Golkar mendesak pemerintah segera mengoreksi total strategi penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan efektivitas program antisipasi musibah. Negara harus meningkatkan kemampuan mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana, karena secara geografis Indonesia rawan bencana.
Dikutip dari antara.co.id, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mencontohkan beberapa negara yang menyadari posisinya rawan bencana, seperti Jepang dan Amerika. Jepang telah membuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak berbagai bencana, utamanya gempa maupun tsunami. Begitupun Amerika Serikat yang mampu meminimalisasi korban dan kerugian material akibat dampak aneka badai.
Bambang mengatakan, Indonesia harus belajar dari negara-negara itu. Koreksi yang bisa dilakukan, seperti penempatan tenaga hali dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini perlu diberi wewenang penuh, untuk mengambil keputusan serta bertindak dalam situasi darurat bencana atas nama negara.
Menurut Bambang, pemerintah juga harus menerbitkan Undang-Undang yang mengatur sinergi permanen antara lembaga dan badan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Lembaga itu antara lain , Badan Nasional Penanggulangn Bencana, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesra.
Bambang Soesatyo juga menyarankan agar Presiden memasukkan unsur TNI dalam keanggotaan BNPB. Misalnya, TNI Angkatan Darat. BNPB bisa mengandalkan Divisi Zeni Tempur (Zipur) yang sangat berpengalaman menembus medan berat.(MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
No comments:
Post a Comment