungkin melakukannya dengan menaikkan jumlah produksi rokok, karena pemerintah sudah menentukan pembatasan produksi rokok.

Sementara mengenai besaran kenaikan tarif cukai rokok, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Agus Supriyanto mengungkapkan besarannya akan disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi selama 2011 yaitu sekitar lima persen. Kenaikan tersebut akan berbeda-beda berdasarkan jenis rokoknya.

Sebelumnya pada awal 2010, pemerintah juga memberlakukan kebijakan cukai hasil tembakau. Dalam kebijakan cukai 2010, sistem tarif cukai mengikuti kebijakan tahun 2009, yaitu sistem tarif spesifik untuk semua jenis hasil tembakau.(MH/Ant)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Pengusaha Malaysia Gelapkan Dana Jamsostek

Sediktinya 200 tenaga kerja PT Katarina Utama Tbk Cabang Medan, melakukan gugatan ke Dinas Tenaga Kerja Medan, Sumatera Utara (Sumut). Para pekerja dibidang telekomunikasi ini, menuntut agar Presiden Direktur PT Katarina Utama Tbk, Fazli Bin Zainal Abidin memberikan hak pekerja.

Sekretaris Forum Komunikasi Pekerja Katarina Medan, Marincan Rajagukguk usai sidang mediasi di kantor Disnaker Medan, mengatakan pemegang saham asal negara Malaysia tersebut tidak memberikan gaji karyawan sesuai waktu sejak tahun 2008 lalu. Selain itu, perusahaan tidak membayarkan tunjangan Jamsostek, padahal setiap bulannya gaji karyawan dipotong untuk itu.

Kuasa hukum pekerja PT Katarina Utama Tbk, Gindo Nadapdap mengatakan dalam kasus ini telah terjadi dua delik aduan perkara yakni pidana dan perdata. Untuk kasus pidananya, perusahaan telah melakukan penipuan dengan cara tidak menyetorkan pemotongan gaji karyawan ke Jamsostek. Sedangkan perkara perdatanya, perusahaan tidak membayarkan gaji karyawan dan semua dana yang telah tercantum dalam perjanjian perusahaan.

Sementara itu, Elina Ginting dan Maimunah, selaku perwakilan dari Disnaker Medan mengatakan, pihaknya menemukan beberapa bukti dan fakta yang menyalahi UU ketenagakerjaan No.25 tahun 2007. Sehingga menurutnya, sebelum kasus ini sampai kepengadilan, maka perusahaan PT Katarina Utama Tbk diminta melaksanakan semua kewajibannya membayar hak pekerja.

Perusahaan PT Katarina Utama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi seluler terbesar di Sumatera Bahagian Utara (Sumbagut) meliputi ruang kerja di wilayah Sumut, Aceh, Riau dan Padang .

Pada tahun 2009, perusahaan ini mendaftarkan diri ke BEI. Namun ditahun 2010 perusahaan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya khusus untuk Cabang Medan. Perusahaan ini juga tidak membayarkan gaji karyawan hingga nilainya mencapai 4 milyar rupiah lebih.

Dianggap melanggar perjanjian, dua ratus orang pekerjanya lalu membuat pengaduan ke Disnaker Medan. Meskipun sudah berulang kali dilakukan mediasi, namun hasilnya tetap tidak menemukan kesepakatan.

Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi di Sumut. Sebelumnya pengusaha Malaysia Mr Robert yang membuka pabrik bernama PT WRP di Sumut, juga tidak membayarkan gaji karyawannya dan malah kabur ke negaranya. Meskipun sempat ditangkap oleh polisi, namun tanpa alasan jelas akhirnya kembali dilepas.(Roby Karokaro)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Berkas Kasus Korupsi Mantan Wakil Walikota Medan Ramli MM Dilimpahkan Ke PN Medan

Berkas perkara itu, dilimpahkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Medan, pada Kamis sore. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Dharmabella Timbasz, mengatakan tim gabungan yang menangani kasus korupsi ruislagh lahan KBM itu telah melengkapi berkas pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, masing-masing mantan Wakil Walikota Medan Ramli Lubis, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Medan II Tarmizi dan Direktur Utama PT Gemilang Kreasi Utama Haryono.

Menurutnya, penelusuraan kasus ini bermula dari nilai objek KBM lama di Jalan Brigjen Katamso Medan, diasumsikan mencapai Rp 47 miliar. Namun setelah dilakukan penghitungan, menurun menjadi Rp 26 miliar. Dari sinilah timbul asumsi adanya kerugian negara.

Timbasz juga mengungkapkan, tim penyidik menemukan keganjilan, dalam proses pembelian lahan baru kebun binatang itu, diantaranya harga tanah kebun binatang yang baru, sama dengan lahan KBM lama. Padahal areal KBM yang baru lebih luas dari KBM yang lama.

Dalam pemeriksaan, pemilik lahan yang dibeli Pemko Medan mengakui, bahwa harga yang mereka terima tidak sesuai dengan harga yang tertera pada pembebasan lahan. Sesuai data yang tertera, untuk ganti rugi pembebasan lahan berkisar Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu permeternya.

Dalam kasus itu, ketiga tersangka dijerat UU Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 jo UU No20 Tahun 2001 pasal 2 dan pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara diatas empat tahun.

Dengan dilimpahkannya berkas ini, maka Ramli akan diadili guna membuktikan keterlibatan mereka masing-masing terkait ruislagh lahan KBM itu.

Secera terpisah Panitra Pidana Muda PN Medan, Fachrial, SH, M.Hum ketika dikonfirmasi membenarkan adanya dua orang pegawai Kejari Medan menyerahkan berkas Ramli Lubis Cs ke bidang pidana PN Medan.(RK)


*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Setahun Pemerintahan SBY-Bodeiono Tingkat Kemiskinan Menurun 0,8 %

Meski penurunannya hanya 0.8%, pemerintah menilainya sebagai hal yang luar biasa. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjabana, mengatakan tingkat kemiskinan pada bulan Februari 2009 sebesar 14,15% dan sampai Maret 2010 menurun menjadi 13,3%. Sehingga pengurangannya sebesar 0,8%.

Jika angka kemiskinan bisa diturunkan 0,1% itu merupakan hal baik. Kalau turunnya berkisar 0,1-0,3% hal itu lebih baik. Tetapi jika penurunannya lebih dari 0,5% hal itu merupakan luar biasa. Sementara itu Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,8%.

Ia menambahkan, Bappenas menargetkan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia akan berada di level 13,5% pada 2011. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin itu, pemerintah pun mengenjot angka pertumbuhan ekonomi. Dari target pertumbuhan ekonomi 6,4% sampai akhir tahun 2010, pemerintah yakin setidaknya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 6%. Realisasi pertumbuhan ekonomi saat ini, year on year sudah 6,22%. Angka inflasi pun hingga akhir tahun akan di bawah 6% atau sesuai dengan target jangka menengah 5 plus minus 1%.(MH/dc)

Pemerintah Belum Memutuskan Impor Sapi Brazil

Pemerintah Brazil telah mengajukan kepada pemerintah Indonesia agar membuka kran impor sapi dengan negara itu. Permintaan itu disampaikan Wakil Menteri Perkembangan, Industri dan Perdagangan Luar Negeri Brazil Ivan Ramalho dalam acara Brazil Trademission, tadi siang. Namun hingga kini pemerintah belum menjawab keinginan pemerintah Brasil itu, dengan alasan Indonesia menilai negara Brasil belum terlepas dari penyakit mulut dan kaki (PMK).

Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar mengatakan pertemuannya dengan Wakil Menteri Menteri Perkembangan, Industri dan Perdagangan Luar Negeri Brasil, terbatas membahas kerjasama perdagangan kedua negara secara umum. Penutupan impor daging asal Brasil sebenarnya sempat disinggun namun belum mendapat kesepakatan.

Mahendra Siregar mengaku memamahi keinginan Brasil karena ternyata kedua negara memiliki strategi yang sama dalam membaca pasar ekspor pasca krisis, yang sama-sama mengincar pasar Asia. Dari kacamata Brazil, pasar Indonesia menjadi salah satu hal yang penting.

Pada pertemuan itu pihak Indonesia menyampaikan permasalahan terkait kondisi produk-produk Indonesia yang mengalami kendala saat memasuki pasar Brasil.(MH/dc)

Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Properti Minim

Sesuai data Bank Indonesia, hingga akhir September 2010 pembiayaan bank syariah di sector property baru mencapai RP. 1,2 trilyun. Jumlah ini setara dengan 1,8% dari total pembiayaa perbankan syariah yang bernilai Rp 61 triliun.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. Siregar menilai masyarakat sudah mulai tertarik menggunakan pembiayaan perbankan syariah di sektor property. Hal ini bisa dilihat dari total transaksi pameran Real Estate Indonesia (REI) Expo ke-23 pada Mei lalu. Pada acara yang bekerjasama dengan perbankan syariah itu total, transaksi mencapai Rp 356 miliar. Namun pencapaian itu masih terbatas dari nasabah individu, belum menyentuhkan nasabah korporasi ataupun penyedia data teknis di sektor property.

Untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di tanah air, saat ini BI dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, masih melakukan kajian mengenai pemetaan permasalahaan pajak yang berlaku pada perbankan syariah. Salah satu pembahasannya, kemungkinan memberikan tax insentif kepada perbankan syariah. Pembahasan ini juga melibatkan Ikatan Akuntan Indonesia. BI berharap selesai akhir tahun. (MH/dc)

Aset Perbankan Syariah Ditargetkan Capai 97 T Hingga Akhir 2010

Bank Indonesia (BI) mencatat, aset perbankan syariah hingga akhir September 2010 mencapai Rp 85,9 triliun. Diharapkan, target aset perbankan syariah sebesar Rp 97 triliun bisa tercapai pada akhir tahun ini.

Rincian aset perbankan syariah per September 2010 tersebut terdiri dari asset di Bank Umum Syariah sebesar Rp 65,3 triliun, asset pada unit-unit Syariah senilai Rp 18,2 triliun dan di perbankan rakyat syariah Rp 2,5 triliun.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. Siregar mengatakan, bank sentral telah memasang 3 target pertumbuhan aset bank syariah sepanjang tahun ini. Untuk target optimistis, BI memperkirakan pertumbuhan aset mencapai 70% sehingga diharapkan di akhir tahun mencapai Rp 124 triliun.

Sedangkan untuk target moderat tumbuh 43%, dengan proyeksi aset di akhir tahun sebesar Rp 97 triliun dan target pesimistisnya tumbuh 25% dengan total aset Rp 72 triliun.

Saat ini asset Perbankan Syariah mencapai Rp 85,9 triliun. Jika dibandingkan pada September 2009, pertumbuhan asset perbankan syariah mencapai 43%. Pertumbuhan ini sesuai proyeksi BI. Bank Indonesia berharap, pada bulan Oktober, November dan Desember, asset perbankan syariah tumbuh sebesar Rp 11 triliun hingga mencapai angka Rp 97 triliun. (MH/dc)

Polisi Memberlakukan Protap Tembak Di Tempat Bagi Pendemo Anarki

Kepolisian Kota Besar Medan mengancam akan menembak pelaku demo yang bertindak anarkir dalam unjuk rasa 1 tahun SBY Boediono.

Hal itu disampaikan Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga, kepada wartawan, saat memimpin langsung pengamanan aksi unjukrasa di gedung DRPD Sumut. Tagam mengaku telah mengintruksikan kepada personilnya untuk menembak pengunjuk rasa yang berbuat anarki. Namun sepanjang aksi berjalan dengan wajar. kepolisian hanya melakukan pengawalan semata.

Dalam unjuk rasa siang tadi Mapolresta Medan menurunkan 700 personilnya. Pasukan ini disiagakan di sejumlah objek yang dinilai rawan. Selain itu Polisi juga menyiaga water canon di gedung DPRD Sumatera Utara.


Robi Karo-karo - Trijaya FM Medan

*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Aksi Unjuk Rasa Satu Tahun Pemerintahan SBY di Medan Ricuh

Kericuhan itu terjadi saat seorang personil TNI mengambil foto SBY Bodiono yang akan dibakar massa Aliansi Rakyat Mengugat, yang berlangsung di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Massa dan aparat keamanan pun saling pukul. Namun kericuhan akhirnya berhenti, setelah foto SBY dan Budiono dapat diambil aparat.

Dalam unjuk rasa itu, masa membawa poster dan spanduk serta berorasi. Seorang pengunjuk rasa, Johan Merdeka, mengatakan pemerintahan SBY Boediono gagal menjalankan roda pemerintahan. Indikatornya, pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Aksi unjuk rasa ini mendapat kecaman dari pengguna jalan. Mereka juga menyesalkan kebijakan polri yang menurunkan terlalu banyak personil.


Robi Karo-karo - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan

Dewan Buruh Sumut Berunjuk Rasa Memprotes Rencana Revisi UU no 13 th 2003.

Profesional Muda, menjelang peringatan 1 tahun Pemerintahan SBY-Budiono, ribuan buruh yang tergabung dalam Dewan Buruh Sumut, berunjuk rasa memprotes rencana revisi UU no 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mereka antara lain berasal dari Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, Serikat Buruh Medan Independen Sumut, DPD Serikat Pekerja Nasional dan dari Serikat Buruh Sumut.

Para buruh melkukan konfoi dari lapangan Merdeka menuju gedung DPRD Sumut dan menggelar orasi di depan gedung. Mereka memajang berbagai spanduk serta poster yang antara lain menyebutkan hentikan kriminalisasi terhadap buruh. Dalam tuntutannya, para buruh itu menolak revisi UU no 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan, meminta penghapusan sistem kerja kontrak dan meminta kenaikan upah buruh sebesar 100%.

Ketua SBSI 1992, Pahala Napitupulu, dalam orasinya mengatakan merevisi UU Ketenagakerjaan sama dengan memenjarakan hak-hak buruh, karena revisi itu akan melegalkan praktik buruh kontrak dan menghapuskan jaminan social ketenagakerjaan bagi para pekerja.

Selain meminta menolak revisi UU Ketenagakerjaan, para buruh juga meminta Pemerintahan SBY-Budiono bertindak tegas terhadap pengusaha nakal yang melanggar aturan ketenagakerjaan.

Di tempat yang sama, aksi peringatan 1 tahun Pemerintahan SBY-Budiono di Medan juga dilakukan ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Sumut. Dalam aksinya para mahasiswa nyaris merubuhkan pagar gedung DPRD Sumut. Mereka meminta SBY mundur dari kursi pemerintahan karena dianggap gagal membawa perubahan negara ini menjadi lebih baik, serta meminta perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II.


Arif Rifian - Trijaya FM Medan

*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan