Kanit Reskrim Mapolsekta Percut Sei Tuan, Iptu Antoni Simamora mengatakan, personil bernama Pratu Mahendra Julman Sihaloho, ditangkap Jumat dini hari, karena diduga beberapa kali merampok di Percut Sei Tuan.
Penangkap berawal dari laporan korban M Rama Doli Lubis warga Jalan Besar Tembung, Dusun I Sei Rotan, Kabupaten Deliserdang. Saat ditangkap , aparat Kepolisian tidak mengetahui kalau tersangka adalah anggota TNI. Setelah diperiksa, baru diketahui kalau tersangka adalah TNI aktif. Tersangka memiliki kartu anggota TNI dari Yonif 121,Macam Kumbang.
Dari tangan tersangka, polisi mengamankan tiga unit sepeda motor. Masing-masing Suzuki Skywave 125 tanpa nomor polisi. Satu unit sepeda motor Yamaha Vega R nomor polisi BK 2541 CM, dan satu unit sepeda motor merk Suzuki Spin nomor polisi BK 3484 AAF. Selain itu, polisi juga mengamankan satu buah STNK sepeda motor Yamaha dan satu buah handphone.
Menurut Iptu Simamora, untuk pemeriksan selanjutnya, tersangka diserahkan ke Denpom 1,5 Medan.
Roby Karokaro - Ttraijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Friday, October 29, 2010
Pemerintah Mengklaim Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Meningkat
Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan kualitas penyelenggaran ibadah haji tahun ini meningkat. Ukuranya, jumlah jamaah haji yang menempat ring I Masjidil haral meningkat.
Pada 2009 lalu, hanya 27 persen dari seluruh jamaah haji yang berhasil menempati ring I. Ring I pemondokan yang terletak tujuh kilometer dari Masjidil Haram. Sedangkan tahun ini 63 persen dari 221 ribu jamaah haji di Indonesia menempati ring I dari Masjidil Haram, Mekkah.
Menurut Menteri Agama, penyelenggaraan haji tahun ini, berjalan lancar. Meski , terjadi beberapa masalah, seperti keterlambatan penerbangan dan kekurangan air di tanah suci sempat menimpa para jamaah haji, permasalahan itu dapat diatasi petugas penyelenggara haji, sehingga calon jamaah haji tidak pani. Persoalan serupa, tidak terulang di kloter selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2010, dilakukan setelah kepulangan kloter terakhir pada November mendatang.
Menteri Agama mengatakan , saat ini sebagian besar jamaah haji telah berada di Mekkah. Selain itu, kegiatan para calon jamaah haji di Madinah telah berlangsung dengan lancar. (MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pada 2009 lalu, hanya 27 persen dari seluruh jamaah haji yang berhasil menempati ring I. Ring I pemondokan yang terletak tujuh kilometer dari Masjidil Haram. Sedangkan tahun ini 63 persen dari 221 ribu jamaah haji di Indonesia menempati ring I dari Masjidil Haram, Mekkah.
Menurut Menteri Agama, penyelenggaraan haji tahun ini, berjalan lancar. Meski , terjadi beberapa masalah, seperti keterlambatan penerbangan dan kekurangan air di tanah suci sempat menimpa para jamaah haji, permasalahan itu dapat diatasi petugas penyelenggara haji, sehingga calon jamaah haji tidak pani. Persoalan serupa, tidak terulang di kloter selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2010, dilakukan setelah kepulangan kloter terakhir pada November mendatang.
Menteri Agama mengatakan , saat ini sebagian besar jamaah haji telah berada di Mekkah. Selain itu, kegiatan para calon jamaah haji di Madinah telah berlangsung dengan lancar. (MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pemerintah Akan Terbitkan PP Relokasi Penduduk Pulau Terluar Sumatera
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di sekeliling Pulau Sumatera dipindahkan. Tujuannya, agar penduduk menetap di tempat yang lebih aman, mengingat pulau-pulau kecil di sepanjang Pulau Sumatera rawan gempa dan tsunami.
Pemindahan warga itu direncanakan diatur dalam sebuah peraturan pemerintah.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, diharapkan peraturan pemerintah tersebut bisa segera dibuat. Direncanakan pembahasan draf PP itu dilakukan, setelah tahapan tanggap darurat Mentawai tuntas.
Agung mengatakan, tempat pemindahan warga tersebut belum dipastikan. Lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka sekarang. Tetapi dicari lokasi yang lebih aman, seperti tepian bukit , yang datarannya lebih tinggi.
Menko juga menyatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memindahkan penduduk sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. (MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pemindahan warga itu direncanakan diatur dalam sebuah peraturan pemerintah.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, diharapkan peraturan pemerintah tersebut bisa segera dibuat. Direncanakan pembahasan draf PP itu dilakukan, setelah tahapan tanggap darurat Mentawai tuntas.
Agung mengatakan, tempat pemindahan warga tersebut belum dipastikan. Lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka sekarang. Tetapi dicari lokasi yang lebih aman, seperti tepian bukit , yang datarannya lebih tinggi.
Menko juga menyatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memindahkan penduduk sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. (MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pertumbuhan Kredit Perbankan Meningkat Signifikan
Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit sampai pada pekan ketiga Oktober 2010 mencapai 21,54%.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan, perkembangan kredit terus meningkat. Saat ini posisi kredit sebesar Rp 1.647,42 triliun , sebelumnya Rp 6,11 triliun. Kenaikan tersebut bersumber dari kredit rupiah sebesar Rp 2,39 triliun dan kredit valas sebesar Rp 3,72 triliun. Dengan demikian, selama tahun 2010, kredit tercatat naik sebesar Rp 217,22 triliun atau tumbuh 15,19%. Sementara secara year on year naik Rp 291,92 triliun atau tumbuh 21,54%.
Difi memaparkan, kredit rupiah naik cukup merata pada 3 kelompok bank yaitu bank swasta, persero, dan BPD. Kelompok tertinggi mengucurkan kredit, pada kelompok bank persero sebesar Rp 1,40 triliun. Sedangkan kelompok bank asing dan campuran mengalami penurunan, masing-masing sebesar Rp 690 miliar dan Rp 500 miliar.
Sementara itu, kredit valas meningkat pada 4 kelompok bank yakni swasta, persero, bank asing, dan campuran. Difi mengatakan pertumbuhan kredit valas tertinggi pada kelompok bank persero sebesar Rp 1,37 triliun.
Proporsi penyaluran kredit valas terbesar, terdapat pada kelompok bank asing yang sebesar 52,82% , dan bank campuran sebesar 46,66% . Sedangkan yang terendah, pada kelompok BPD sebesar 0,11% dan bank persero sebesar 9,25%.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan, perkembangan kredit terus meningkat. Saat ini posisi kredit sebesar Rp 1.647,42 triliun , sebelumnya Rp 6,11 triliun. Kenaikan tersebut bersumber dari kredit rupiah sebesar Rp 2,39 triliun dan kredit valas sebesar Rp 3,72 triliun. Dengan demikian, selama tahun 2010, kredit tercatat naik sebesar Rp 217,22 triliun atau tumbuh 15,19%. Sementara secara year on year naik Rp 291,92 triliun atau tumbuh 21,54%.
Difi memaparkan, kredit rupiah naik cukup merata pada 3 kelompok bank yaitu bank swasta, persero, dan BPD. Kelompok tertinggi mengucurkan kredit, pada kelompok bank persero sebesar Rp 1,40 triliun. Sedangkan kelompok bank asing dan campuran mengalami penurunan, masing-masing sebesar Rp 690 miliar dan Rp 500 miliar.
Sementara itu, kredit valas meningkat pada 4 kelompok bank yakni swasta, persero, bank asing, dan campuran. Difi mengatakan pertumbuhan kredit valas tertinggi pada kelompok bank persero sebesar Rp 1,37 triliun.
Proporsi penyaluran kredit valas terbesar, terdapat pada kelompok bank asing yang sebesar 52,82% , dan bank campuran sebesar 46,66% . Sedangkan yang terendah, pada kelompok BPD sebesar 0,11% dan bank persero sebesar 9,25%.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Thursday, October 28, 2010
Depkumham Sumut Usut Pemberian Fasilitas Hp Untuk Terpidana Toni Togar
Kepala Kanwil Depkum Ham Sumut, Mashudi mengatakan, Kejaksaan Tinggi Sumut telah membentuk tim, mengusut siapa sipir yang membantu memberikan fasilitas telephone seluler (Hp) kepada terpidana Toni Togar.
Tindakan ini terkait pernyataan Mantan Kapolri Jendral Purn Bambang Hendarso Danuri tentang dalang terror di Medan adalah Toni Togar, narapidana terror di LP Siantar. Dalam menjalankan aksinya, Toni menggunakan hp milik sipir penjara.
Mashudi mengatakan, pihaknya memisah tahanan teroris dengan tahanan pidana biasa. Hal itu dilakukan agar terpidana tidak melakukan perekrutan terhadap napi baru dengan doktrin-doktrin mereka.
Sementara itu, Kepala Lapas II A Pematangsiantar, Yoseph Sembiring mengatakan, terpidana Toni Togar merupakan warga binaan yang baru dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta Medan. Menurutnya, selama menjadi warga bidanaan di Lapas Pematang Siantar, Toni togar tidak menunjukkan hal yang mencurigakan atau perbuatan aneh. Toni Togar mudah beradaptasi, taat beribadah dan suka menolong.
Toni Togar ditahan di LP Siantar sejak tahun 2009. Sebelumnya, sejak 2003, Toni Togar ditahan di Lapas Tanjung Gusta Medan, bersama tiga orang rekannya yang lain.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Tindakan ini terkait pernyataan Mantan Kapolri Jendral Purn Bambang Hendarso Danuri tentang dalang terror di Medan adalah Toni Togar, narapidana terror di LP Siantar. Dalam menjalankan aksinya, Toni menggunakan hp milik sipir penjara.
Mashudi mengatakan, pihaknya memisah tahanan teroris dengan tahanan pidana biasa. Hal itu dilakukan agar terpidana tidak melakukan perekrutan terhadap napi baru dengan doktrin-doktrin mereka.
Sementara itu, Kepala Lapas II A Pematangsiantar, Yoseph Sembiring mengatakan, terpidana Toni Togar merupakan warga binaan yang baru dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta Medan. Menurutnya, selama menjadi warga bidanaan di Lapas Pematang Siantar, Toni togar tidak menunjukkan hal yang mencurigakan atau perbuatan aneh. Toni Togar mudah beradaptasi, taat beribadah dan suka menolong.
Toni Togar ditahan di LP Siantar sejak tahun 2009. Sebelumnya, sejak 2003, Toni Togar ditahan di Lapas Tanjung Gusta Medan, bersama tiga orang rekannya yang lain.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Polda Serahkan SPDP Kasus Terorisme Di Sumut Ke Kejaksaan
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), menyerahkan tiga buah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) tersangka teroris, pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Jalan AR Hakim Medan dan penyerangan Mapolsekta Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, tadi siang menyebutkan, ketiga SPDP itu atas nama Abdul Gani Siregar (AGS) dan Pautan alias Robi. Keduanya disangkakan pelaku perampokan Bank CIMB Jalan AR Hakim Medan, Agustus 2010. Dalam peristiwa itu seorang anggota Brimob Polda Sumut tewas ditembak senjata api laras panjang jenis AK-47.
Selain dua tersangka perampokan Bank CIMB Niaga Medan, Kejati Sumut juga telah menerima berkas SPDP atas nama Muhammad Chair alias Butong dan Supriadi, tersangka kasus penyerangan Mapolsekta Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, yang mengakibatkan tiga anggota kepolisian meninggal.
Dalam SPDP itu, para tersangka dikenakan pasal 6,7,9,11 dan 14 UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme Jo pasal 340, 338 dan 365 KUHPidana. Berkas SPDP itu juga terkait perampasan sepeda motor milik warga di Kabupaten Serdang Bedagai, dilakukan tersangka Muhammad Chair alias Butong dan Pautan alias Robi. Khusus untuk kasus perampasan sepeda motor, para tersangka dikenakan pasal 365 Jo pasal 55 dan 65 KUHPidana.
Kurniawan mengatakan, setelah menerima SPDP ini, Kejati Sumut hanya menunggu hasil penyidikan Polda Sumut. Mengenai jadwal pelimpahan berkas (P21) ke Kejati Sumut, tergantung kesiapan penyidik Polda Sumut merampungkan pemeriksaannya.
Empat tersangka itu menurut kepolisian adalah jaringan Abu Tholut. Untuk melancarkan aksinya, para tersangka melakukan perampokan sejumlah bank untuk biaya operasi mereka, diantaranya Bank CIMB Niaga Medan.
Jaringan kelompok teroris ini jumlahnya lebih dari 30 orang. Mereka ditangkap di beberapa tempat. Di Kota Tanjung Balai, dua orang tewas dan satu orang ditangkap hidup. Sedangkan di Hamparan perak Kabupaten Deliserdang, satu orang tewas ditangan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
Kemudian diburu hingga ke Kabupaten Serdang Bedagai. Di daerah ini aparat gabungan TNI dan Polri saling tembak dengan para tersangka. Sembilan orang tewas, tiga berhasil ditangkap hidup-hidup dan satu orang lagi berhasil kabur dan terus diburu.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, tadi siang menyebutkan, ketiga SPDP itu atas nama Abdul Gani Siregar (AGS) dan Pautan alias Robi. Keduanya disangkakan pelaku perampokan Bank CIMB Jalan AR Hakim Medan, Agustus 2010. Dalam peristiwa itu seorang anggota Brimob Polda Sumut tewas ditembak senjata api laras panjang jenis AK-47.
Selain dua tersangka perampokan Bank CIMB Niaga Medan, Kejati Sumut juga telah menerima berkas SPDP atas nama Muhammad Chair alias Butong dan Supriadi, tersangka kasus penyerangan Mapolsekta Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, yang mengakibatkan tiga anggota kepolisian meninggal.
Dalam SPDP itu, para tersangka dikenakan pasal 6,7,9,11 dan 14 UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme Jo pasal 340, 338 dan 365 KUHPidana. Berkas SPDP itu juga terkait perampasan sepeda motor milik warga di Kabupaten Serdang Bedagai, dilakukan tersangka Muhammad Chair alias Butong dan Pautan alias Robi. Khusus untuk kasus perampasan sepeda motor, para tersangka dikenakan pasal 365 Jo pasal 55 dan 65 KUHPidana.
Kurniawan mengatakan, setelah menerima SPDP ini, Kejati Sumut hanya menunggu hasil penyidikan Polda Sumut. Mengenai jadwal pelimpahan berkas (P21) ke Kejati Sumut, tergantung kesiapan penyidik Polda Sumut merampungkan pemeriksaannya.
Empat tersangka itu menurut kepolisian adalah jaringan Abu Tholut. Untuk melancarkan aksinya, para tersangka melakukan perampokan sejumlah bank untuk biaya operasi mereka, diantaranya Bank CIMB Niaga Medan.
Jaringan kelompok teroris ini jumlahnya lebih dari 30 orang. Mereka ditangkap di beberapa tempat. Di Kota Tanjung Balai, dua orang tewas dan satu orang ditangkap hidup. Sedangkan di Hamparan perak Kabupaten Deliserdang, satu orang tewas ditangan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
Kemudian diburu hingga ke Kabupaten Serdang Bedagai. Di daerah ini aparat gabungan TNI dan Polri saling tembak dengan para tersangka. Sembilan orang tewas, tiga berhasil ditangkap hidup-hidup dan satu orang lagi berhasil kabur dan terus diburu.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Peringati Sumpah Pemuda, Ratusan Mahasiswa Berunjuk Rasa
Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Medan,dari HMI, PMII, GMNI dan dari Gerakan Mahasiswa Medan Bersatu, berunjuk rasa memperingati hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Mereka datang secara bergelombang dengan mengibarkan bendera dan atribut organisasi, di sekitar tugu air mancur Jl. Gatot Subroto Medan.
Dalam aksinya para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang berbeda. Ada yang menyoroti kegagalan pemerintahan SBY-Budiono, ada yang menuntut perbaikan dunia pendidikan, dan ada yang meminta penuntasan kasus korupsi di negeri ini .
Selain tampak euforia dengan mengekspresikan kebebasan berpendapatnya, diantara mahasiswa juga ada yang melakukan aksi duka memperingati musibah bencana alam yang terjadi seperti gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai Sumbar dan letusan gunung merapi di Yogyakarta.
Aksi para mahasiswa di Bundaran air mancur itu juga memacetkan arus lalu lintas lebih dari 2 jam. Aparat kepolisian tampak kewalahan mengamankan aksi para mahasiswa. Bahkan aparat kepolisian yang ada di lapangan tidak bisa mencegah para mahasiswa membakar ban bekas di jalanan, sehingga menambah kemacetan jalan.
Usai menggelar aksi di jalanan, para mahasiswa selanjutnya melakukan aksi peringatan sumpah pemuda di gedung DPRD Sumut. Aksi tersebut berlangsung lancar.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Dalam aksinya para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang berbeda. Ada yang menyoroti kegagalan pemerintahan SBY-Budiono, ada yang menuntut perbaikan dunia pendidikan, dan ada yang meminta penuntasan kasus korupsi di negeri ini .
Selain tampak euforia dengan mengekspresikan kebebasan berpendapatnya, diantara mahasiswa juga ada yang melakukan aksi duka memperingati musibah bencana alam yang terjadi seperti gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai Sumbar dan letusan gunung merapi di Yogyakarta.
Aksi para mahasiswa di Bundaran air mancur itu juga memacetkan arus lalu lintas lebih dari 2 jam. Aparat kepolisian tampak kewalahan mengamankan aksi para mahasiswa. Bahkan aparat kepolisian yang ada di lapangan tidak bisa mencegah para mahasiswa membakar ban bekas di jalanan, sehingga menambah kemacetan jalan.
Usai menggelar aksi di jalanan, para mahasiswa selanjutnya melakukan aksi peringatan sumpah pemuda di gedung DPRD Sumut. Aksi tersebut berlangsung lancar.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Dua Partai Politik Menggelar Renungan Memperingati Sumpah Pemuda
Dua partai politik hari ini menggelar acara seremony dan doa bersama di tempat berbeda di Medan, memperingati hari Sumpah Pemuda.
PDI Perjuangan menggelar upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jl. Hayam Wuruk Medan. Dalam sambutannya sebagai pemimpin upacara, Brilian Moktar yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut mengatakan, momen peringatan hari sumpah pemuda kali ini harus menjadi renungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Bangsa ini sedang berduka dilanda bencana alam letusan gunung merapi yang menelan korban jiwa 30 orang serta gempa dan tsunami di kepulauan Mentawai Sumbar yang menewaskan ratusan orang.
Sementara itu, Partai Golkar Sumut juga menggelar acara doa bersama di pelataran masjid Agung Medan, yang dihadiri ratusan kader Golkar. Doa bersama ini juga dilakukan dalam memperingati HUT Partai Golkar.
Dalam doanya, selain ditujukan para korban bencana alam, partai Golkar juga mendoakan Ketua DPD Golkar Sumut Syamsul Arifin, yang kini sedang tersandung masalah hukum.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
PDI Perjuangan menggelar upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jl. Hayam Wuruk Medan. Dalam sambutannya sebagai pemimpin upacara, Brilian Moktar yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut mengatakan, momen peringatan hari sumpah pemuda kali ini harus menjadi renungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Bangsa ini sedang berduka dilanda bencana alam letusan gunung merapi yang menelan korban jiwa 30 orang serta gempa dan tsunami di kepulauan Mentawai Sumbar yang menewaskan ratusan orang.
Sementara itu, Partai Golkar Sumut juga menggelar acara doa bersama di pelataran masjid Agung Medan, yang dihadiri ratusan kader Golkar. Doa bersama ini juga dilakukan dalam memperingati HUT Partai Golkar.
Dalam doanya, selain ditujukan para korban bencana alam, partai Golkar juga mendoakan Ketua DPD Golkar Sumut Syamsul Arifin, yang kini sedang tersandung masalah hukum.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Wednesday, October 27, 2010
Inflasi Indonesia Hingga Akhir 2010 Diperkirakan > 6%.
Bank Indonesia (BI) memperhitungkan angka inflasi sampai akhir 2010 bakal lebih besar dari 6%. Namun nilai ini dapat turun jika November terjadi deflasi.
Sebagaimana dilansir detik.com, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, hingga akhir tahun inflas bisa tembus 6%. Memang dalam beberapa periode lalu di bulan November terjadi deflasi. Jika November tahun ini juga terjadi hal yang sama, maka angka inflasi tahunan bisa dibawah angka 6%.
Darmin menilai, pembentuk utama terjadinya inflasi masih dari pangan, seperti beras. Beberapa bulan terakhir, menjelang tutup tahun ini, harga beras belum juga terangsur turun. Dengan demikikan, elemen ini tetap menjadi dasar pembentuk inflasi nasional. Inflasi juga mulai disumbang dari harga perhiasan, khususnya emas yang terus merangkak naik.
Tahun depan, diperkirakan tekanan inflasi masih ada, dan cenderung lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN sebesar 5,3% tapi di bawah 6%.
Sementara itu, terkait aturan loan to deposit ratio (LDR) yang mulai berlaku efektif Maret 2011, Darmin mengaku , perbankan harus mempersiapkannya secara seksama. Kebijakan ini dilakukan bukan untuk mendorong kredit di tahun ini, melainkan mulai tahun depan dan seterusnya. BI yakin kebijakan LDR tidak mendorong timbulnya rasio kredit bermasalah (NPL). (MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Sebagaimana dilansir detik.com, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, hingga akhir tahun inflas bisa tembus 6%. Memang dalam beberapa periode lalu di bulan November terjadi deflasi. Jika November tahun ini juga terjadi hal yang sama, maka angka inflasi tahunan bisa dibawah angka 6%.
Darmin menilai, pembentuk utama terjadinya inflasi masih dari pangan, seperti beras. Beberapa bulan terakhir, menjelang tutup tahun ini, harga beras belum juga terangsur turun. Dengan demikikan, elemen ini tetap menjadi dasar pembentuk inflasi nasional. Inflasi juga mulai disumbang dari harga perhiasan, khususnya emas yang terus merangkak naik.
Tahun depan, diperkirakan tekanan inflasi masih ada, dan cenderung lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN sebesar 5,3% tapi di bawah 6%.
Sementara itu, terkait aturan loan to deposit ratio (LDR) yang mulai berlaku efektif Maret 2011, Darmin mengaku , perbankan harus mempersiapkannya secara seksama. Kebijakan ini dilakukan bukan untuk mendorong kredit di tahun ini, melainkan mulai tahun depan dan seterusnya. BI yakin kebijakan LDR tidak mendorong timbulnya rasio kredit bermasalah (NPL). (MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pemerintah Daerah Wajib Hapus Biaya IMB Kelas Menengah Bawah
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengatakan, kebijakan itu dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman (RUU Perkim). Dijadwalkan, akhir tahun ini RUU telah disahkan dewan.
Menurut Suharso, pengurusan IMB merupakan masalah yang dihadapi bisnis property, dan masyarakat. Biaya IMB berkisar 8% sampai 20%, dari total komponen biaya property. Selain itu, pengurusan IMB relatif lama.
Kementerian Perumahan Rakyat, telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait masalah perizinan.
Direncanakan Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengubah batas kriteria penghasilan Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR), dari sebelumnya dibawah Rp 4,5 juta per bulan, menjadi 6 -7 juta rupiah per bulan. Standarisasi baru ini, menyebabkan masyarakat penerima fasilitas fasilitas perumahan semakin luas, termasuk fasilitas likuiditas dengan bunga rendah.
Selain itu, Pemda juga diwajibkan pembenahan kawasan-kawasan kumuh, serta mencegah agar tidak timbul kawasan kumuh di daerahnya. Menurut Suharso, dalam menangani kekumuhan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang. Pemerintah daerah dan para pengembang, membuat program bersama, untuk menyulap wilayah kumuh menjadi wilayah yang layak. (MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menurut Suharso, pengurusan IMB merupakan masalah yang dihadapi bisnis property, dan masyarakat. Biaya IMB berkisar 8% sampai 20%, dari total komponen biaya property. Selain itu, pengurusan IMB relatif lama.
Kementerian Perumahan Rakyat, telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait masalah perizinan.
Direncanakan Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengubah batas kriteria penghasilan Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR), dari sebelumnya dibawah Rp 4,5 juta per bulan, menjadi 6 -7 juta rupiah per bulan. Standarisasi baru ini, menyebabkan masyarakat penerima fasilitas fasilitas perumahan semakin luas, termasuk fasilitas likuiditas dengan bunga rendah.
Selain itu, Pemda juga diwajibkan pembenahan kawasan-kawasan kumuh, serta mencegah agar tidak timbul kawasan kumuh di daerahnya. Menurut Suharso, dalam menangani kekumuhan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang. Pemerintah daerah dan para pengembang, membuat program bersama, untuk menyulap wilayah kumuh menjadi wilayah yang layak. (MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Tuesday, October 26, 2010
Pemerintah Daerah Mendapat 393 Trilyun 2011
Pemerintah dan DPR sepakat menggelontorkan anggaran untuk ke daerah sebesar Rp 393 triliun tahun depan. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 83,6 triliun, Dana Alokasi Unum (DAU) sebesar Rp 225,5 triliun.
Sebagaimana dilansir detik.com, selain dua komponen anggaran itu, pemerintah daerah juga mendapat dana alokasi khusus dan dana penyesuaian. Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 25,2 triliun, sedangkan jumlah dana penyesuaian sebesar Rp 48,2 triliun.
Anggaran itu, disediakan untuk beberapa keperluan. Untuk tunjangan profesi guru, jumlahnya Rp 18,5 triliun, dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp 3,7 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 1,4 triliun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16,8 triliun, dan Dana Peneyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 7,7 triliun. Dana itu juga termasuk, untuk kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur provinsi Papua Barat sebesar Rp 100,5 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana sebesar Rp 10,4 triliun untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana ini akan dialokasikan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 3,2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 1,4 triliun, untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 4,5 triliun, dan dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp 800 miliar.
Sebelumnya, Banggar DPR menilai anggaran untuk Otsus tersebut bermasalah. Pasalnya, terdapat penyimpangan dalam realisasi dana tersebut pada tahun 2008. Untuk itu, DPR akan memanggil gubernur Papua dan Papua Barat pada November 2010.(MD/DC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Sebagaimana dilansir detik.com, selain dua komponen anggaran itu, pemerintah daerah juga mendapat dana alokasi khusus dan dana penyesuaian. Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 25,2 triliun, sedangkan jumlah dana penyesuaian sebesar Rp 48,2 triliun.
Anggaran itu, disediakan untuk beberapa keperluan. Untuk tunjangan profesi guru, jumlahnya Rp 18,5 triliun, dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp 3,7 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 1,4 triliun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16,8 triliun, dan Dana Peneyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 7,7 triliun. Dana itu juga termasuk, untuk kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur provinsi Papua Barat sebesar Rp 100,5 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana sebesar Rp 10,4 triliun untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana ini akan dialokasikan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 3,2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 1,4 triliun, untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp 4,5 triliun, dan dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp 800 miliar.
Sebelumnya, Banggar DPR menilai anggaran untuk Otsus tersebut bermasalah. Pasalnya, terdapat penyimpangan dalam realisasi dana tersebut pada tahun 2008. Untuk itu, DPR akan memanggil gubernur Papua dan Papua Barat pada November 2010.(MD/DC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pemerintah Alokasikan 10T Akibat TDL Batal Naik
Pemerintah mengalokasikan anggaran 10 trilyun, akibat pembatalan kenaikan tariff dasar listrik. Anggaran itu dipakai, untuk menjaga resiko fiskal, jika realisasi subsidi listrik membengkak di tahun 2011. Realiasasi subsidi yang membengkak , berpotensi menambah deficit anggaran. Pengalokasian anggaran itu, telah diatur dalam pasal 15 UU APBN 2010 tentang APBN 2011.
Sebelumnya pemerintah berencana menaikkan tariff dasar listrik sebesar 5,4%, untuk menutupi deficit anggaran di PLN. Namun DPR menolak rencana kenaikan TDL itu. Konsekuensinya, DPR pun menyetujui anggaran 10 trilyun itu, untuk menjaga resiko fiscal.
Pada UU itu juga disebutkan belanja subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp 40,7 triliun. Namun, besaran subsidi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan. Hal itu dilakukan, untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, berdasarkan kemampuan negara.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, DPR menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2011, karena masih ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk menekan defisit anggaran PLN.
Sebelumnya pemerintah berencana menaikan tarif dasar listrik sebesar 5,4 persen, guna menutupi kekurangan anggaran PLN sebesar Rp4,6 triliun. Menurut Ketua DPR, berbagai cara yang bisa dilkukan untuk menekan kekurangan subsidi itu diantaranya dengan melakukan penghematan serta efisiensi di tubuh PLN.
Dewan mencatat, PLN sendiri yang akan melakukan penghematan dari tahun 2010 hingga 2015. Caranya, melakukanefisiensi baik dari sektor pembangkit, pengadaan maupun belanja rutin.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Sebelumnya pemerintah berencana menaikkan tariff dasar listrik sebesar 5,4%, untuk menutupi deficit anggaran di PLN. Namun DPR menolak rencana kenaikan TDL itu. Konsekuensinya, DPR pun menyetujui anggaran 10 trilyun itu, untuk menjaga resiko fiscal.
Pada UU itu juga disebutkan belanja subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp 40,7 triliun. Namun, besaran subsidi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan. Hal itu dilakukan, untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, berdasarkan kemampuan negara.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, DPR menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2011, karena masih ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk menekan defisit anggaran PLN.
Sebelumnya pemerintah berencana menaikan tarif dasar listrik sebesar 5,4 persen, guna menutupi kekurangan anggaran PLN sebesar Rp4,6 triliun. Menurut Ketua DPR, berbagai cara yang bisa dilkukan untuk menekan kekurangan subsidi itu diantaranya dengan melakukan penghematan serta efisiensi di tubuh PLN.
Dewan mencatat, PLN sendiri yang akan melakukan penghematan dari tahun 2010 hingga 2015. Caranya, melakukanefisiensi baik dari sektor pembangkit, pengadaan maupun belanja rutin.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pungutan Pajak 10% Untuk Pedagang Kali Lima Dinilai Tidak Tepat
Pemerintah akan menerapkan pungutan pajak 10% bagi pedagang kaki lima. Aturannya mengacu pada perda no.12 tahun 2003. Namun langkah itu dinilai tidak tepat.
Menurut Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Arifin Saleh Siregar, aturan itu akan menimbulkan dampat sosial. Pemko Medan cenderung mengejar pertumbuhan dengan menarik pajak dari masyarakat, sementara masyarakat tidak mendapatkan jaminan pelayanan dari pemerintah kota Medan
Aturan itu membuat pedagang kecil terhimpit. Pajak 10% pasti memberatkan pedagang kecil, seperti pedagang kopi, atau penjual mie. Sebab, dalam Perda tersebut penjualan mie dan kopi, termasuk dikenakan pajak 10%.
Dalam teori pembangunan, pemerintah seharusnya juga memperhatikan aspek sosial masyarakat. Pedagang kaki lima seharusnya mendapatkan pembinaan dan bantuan social, sehingga mereka dapat meningkatkan usahanya. Pemerintah kota Medan dapat menarik pajak, setelah usaha pedagang kaki lima telah meningkat menjadi kelompok lebih besar.
Selain itu, Arifin melihat, terdapat beberapa kejanggalan dalam aturan tersebut. Pemerintah kota Medan masih rancu dalam menetapkan kategori pedagang kaki lima. Dalam aturan itu, kategori pedagang kakilima adalah seluruh pengusaha yang berjualan di kaki lima, termasuk di trotoar dan badan jalan. Hal ini akan berdampak buruk bagi penataan kota.
Aturan itu juga, memberi peluang pegawai Dinas Pendapatan Daerah untuk menyelewengkan pungutan pajak. Sebab, jumlah uang yang harus dibayar pedagang hanya didasarkan taksiran pegawai Dinas Pendapatan Daerah.(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menurut Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Arifin Saleh Siregar, aturan itu akan menimbulkan dampat sosial. Pemko Medan cenderung mengejar pertumbuhan dengan menarik pajak dari masyarakat, sementara masyarakat tidak mendapatkan jaminan pelayanan dari pemerintah kota Medan
Aturan itu membuat pedagang kecil terhimpit. Pajak 10% pasti memberatkan pedagang kecil, seperti pedagang kopi, atau penjual mie. Sebab, dalam Perda tersebut penjualan mie dan kopi, termasuk dikenakan pajak 10%.
Dalam teori pembangunan, pemerintah seharusnya juga memperhatikan aspek sosial masyarakat. Pedagang kaki lima seharusnya mendapatkan pembinaan dan bantuan social, sehingga mereka dapat meningkatkan usahanya. Pemerintah kota Medan dapat menarik pajak, setelah usaha pedagang kaki lima telah meningkat menjadi kelompok lebih besar.
Selain itu, Arifin melihat, terdapat beberapa kejanggalan dalam aturan tersebut. Pemerintah kota Medan masih rancu dalam menetapkan kategori pedagang kaki lima. Dalam aturan itu, kategori pedagang kakilima adalah seluruh pengusaha yang berjualan di kaki lima, termasuk di trotoar dan badan jalan. Hal ini akan berdampak buruk bagi penataan kota.
Aturan itu juga, memberi peluang pegawai Dinas Pendapatan Daerah untuk menyelewengkan pungutan pajak. Sebab, jumlah uang yang harus dibayar pedagang hanya didasarkan taksiran pegawai Dinas Pendapatan Daerah.(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Monday, October 25, 2010
Keuntungan Setoran Haji Untuk Kualitas Haji
Menteri Agama, Suryadarma Ali, membantah keuntungan uang sisa setoran haji dipergunakan untuk insentif departemen agama. Ia juga menepis tudingan uang itu dipergunakan untuk mendanai perjalanan haji pejabat.
Menurutnya, bunga uang setoran jamaah haji tersebut disimpan dan dipergunakan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, seperti pemondokan jamaah. Seuai tarif, biaya pemondokan berkisar 3 ribu real hingga 3500 real, tetapi jamaah hanya membayar 2.850 real. Kekurangannya diambil dari dana sisa setoran haji.
Selain itu, dana sisa setoran haji juga membayar asuransi jamaah. Pada tahun sebelumnya, jamaah haji dikenakan asuransi jiwa Rp 100 ribu, tapi sekarang tidak dikenakan lagi. Jika masih ada sisa, akan tetap disimpan di rekening Dana Abadi Umat, yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar Rp 1,7 triliyun.
Suryadarma mengatakan, setiap calon jemaah haji diwajibkan menyetor uang sebanyak Rp 25 juta, dan baru bisa berangkat 3-4 tahun kedepan. Sehingga uang tersebut berbunga dan bunga bank tersebut yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas ibadah haji.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menurutnya, bunga uang setoran jamaah haji tersebut disimpan dan dipergunakan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, seperti pemondokan jamaah. Seuai tarif, biaya pemondokan berkisar 3 ribu real hingga 3500 real, tetapi jamaah hanya membayar 2.850 real. Kekurangannya diambil dari dana sisa setoran haji.
Selain itu, dana sisa setoran haji juga membayar asuransi jamaah. Pada tahun sebelumnya, jamaah haji dikenakan asuransi jiwa Rp 100 ribu, tapi sekarang tidak dikenakan lagi. Jika masih ada sisa, akan tetap disimpan di rekening Dana Abadi Umat, yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar Rp 1,7 triliyun.
Suryadarma mengatakan, setiap calon jemaah haji diwajibkan menyetor uang sebanyak Rp 25 juta, dan baru bisa berangkat 3-4 tahun kedepan. Sehingga uang tersebut berbunga dan bunga bank tersebut yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas ibadah haji.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Polri Mengklaim Aksi Terror di Medan Didalangi Toni Togar
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyebutkan, dalang rangkaian aksi terorisme di Medan adalah Toni Togar, sebagai amir kelompok mujahidin Indonesia. Toni togar adalah narapidana kasus pemboman gereja tahun 2000. Toni Togar divonis 20 tahun penjara, dan saat ini ditahan di LP Siantar.
Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, tadi siang. Yang dimaksud kasus teroris di Medan, menunjuk pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga pada 18 Agustus 2010, yang menewaskan seorang polisi. BHD mengatakan, Toni terlibat langsung dalam peristiwa di Medan, juga terlibat aksi terorisme di Aceh, Bandung, dan Lampung.
Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Iskandar Hasan menambahkan, aksi teroris di Medan dikendalikan Toni dari balik jeruji. Nama Toni Togar baru dimunculkan oleh Mabes Polri. Sebelumnya, Mabes Polri mencurigai Abu Tholut. Namun ternyata, Abu Tholut hanya pengendali lapangannya saja, sedangkan Toni adalah otaknya. Iskandar mengatakan, Toni mengendalikan pengikutnya lewat handphone. Seringkali terlihat Toni meminjam handphone milik sipir penjara.
Profesional Muda, sesuai data yang dilansir Polri, disebutkan Toni adalah alumnus pesantren Ngruki tahun 1990. Ia menjadi staf pengajar di Ngruki tahun 1990 hingga 1992. Toni pernah mengikuti pelatihan militer Jamaah Islamiyah tahun 1995 di Afghanistan. Toni terlibat peledakan bom di gereja Pekanbaru pada malam Natal tahun 2000, di bawah koordinasi Hambali.
Pada tahun 2003, Toni ikut merencanakan perampokan Bank Lippo di Medan. Pada tahun yang sama, terlibat peledakan JW Marriott Jakarta. Dalam peledakan JW Marriott, Toni bersama Noordin M Top dan M Azhari, terlibat dalam perekrutan dan penggalangan dana. Toni ditangkap bulan Juni 2003 dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun di LP Siantar.(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, tadi siang. Yang dimaksud kasus teroris di Medan, menunjuk pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga pada 18 Agustus 2010, yang menewaskan seorang polisi. BHD mengatakan, Toni terlibat langsung dalam peristiwa di Medan, juga terlibat aksi terorisme di Aceh, Bandung, dan Lampung.
Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Iskandar Hasan menambahkan, aksi teroris di Medan dikendalikan Toni dari balik jeruji. Nama Toni Togar baru dimunculkan oleh Mabes Polri. Sebelumnya, Mabes Polri mencurigai Abu Tholut. Namun ternyata, Abu Tholut hanya pengendali lapangannya saja, sedangkan Toni adalah otaknya. Iskandar mengatakan, Toni mengendalikan pengikutnya lewat handphone. Seringkali terlihat Toni meminjam handphone milik sipir penjara.
Profesional Muda, sesuai data yang dilansir Polri, disebutkan Toni adalah alumnus pesantren Ngruki tahun 1990. Ia menjadi staf pengajar di Ngruki tahun 1990 hingga 1992. Toni pernah mengikuti pelatihan militer Jamaah Islamiyah tahun 1995 di Afghanistan. Toni terlibat peledakan bom di gereja Pekanbaru pada malam Natal tahun 2000, di bawah koordinasi Hambali.
Pada tahun 2003, Toni ikut merencanakan perampokan Bank Lippo di Medan. Pada tahun yang sama, terlibat peledakan JW Marriott Jakarta. Dalam peledakan JW Marriott, Toni bersama Noordin M Top dan M Azhari, terlibat dalam perekrutan dan penggalangan dana. Toni ditangkap bulan Juni 2003 dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun di LP Siantar.(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Presiden Diminta Melobi China Menerima Produk Setengah Jadi Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengatakan momen kunjungan Presiden SBY ke China, harus bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia agar ekspor raw material (bahan mentah) ke China, bisa ditingkatkan menjadi bahan setengah jadi. Sudah saatnya, Raw Material diolah menjadi setengah jadi, lalu dikirim ke China, seperti timah, dan alumunium.
Saat ini China menjadi raja manufaktur dunia. Selain itu, juga memiliki cadangan devisa terbesar, maka menjadi penentu stabilitas moneter dunia. IA menegaskan, RI dan China memiliki hubungan yang saling merapat dan saling membutuhkan. Karenanya, Indonesia harus sebisa mungkin meningkatkan posisi tawarnya terhadap China.
Ade menilai, China sangat memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Hal ini terlihat dari keberanian China untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur , khususnya pembangunan proyek listrik 10.000 MW. Untuk proyek ini, sebanyak 90% merupakan investor China. Fakta ini, semakin memantapkan persepsi bahwa China sangat berkepentingan dengan Indonesia.
Beberapa proyek infrastruktur lainnya, investornya juga dari China. Padahal, negara lain, seperti Jepang, menilai Indonesia masih berisiko. Proyek lainnya, proyek Waduk Jati Gede, yang sudah 40 tahun terbengkalai, dan jalan tol Sumedang.
Melihat kondisi saat ini, posisi kedua negara belum sejajar. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ekspor setengah jadi ke China, dan mengurangi ekspor barang mentah ke China. Sementara China juga harus meningkatkan investasinya ke Indonesia. Ade mengatakan, Selain untuk melobi ekspor barang setengah jadi, SBY juga harus meningkatkan bilateral ekonomi kedua negara.
Presional Muda, Presiden memiki sejumlah agenda selama di China, tangal 26 Oktober esok. Diantaranya, mengunjungi Paviliun Indonesia di Shanghai, menyaksikan 26 penandatangan MoU dibidang pertambangan, infrastruktur, energi, ekonomi kreatif, perikanan dan pertambangan.(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Saat ini China menjadi raja manufaktur dunia. Selain itu, juga memiliki cadangan devisa terbesar, maka menjadi penentu stabilitas moneter dunia. IA menegaskan, RI dan China memiliki hubungan yang saling merapat dan saling membutuhkan. Karenanya, Indonesia harus sebisa mungkin meningkatkan posisi tawarnya terhadap China.
Ade menilai, China sangat memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Hal ini terlihat dari keberanian China untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur , khususnya pembangunan proyek listrik 10.000 MW. Untuk proyek ini, sebanyak 90% merupakan investor China. Fakta ini, semakin memantapkan persepsi bahwa China sangat berkepentingan dengan Indonesia.
Beberapa proyek infrastruktur lainnya, investornya juga dari China. Padahal, negara lain, seperti Jepang, menilai Indonesia masih berisiko. Proyek lainnya, proyek Waduk Jati Gede, yang sudah 40 tahun terbengkalai, dan jalan tol Sumedang.
Melihat kondisi saat ini, posisi kedua negara belum sejajar. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ekspor setengah jadi ke China, dan mengurangi ekspor barang mentah ke China. Sementara China juga harus meningkatkan investasinya ke Indonesia. Ade mengatakan, Selain untuk melobi ekspor barang setengah jadi, SBY juga harus meningkatkan bilateral ekonomi kedua negara.
Presional Muda, Presiden memiki sejumlah agenda selama di China, tangal 26 Oktober esok. Diantaranya, mengunjungi Paviliun Indonesia di Shanghai, menyaksikan 26 penandatangan MoU dibidang pertambangan, infrastruktur, energi, ekonomi kreatif, perikanan dan pertambangan.(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pemerintah Membebaskan Fiscal Bagi Warga Ke Luar Negeri 2011
Sebelumnya, pemerintah hanya membebaskan fiscal bagi warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja. namun mulai tahun depan, setiap warga Indonesia yang keluar negeri akan bebas fiscal. Karena itu, Ditjen Pajak meminta para pemilik NPWP tidak merasa iri hati.
Sebagamana dilansir detik.com, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsjah mengatakan, aturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan di masyarakat. Memang aturan bebas fiskal ini awalnya diberlakukan untuk masyarakat yang memiliki NPWP. Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2009 hingga akhir 2010. Kebijakan ini dibuat merangsang masyarakat untuk memiliki NPWP. Namun mulai Januari 2011, semua WNI, baik yang mempunyai NPWP atau tidak, akan menikmati bebas fiskal perjalanan ke luar negeri.
Semapat dikhawatirkan aturan ini membuat orang malas membuat NPWP, Iqbal yakin, aturan ini tidak akan membuat masyarakat jadi ogah-ogahan memiliki NPW. Sebaliknya, dengan aturan baru itu, bisa menciptakan kesadaran berbagai pihak untuk membuat NPWP dengan seksama. Ditjen Pajak akan terus mengimbau masyarakat untuk memiliki NPWP sebagai warga negara yang baik. Iqbal mengatakan, jika kesejahteraan masyarakat meningkat, kebutuhan untuk memiliki NPWP semakin mendesak.
Berdasarkan data Ditjen Pajak, hingga saat ini jumlah pemilik NPWP di Indonesia telah mencapai lebih dari 18,7 juta. Selama 1 Januari hingga 30 September 2010, Ditjen Pajak telah menjarnig 2,8 juta pemilik NPWP baru. Dari jumlah tersebut, jumlah NPWP wajib pajak orang pribadi mencapai 16,5 juta, bertambah 2,7 juta NPWP selama Januari-September 2010.(MH/DC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Sebagamana dilansir detik.com, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsjah mengatakan, aturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan di masyarakat. Memang aturan bebas fiskal ini awalnya diberlakukan untuk masyarakat yang memiliki NPWP. Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2009 hingga akhir 2010. Kebijakan ini dibuat merangsang masyarakat untuk memiliki NPWP. Namun mulai Januari 2011, semua WNI, baik yang mempunyai NPWP atau tidak, akan menikmati bebas fiskal perjalanan ke luar negeri.
Semapat dikhawatirkan aturan ini membuat orang malas membuat NPWP, Iqbal yakin, aturan ini tidak akan membuat masyarakat jadi ogah-ogahan memiliki NPW. Sebaliknya, dengan aturan baru itu, bisa menciptakan kesadaran berbagai pihak untuk membuat NPWP dengan seksama. Ditjen Pajak akan terus mengimbau masyarakat untuk memiliki NPWP sebagai warga negara yang baik. Iqbal mengatakan, jika kesejahteraan masyarakat meningkat, kebutuhan untuk memiliki NPWP semakin mendesak.
Berdasarkan data Ditjen Pajak, hingga saat ini jumlah pemilik NPWP di Indonesia telah mencapai lebih dari 18,7 juta. Selama 1 Januari hingga 30 September 2010, Ditjen Pajak telah menjarnig 2,8 juta pemilik NPWP baru. Dari jumlah tersebut, jumlah NPWP wajib pajak orang pribadi mencapai 16,5 juta, bertambah 2,7 juta NPWP selama Januari-September 2010.(MH/DC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Thursday, October 21, 2010
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Jadi 8%
Lembaga Moneter Internasional (International Monetary Fund,IMF) merevisi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia menjadi sebesar 8%. Proyeksi awal ditetapkan April 2010 lalu sebesar 7%. Khusus Indonesia, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan tumbuh sesuai prediksi awal yakni 6%.
Direktur IMF untuk Departemen Asia dan Pasifk, Anoop Singh mengatakan, revisi itu disebabkan kondisi perekonomian negara kawasan Asia mengalami ekspansi yang kuat. Ekspansi di Asia melampaui ekspektasi pada paruh pertama tahun ini, yang mendorong IMF merevisi proyeksi pertumbuhan tahun 2010 menjadi 8%.
IMF memaparkan, China dan India diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, masing-masing 10,5% dan 9,7%. Sedangkan di Indonesia diperkirakan tumbuh 6%. Di Jepang, pertumbuhan saat ini diproyeksikan 2,8%.
Hasil analisis IMF menyebutkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan membawa berbagai tantangan kebijakan baru. Antara lain, tekanan inflasi yang akan terus meningkat, sementara harga-harga dipasar properti mengalami pertumbuan dengan tingkat dua digit. Arus modal yang masuk dapat menambah tekanan lanjutan terhadap harga-harga dalam negeri.
Anoop mengapresiasi, langkah pembuat kebijakan kawasan Asia, dalam mengendalikan risiko inflasi, dan membatasi meningkatnya kerentanan pada sektor financial. Selain itu, IMF menyarankan perlunya pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut di negara Asia. Caranya, melalui apresiasi nilai tukar yang lebih besar, serta mempercepat penarikan stimulus fiscal, yang diterapkan selama krisis lalu. Apresiasi nilai tukar, merupakan bagian penting dari proses keseimbangan kembali. Perekonomian Asia yang tumbuh kuat, menyebabkan mata uang pun ikut menguat.
Kemudian, IMF juga mengakui untuk mengelola arus modal yang masuk ke kawasan Asia merupakan sebuah tantangan yang sulit. Arus modal yang masuk menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga membawa berbagai risiko potensial terhadap stabilitas keuangan.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Direktur IMF untuk Departemen Asia dan Pasifk, Anoop Singh mengatakan, revisi itu disebabkan kondisi perekonomian negara kawasan Asia mengalami ekspansi yang kuat. Ekspansi di Asia melampaui ekspektasi pada paruh pertama tahun ini, yang mendorong IMF merevisi proyeksi pertumbuhan tahun 2010 menjadi 8%.
IMF memaparkan, China dan India diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, masing-masing 10,5% dan 9,7%. Sedangkan di Indonesia diperkirakan tumbuh 6%. Di Jepang, pertumbuhan saat ini diproyeksikan 2,8%.
Hasil analisis IMF menyebutkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan membawa berbagai tantangan kebijakan baru. Antara lain, tekanan inflasi yang akan terus meningkat, sementara harga-harga dipasar properti mengalami pertumbuan dengan tingkat dua digit. Arus modal yang masuk dapat menambah tekanan lanjutan terhadap harga-harga dalam negeri.
Anoop mengapresiasi, langkah pembuat kebijakan kawasan Asia, dalam mengendalikan risiko inflasi, dan membatasi meningkatnya kerentanan pada sektor financial. Selain itu, IMF menyarankan perlunya pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut di negara Asia. Caranya, melalui apresiasi nilai tukar yang lebih besar, serta mempercepat penarikan stimulus fiscal, yang diterapkan selama krisis lalu. Apresiasi nilai tukar, merupakan bagian penting dari proses keseimbangan kembali. Perekonomian Asia yang tumbuh kuat, menyebabkan mata uang pun ikut menguat.
Kemudian, IMF juga mengakui untuk mengelola arus modal yang masuk ke kawasan Asia merupakan sebuah tantangan yang sulit. Arus modal yang masuk menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga membawa berbagai risiko potensial terhadap stabilitas keuangan.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pengusaha Kecil dan Menengah Butuh Pelatihan Teknologi Informasi
Pengusaha Kecil dan Menengah saat ini dihadapkan dengan persaingan ketat. Pengusaha UKM dari negara lain, telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendukungnya. Karena itu, pelaku UKM di Indonesia praktis membutuhkan keterampilan di bidang teknologi informasi (TI).
Pendapat itu dilontarkan, Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kompartemen ICT, Iqbal Farabi di Jakarta. Menurut Iqbal, sebaiknya perusahaan Teknologi Informasi, tidak hanya memberikan bantuan modal saja, tetapi pelatihan penggunaan TI yang juga dibutuhkan. Walau sudah banyak UKM yang memanfaatkan TI, tetapi hanya sebatas aplikasi dasar. Sehingga dinilai tidak optimal dalam membantu usaha.
Modul pelatihan yang diberikan misalnya, tutorial aplikasi inventori bagi UKM perdagangan, atau server bersama untuk penyimpanan data dan pengetahuan tentang teknologi informasi, yang dapat membuat usaha menjadi efisiensi. Selain itu, operator telekomunikasi juga diharapkan, agar memikirkan penerapan tarif internet murah bagi UKM. Hal itu diperlukan, agar pelaku UKM bisa mengakses pasar, karena banyak pelaku usaha yang berjualan secara online.
Iqbal mengatakan, jika UKM mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya, hal itu berdampak signifikan pada kemajuan perekonomian. Karena itu, pemerintah juga bisa menghapus pajak bagi UKM, agar bisa melakukan reinvestasi dan berkembang.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pendapat itu dilontarkan, Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kompartemen ICT, Iqbal Farabi di Jakarta. Menurut Iqbal, sebaiknya perusahaan Teknologi Informasi, tidak hanya memberikan bantuan modal saja, tetapi pelatihan penggunaan TI yang juga dibutuhkan. Walau sudah banyak UKM yang memanfaatkan TI, tetapi hanya sebatas aplikasi dasar. Sehingga dinilai tidak optimal dalam membantu usaha.
Modul pelatihan yang diberikan misalnya, tutorial aplikasi inventori bagi UKM perdagangan, atau server bersama untuk penyimpanan data dan pengetahuan tentang teknologi informasi, yang dapat membuat usaha menjadi efisiensi. Selain itu, operator telekomunikasi juga diharapkan, agar memikirkan penerapan tarif internet murah bagi UKM. Hal itu diperlukan, agar pelaku UKM bisa mengakses pasar, karena banyak pelaku usaha yang berjualan secara online.
Iqbal mengatakan, jika UKM mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya, hal itu berdampak signifikan pada kemajuan perekonomian. Karena itu, pemerintah juga bisa menghapus pajak bagi UKM, agar bisa melakukan reinvestasi dan berkembang.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pemerintah Menaikan Cukai Rokok 2011
Kenaikan cukai rokok ini, terkait kenaikan target penerimaan cukai. Dalam APBN Perubahan 2010, target penerimaan cukai Rp. 59,3 triliun, sementara RPABN 2011 menjadi Rp 60,7 triliun.
Sebagaimana dilansir Antara, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan, satu faktor penyebab ditingkatan target penerimaan cukai, karena tarif cukai rokok dinaikkan, sesuai dengan roadmap cukai hasil tembakau. Faktor lain yang berpengaruh, pada peningkatan penerimaan cukai adalah peningkatan tarif cukai, perbaikan administrasi kepabeanan dan cukai, dan extra effort untuk mengurangi peredaran barang kena cukai secara ilegal.
Target penerimaan cukai pada tahun 2011, sebesar Rp 60,7 triliun, terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp58,1 triliun, dan cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA) dan ethil alkohol (EA) sebesar Rp2,7 triliun.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata mengakui, adanya rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok, namun kenaikannya tidak akan terlalu signifikan. Kenaikan target penerimaan cukai akan dipenuhi dari cukai rokok, bukan dari cukai minuman keras dan EA. Tarif cukai miras sudah mengalami kenaikan lebih dari 100 persen pada 2010, sehingga tidak mungkin dinaikkan kembali pada 2011.
Jika kenaikan cukai itu disetujui DPR maka kenaikan tarif cukai rokok akan mulai berlaku sejak semester pertama 2011.
Thomas menyebutkan, untuk menutup kenaikan terget penerimaan cukai rokok, pemerintah tidak mungkin melakukannya dengan menaikkan jumlah produksi rokok, karena pemerintah sudah menentukan pembatasan produksi rokok.
Sementara mengenai besaran kenaikan tarif cukai rokok, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Agus Supriyanto mengungkapkan besarannya akan disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi selama 2011 yaitu sekitar lima persen. Kenaikan tersebut akan berbeda-beda berdasarkan jenis rokoknya.
Sebelumnya pada awal 2010, pemerintah juga memberlakukan kebijakan cukai hasil tembakau. Dalam kebijakan cukai 2010, sistem tarif cukai mengikuti kebijakan tahun 2009, yaitu sistem tarif spesifik untuk semua jenis hasil tembakau.(MH/Ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Sebagaimana dilansir Antara, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan, satu faktor penyebab ditingkatan target penerimaan cukai, karena tarif cukai rokok dinaikkan, sesuai dengan roadmap cukai hasil tembakau. Faktor lain yang berpengaruh, pada peningkatan penerimaan cukai adalah peningkatan tarif cukai, perbaikan administrasi kepabeanan dan cukai, dan extra effort untuk mengurangi peredaran barang kena cukai secara ilegal.
Target penerimaan cukai pada tahun 2011, sebesar Rp 60,7 triliun, terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp58,1 triliun, dan cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA) dan ethil alkohol (EA) sebesar Rp2,7 triliun.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata mengakui, adanya rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok, namun kenaikannya tidak akan terlalu signifikan. Kenaikan target penerimaan cukai akan dipenuhi dari cukai rokok, bukan dari cukai minuman keras dan EA. Tarif cukai miras sudah mengalami kenaikan lebih dari 100 persen pada 2010, sehingga tidak mungkin dinaikkan kembali pada 2011.
Jika kenaikan cukai itu disetujui DPR maka kenaikan tarif cukai rokok akan mulai berlaku sejak semester pertama 2011.
Thomas menyebutkan, untuk menutup kenaikan terget penerimaan cukai rokok, pemerintah tidak mungkin melakukannya dengan menaikkan jumlah produksi rokok, karena pemerintah sudah menentukan pembatasan produksi rokok.
Sementara mengenai besaran kenaikan tarif cukai rokok, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Agus Supriyanto mengungkapkan besarannya akan disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi selama 2011 yaitu sekitar lima persen. Kenaikan tersebut akan berbeda-beda berdasarkan jenis rokoknya.
Sebelumnya pada awal 2010, pemerintah juga memberlakukan kebijakan cukai hasil tembakau. Dalam kebijakan cukai 2010, sistem tarif cukai mengikuti kebijakan tahun 2009, yaitu sistem tarif spesifik untuk semua jenis hasil tembakau.(MH/Ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pengusaha Malaysia Gelapkan Dana Jamsostek
Sediktinya 200 tenaga kerja PT Katarina Utama Tbk Cabang Medan, melakukan gugatan ke Dinas Tenaga Kerja Medan, Sumatera Utara (Sumut). Para pekerja dibidang telekomunikasi ini, menuntut agar Presiden Direktur PT Katarina Utama Tbk, Fazli Bin Zainal Abidin memberikan hak pekerja.
Sekretaris Forum Komunikasi Pekerja Katarina Medan, Marincan Rajagukguk usai sidang mediasi di kantor Disnaker Medan, mengatakan pemegang saham asal negara Malaysia tersebut tidak memberikan gaji karyawan sesuai waktu sejak tahun 2008 lalu. Selain itu, perusahaan tidak membayarkan tunjangan Jamsostek, padahal setiap bulannya gaji karyawan dipotong untuk itu.
Kuasa hukum pekerja PT Katarina Utama Tbk, Gindo Nadapdap mengatakan dalam kasus ini telah terjadi dua delik aduan perkara yakni pidana dan perdata. Untuk kasus pidananya, perusahaan telah melakukan penipuan dengan cara tidak menyetorkan pemotongan gaji karyawan ke Jamsostek. Sedangkan perkara perdatanya, perusahaan tidak membayarkan gaji karyawan dan semua dana yang telah tercantum dalam perjanjian perusahaan.
Sementara itu, Elina Ginting dan Maimunah, selaku perwakilan dari Disnaker Medan mengatakan, pihaknya menemukan beberapa bukti dan fakta yang menyalahi UU ketenagakerjaan No.25 tahun 2007. Sehingga menurutnya, sebelum kasus ini sampai kepengadilan, maka perusahaan PT Katarina Utama Tbk diminta melaksanakan semua kewajibannya membayar hak pekerja.
Perusahaan PT Katarina Utama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi seluler terbesar di Sumatera Bahagian Utara (Sumbagut) meliputi ruang kerja di wilayah Sumut, Aceh, Riau dan Padang .
Pada tahun 2009, perusahaan ini mendaftarkan diri ke BEI. Namun ditahun 2010 perusahaan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya khusus untuk Cabang Medan. Perusahaan ini juga tidak membayarkan gaji karyawan hingga nilainya mencapai 4 milyar rupiah lebih.
Dianggap melanggar perjanjian, dua ratus orang pekerjanya lalu membuat pengaduan ke Disnaker Medan. Meskipun sudah berulang kali dilakukan mediasi, namun hasilnya tetap tidak menemukan kesepakatan.
Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi di Sumut. Sebelumnya pengusaha Malaysia Mr Robert yang membuka pabrik bernama PT WRP di Sumut, juga tidak membayarkan gaji karyawannya dan malah kabur ke negaranya. Meskipun sempat ditangkap oleh polisi, namun tanpa alasan jelas akhirnya kembali dilepas.(Roby Karokaro)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Sekretaris Forum Komunikasi Pekerja Katarina Medan, Marincan Rajagukguk usai sidang mediasi di kantor Disnaker Medan, mengatakan pemegang saham asal negara Malaysia tersebut tidak memberikan gaji karyawan sesuai waktu sejak tahun 2008 lalu. Selain itu, perusahaan tidak membayarkan tunjangan Jamsostek, padahal setiap bulannya gaji karyawan dipotong untuk itu.
Kuasa hukum pekerja PT Katarina Utama Tbk, Gindo Nadapdap mengatakan dalam kasus ini telah terjadi dua delik aduan perkara yakni pidana dan perdata. Untuk kasus pidananya, perusahaan telah melakukan penipuan dengan cara tidak menyetorkan pemotongan gaji karyawan ke Jamsostek. Sedangkan perkara perdatanya, perusahaan tidak membayarkan gaji karyawan dan semua dana yang telah tercantum dalam perjanjian perusahaan.
Sementara itu, Elina Ginting dan Maimunah, selaku perwakilan dari Disnaker Medan mengatakan, pihaknya menemukan beberapa bukti dan fakta yang menyalahi UU ketenagakerjaan No.25 tahun 2007. Sehingga menurutnya, sebelum kasus ini sampai kepengadilan, maka perusahaan PT Katarina Utama Tbk diminta melaksanakan semua kewajibannya membayar hak pekerja.
Perusahaan PT Katarina Utama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi seluler terbesar di Sumatera Bahagian Utara (Sumbagut) meliputi ruang kerja di wilayah Sumut, Aceh, Riau dan Padang .
Pada tahun 2009, perusahaan ini mendaftarkan diri ke BEI. Namun ditahun 2010 perusahaan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya khusus untuk Cabang Medan. Perusahaan ini juga tidak membayarkan gaji karyawan hingga nilainya mencapai 4 milyar rupiah lebih.
Dianggap melanggar perjanjian, dua ratus orang pekerjanya lalu membuat pengaduan ke Disnaker Medan. Meskipun sudah berulang kali dilakukan mediasi, namun hasilnya tetap tidak menemukan kesepakatan.
Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi di Sumut. Sebelumnya pengusaha Malaysia Mr Robert yang membuka pabrik bernama PT WRP di Sumut, juga tidak membayarkan gaji karyawannya dan malah kabur ke negaranya. Meskipun sempat ditangkap oleh polisi, namun tanpa alasan jelas akhirnya kembali dilepas.(Roby Karokaro)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Berkas Kasus Korupsi Mantan Wakil Walikota Medan Ramli MM Dilimpahkan Ke PN Medan
Berkas perkara itu, dilimpahkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Medan, pada Kamis sore. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Dharmabella Timbasz, mengatakan tim gabungan yang menangani kasus korupsi ruislagh lahan KBM itu telah melengkapi berkas pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, masing-masing mantan Wakil Walikota Medan Ramli Lubis, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Medan II Tarmizi dan Direktur Utama PT Gemilang Kreasi Utama Haryono.
Menurutnya, penelusuraan kasus ini bermula dari nilai objek KBM lama di Jalan Brigjen Katamso Medan, diasumsikan mencapai Rp 47 miliar. Namun setelah dilakukan penghitungan, menurun menjadi Rp 26 miliar. Dari sinilah timbul asumsi adanya kerugian negara.
Timbasz juga mengungkapkan, tim penyidik menemukan keganjilan, dalam proses pembelian lahan baru kebun binatang itu, diantaranya harga tanah kebun binatang yang baru, sama dengan lahan KBM lama. Padahal areal KBM yang baru lebih luas dari KBM yang lama.
Dalam pemeriksaan, pemilik lahan yang dibeli Pemko Medan mengakui, bahwa harga yang mereka terima tidak sesuai dengan harga yang tertera pada pembebasan lahan. Sesuai data yang tertera, untuk ganti rugi pembebasan lahan berkisar Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu permeternya.
Dalam kasus itu, ketiga tersangka dijerat UU Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 jo UU No20 Tahun 2001 pasal 2 dan pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara diatas empat tahun.
Dengan dilimpahkannya berkas ini, maka Ramli akan diadili guna membuktikan keterlibatan mereka masing-masing terkait ruislagh lahan KBM itu.
Secera terpisah Panitra Pidana Muda PN Medan, Fachrial, SH, M.Hum ketika dikonfirmasi membenarkan adanya dua orang pegawai Kejari Medan menyerahkan berkas Ramli Lubis Cs ke bidang pidana PN Medan.(RK)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menurutnya, penelusuraan kasus ini bermula dari nilai objek KBM lama di Jalan Brigjen Katamso Medan, diasumsikan mencapai Rp 47 miliar. Namun setelah dilakukan penghitungan, menurun menjadi Rp 26 miliar. Dari sinilah timbul asumsi adanya kerugian negara.
Timbasz juga mengungkapkan, tim penyidik menemukan keganjilan, dalam proses pembelian lahan baru kebun binatang itu, diantaranya harga tanah kebun binatang yang baru, sama dengan lahan KBM lama. Padahal areal KBM yang baru lebih luas dari KBM yang lama.
Dalam pemeriksaan, pemilik lahan yang dibeli Pemko Medan mengakui, bahwa harga yang mereka terima tidak sesuai dengan harga yang tertera pada pembebasan lahan. Sesuai data yang tertera, untuk ganti rugi pembebasan lahan berkisar Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu permeternya.
Dalam kasus itu, ketiga tersangka dijerat UU Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 jo UU No20 Tahun 2001 pasal 2 dan pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara diatas empat tahun.
Dengan dilimpahkannya berkas ini, maka Ramli akan diadili guna membuktikan keterlibatan mereka masing-masing terkait ruislagh lahan KBM itu.
Secera terpisah Panitra Pidana Muda PN Medan, Fachrial, SH, M.Hum ketika dikonfirmasi membenarkan adanya dua orang pegawai Kejari Medan menyerahkan berkas Ramli Lubis Cs ke bidang pidana PN Medan.(RK)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Wednesday, October 20, 2010
Setahun Pemerintahan SBY-Bodeiono Tingkat Kemiskinan Menurun 0,8 %
Meski penurunannya hanya 0.8%, pemerintah menilainya sebagai hal yang luar biasa. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjabana, mengatakan tingkat kemiskinan pada bulan Februari 2009 sebesar 14,15% dan sampai Maret 2010 menurun menjadi 13,3%. Sehingga pengurangannya sebesar 0,8%.
Jika angka kemiskinan bisa diturunkan 0,1% itu merupakan hal baik. Kalau turunnya berkisar 0,1-0,3% hal itu lebih baik. Tetapi jika penurunannya lebih dari 0,5% hal itu merupakan luar biasa. Sementara itu Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,8%.
Ia menambahkan, Bappenas menargetkan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia akan berada di level 13,5% pada 2011. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin itu, pemerintah pun mengenjot angka pertumbuhan ekonomi. Dari target pertumbuhan ekonomi 6,4% sampai akhir tahun 2010, pemerintah yakin setidaknya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 6%. Realisasi pertumbuhan ekonomi saat ini, year on year sudah 6,22%. Angka inflasi pun hingga akhir tahun akan di bawah 6% atau sesuai dengan target jangka menengah 5 plus minus 1%.(MH/dc)
Jika angka kemiskinan bisa diturunkan 0,1% itu merupakan hal baik. Kalau turunnya berkisar 0,1-0,3% hal itu lebih baik. Tetapi jika penurunannya lebih dari 0,5% hal itu merupakan luar biasa. Sementara itu Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,8%.
Ia menambahkan, Bappenas menargetkan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia akan berada di level 13,5% pada 2011. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin itu, pemerintah pun mengenjot angka pertumbuhan ekonomi. Dari target pertumbuhan ekonomi 6,4% sampai akhir tahun 2010, pemerintah yakin setidaknya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 6%. Realisasi pertumbuhan ekonomi saat ini, year on year sudah 6,22%. Angka inflasi pun hingga akhir tahun akan di bawah 6% atau sesuai dengan target jangka menengah 5 plus minus 1%.(MH/dc)
Pemerintah Belum Memutuskan Impor Sapi Brazil
Pemerintah Brazil telah mengajukan kepada pemerintah Indonesia agar membuka kran impor sapi dengan negara itu. Permintaan itu disampaikan Wakil Menteri Perkembangan, Industri dan Perdagangan Luar Negeri Brazil Ivan Ramalho dalam acara Brazil Trademission, tadi siang. Namun hingga kini pemerintah belum menjawab keinginan pemerintah Brasil itu, dengan alasan Indonesia menilai negara Brasil belum terlepas dari penyakit mulut dan kaki (PMK).
Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar mengatakan pertemuannya dengan Wakil Menteri Menteri Perkembangan, Industri dan Perdagangan Luar Negeri Brasil, terbatas membahas kerjasama perdagangan kedua negara secara umum. Penutupan impor daging asal Brasil sebenarnya sempat disinggun namun belum mendapat kesepakatan.
Mahendra Siregar mengaku memamahi keinginan Brasil karena ternyata kedua negara memiliki strategi yang sama dalam membaca pasar ekspor pasca krisis, yang sama-sama mengincar pasar Asia. Dari kacamata Brazil, pasar Indonesia menjadi salah satu hal yang penting.
Pada pertemuan itu pihak Indonesia menyampaikan permasalahan terkait kondisi produk-produk Indonesia yang mengalami kendala saat memasuki pasar Brasil.(MH/dc)
Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar mengatakan pertemuannya dengan Wakil Menteri Menteri Perkembangan, Industri dan Perdagangan Luar Negeri Brasil, terbatas membahas kerjasama perdagangan kedua negara secara umum. Penutupan impor daging asal Brasil sebenarnya sempat disinggun namun belum mendapat kesepakatan.
Mahendra Siregar mengaku memamahi keinginan Brasil karena ternyata kedua negara memiliki strategi yang sama dalam membaca pasar ekspor pasca krisis, yang sama-sama mengincar pasar Asia. Dari kacamata Brazil, pasar Indonesia menjadi salah satu hal yang penting.
Pada pertemuan itu pihak Indonesia menyampaikan permasalahan terkait kondisi produk-produk Indonesia yang mengalami kendala saat memasuki pasar Brasil.(MH/dc)
Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Properti Minim
Sesuai data Bank Indonesia, hingga akhir September 2010 pembiayaan bank syariah di sector property baru mencapai RP. 1,2 trilyun. Jumlah ini setara dengan 1,8% dari total pembiayaa perbankan syariah yang bernilai Rp 61 triliun.
Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. Siregar menilai masyarakat sudah mulai tertarik menggunakan pembiayaan perbankan syariah di sektor property. Hal ini bisa dilihat dari total transaksi pameran Real Estate Indonesia (REI) Expo ke-23 pada Mei lalu. Pada acara yang bekerjasama dengan perbankan syariah itu total, transaksi mencapai Rp 356 miliar. Namun pencapaian itu masih terbatas dari nasabah individu, belum menyentuhkan nasabah korporasi ataupun penyedia data teknis di sektor property.
Untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di tanah air, saat ini BI dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, masih melakukan kajian mengenai pemetaan permasalahaan pajak yang berlaku pada perbankan syariah. Salah satu pembahasannya, kemungkinan memberikan tax insentif kepada perbankan syariah. Pembahasan ini juga melibatkan Ikatan Akuntan Indonesia. BI berharap selesai akhir tahun. (MH/dc)
Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. Siregar menilai masyarakat sudah mulai tertarik menggunakan pembiayaan perbankan syariah di sektor property. Hal ini bisa dilihat dari total transaksi pameran Real Estate Indonesia (REI) Expo ke-23 pada Mei lalu. Pada acara yang bekerjasama dengan perbankan syariah itu total, transaksi mencapai Rp 356 miliar. Namun pencapaian itu masih terbatas dari nasabah individu, belum menyentuhkan nasabah korporasi ataupun penyedia data teknis di sektor property.
Untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di tanah air, saat ini BI dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, masih melakukan kajian mengenai pemetaan permasalahaan pajak yang berlaku pada perbankan syariah. Salah satu pembahasannya, kemungkinan memberikan tax insentif kepada perbankan syariah. Pembahasan ini juga melibatkan Ikatan Akuntan Indonesia. BI berharap selesai akhir tahun. (MH/dc)
Aset Perbankan Syariah Ditargetkan Capai 97 T Hingga Akhir 2010
Bank Indonesia (BI) mencatat, aset perbankan syariah hingga akhir September 2010 mencapai Rp 85,9 triliun. Diharapkan, target aset perbankan syariah sebesar Rp 97 triliun bisa tercapai pada akhir tahun ini.
Rincian aset perbankan syariah per September 2010 tersebut terdiri dari asset di Bank Umum Syariah sebesar Rp 65,3 triliun, asset pada unit-unit Syariah senilai Rp 18,2 triliun dan di perbankan rakyat syariah Rp 2,5 triliun.
Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. Siregar mengatakan, bank sentral telah memasang 3 target pertumbuhan aset bank syariah sepanjang tahun ini. Untuk target optimistis, BI memperkirakan pertumbuhan aset mencapai 70% sehingga diharapkan di akhir tahun mencapai Rp 124 triliun.
Sedangkan untuk target moderat tumbuh 43%, dengan proyeksi aset di akhir tahun sebesar Rp 97 triliun dan target pesimistisnya tumbuh 25% dengan total aset Rp 72 triliun.
Saat ini asset Perbankan Syariah mencapai Rp 85,9 triliun. Jika dibandingkan pada September 2009, pertumbuhan asset perbankan syariah mencapai 43%. Pertumbuhan ini sesuai proyeksi BI. Bank Indonesia berharap, pada bulan Oktober, November dan Desember, asset perbankan syariah tumbuh sebesar Rp 11 triliun hingga mencapai angka Rp 97 triliun. (MH/dc)
Rincian aset perbankan syariah per September 2010 tersebut terdiri dari asset di Bank Umum Syariah sebesar Rp 65,3 triliun, asset pada unit-unit Syariah senilai Rp 18,2 triliun dan di perbankan rakyat syariah Rp 2,5 triliun.
Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E. Siregar mengatakan, bank sentral telah memasang 3 target pertumbuhan aset bank syariah sepanjang tahun ini. Untuk target optimistis, BI memperkirakan pertumbuhan aset mencapai 70% sehingga diharapkan di akhir tahun mencapai Rp 124 triliun.
Sedangkan untuk target moderat tumbuh 43%, dengan proyeksi aset di akhir tahun sebesar Rp 97 triliun dan target pesimistisnya tumbuh 25% dengan total aset Rp 72 triliun.
Saat ini asset Perbankan Syariah mencapai Rp 85,9 triliun. Jika dibandingkan pada September 2009, pertumbuhan asset perbankan syariah mencapai 43%. Pertumbuhan ini sesuai proyeksi BI. Bank Indonesia berharap, pada bulan Oktober, November dan Desember, asset perbankan syariah tumbuh sebesar Rp 11 triliun hingga mencapai angka Rp 97 triliun. (MH/dc)
Polisi Memberlakukan Protap Tembak Di Tempat Bagi Pendemo Anarki
Kepolisian Kota Besar Medan mengancam akan menembak pelaku demo yang bertindak anarkir dalam unjuk rasa 1 tahun SBY Boediono.
Hal itu disampaikan Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga, kepada wartawan, saat memimpin langsung pengamanan aksi unjukrasa di gedung DRPD Sumut. Tagam mengaku telah mengintruksikan kepada personilnya untuk menembak pengunjuk rasa yang berbuat anarki. Namun sepanjang aksi berjalan dengan wajar. kepolisian hanya melakukan pengawalan semata.
Dalam unjuk rasa siang tadi Mapolresta Medan menurunkan 700 personilnya. Pasukan ini disiagakan di sejumlah objek yang dinilai rawan. Selain itu Polisi juga menyiaga water canon di gedung DPRD Sumatera Utara.
Robi Karo-karo - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Hal itu disampaikan Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga, kepada wartawan, saat memimpin langsung pengamanan aksi unjukrasa di gedung DRPD Sumut. Tagam mengaku telah mengintruksikan kepada personilnya untuk menembak pengunjuk rasa yang berbuat anarki. Namun sepanjang aksi berjalan dengan wajar. kepolisian hanya melakukan pengawalan semata.
Dalam unjuk rasa siang tadi Mapolresta Medan menurunkan 700 personilnya. Pasukan ini disiagakan di sejumlah objek yang dinilai rawan. Selain itu Polisi juga menyiaga water canon di gedung DPRD Sumatera Utara.
Robi Karo-karo - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Aksi Unjuk Rasa Satu Tahun Pemerintahan SBY di Medan Ricuh
Kericuhan itu terjadi saat seorang personil TNI mengambil foto SBY Bodiono yang akan dibakar massa Aliansi Rakyat Mengugat, yang berlangsung di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Massa dan aparat keamanan pun saling pukul. Namun kericuhan akhirnya berhenti, setelah foto SBY dan Budiono dapat diambil aparat.
Dalam unjuk rasa itu, masa membawa poster dan spanduk serta berorasi. Seorang pengunjuk rasa, Johan Merdeka, mengatakan pemerintahan SBY Boediono gagal menjalankan roda pemerintahan. Indikatornya, pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
Aksi unjuk rasa ini mendapat kecaman dari pengguna jalan. Mereka juga menyesalkan kebijakan polri yang menurunkan terlalu banyak personil.
Robi Karo-karo - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Dalam unjuk rasa itu, masa membawa poster dan spanduk serta berorasi. Seorang pengunjuk rasa, Johan Merdeka, mengatakan pemerintahan SBY Boediono gagal menjalankan roda pemerintahan. Indikatornya, pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
Aksi unjuk rasa ini mendapat kecaman dari pengguna jalan. Mereka juga menyesalkan kebijakan polri yang menurunkan terlalu banyak personil.
Robi Karo-karo - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Tuesday, October 19, 2010
Dewan Buruh Sumut Berunjuk Rasa Memprotes Rencana Revisi UU no 13 th 2003.
Profesional Muda, menjelang peringatan 1 tahun Pemerintahan SBY-Budiono, ribuan buruh yang tergabung dalam Dewan Buruh Sumut, berunjuk rasa memprotes rencana revisi UU no 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Mereka antara lain berasal dari Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, Serikat Buruh Medan Independen Sumut, DPD Serikat Pekerja Nasional dan dari Serikat Buruh Sumut.
Para buruh melkukan konfoi dari lapangan Merdeka menuju gedung DPRD Sumut dan menggelar orasi di depan gedung. Mereka memajang berbagai spanduk serta poster yang antara lain menyebutkan hentikan kriminalisasi terhadap buruh. Dalam tuntutannya, para buruh itu menolak revisi UU no 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan, meminta penghapusan sistem kerja kontrak dan meminta kenaikan upah buruh sebesar 100%.
Ketua SBSI 1992, Pahala Napitupulu, dalam orasinya mengatakan merevisi UU Ketenagakerjaan sama dengan memenjarakan hak-hak buruh, karena revisi itu akan melegalkan praktik buruh kontrak dan menghapuskan jaminan social ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Selain meminta menolak revisi UU Ketenagakerjaan, para buruh juga meminta Pemerintahan SBY-Budiono bertindak tegas terhadap pengusaha nakal yang melanggar aturan ketenagakerjaan.
Di tempat yang sama, aksi peringatan 1 tahun Pemerintahan SBY-Budiono di Medan juga dilakukan ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Sumut. Dalam aksinya para mahasiswa nyaris merubuhkan pagar gedung DPRD Sumut. Mereka meminta SBY mundur dari kursi pemerintahan karena dianggap gagal membawa perubahan negara ini menjadi lebih baik, serta meminta perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Mereka antara lain berasal dari Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, Serikat Buruh Medan Independen Sumut, DPD Serikat Pekerja Nasional dan dari Serikat Buruh Sumut.
Para buruh melkukan konfoi dari lapangan Merdeka menuju gedung DPRD Sumut dan menggelar orasi di depan gedung. Mereka memajang berbagai spanduk serta poster yang antara lain menyebutkan hentikan kriminalisasi terhadap buruh. Dalam tuntutannya, para buruh itu menolak revisi UU no 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan, meminta penghapusan sistem kerja kontrak dan meminta kenaikan upah buruh sebesar 100%.
Ketua SBSI 1992, Pahala Napitupulu, dalam orasinya mengatakan merevisi UU Ketenagakerjaan sama dengan memenjarakan hak-hak buruh, karena revisi itu akan melegalkan praktik buruh kontrak dan menghapuskan jaminan social ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Selain meminta menolak revisi UU Ketenagakerjaan, para buruh juga meminta Pemerintahan SBY-Budiono bertindak tegas terhadap pengusaha nakal yang melanggar aturan ketenagakerjaan.
Di tempat yang sama, aksi peringatan 1 tahun Pemerintahan SBY-Budiono di Medan juga dilakukan ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Sumut. Dalam aksinya para mahasiswa nyaris merubuhkan pagar gedung DPRD Sumut. Mereka meminta SBY mundur dari kursi pemerintahan karena dianggap gagal membawa perubahan negara ini menjadi lebih baik, serta meminta perombakan kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Thursday, October 14, 2010
Hingga Oktober 2010, Serapan APBD Sumut Tidak Sampai 50%
Profesional Muda, hingga Oktober 2010, serapan APBD Sumut tidak mencapai 50%. Hal itu terjadi karena pelaksanaan proyek-proyek pekerjaan di seluruh Satuan Kerja sedang berlangsung.
Menurut Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara, RE Nainggolan, realisasi serapan APBD 2010 akan optimal pada November dan pertengahan Desember mendatang, yang ditargetkan mencapai 90%.
RE Nainggolan menyebutkan saat ini ada Satker yang masih minim serapan anggarannya, antara lain di Dinas Pendidikan dan di Dinas Bina Marga. Namun ada juga Satuan Kerja yang sudah maksimal penyerapan anggarannya, yakni di Kesbang Linmas, Badan Penanggulangan Bencana alam dan Kepala Daerah.
RE Nainggolan optimis, realisasi serapan anggaran tahun ini akan lebih baik dibanding tahun lalu.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menurut Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara, RE Nainggolan, realisasi serapan APBD 2010 akan optimal pada November dan pertengahan Desember mendatang, yang ditargetkan mencapai 90%.
RE Nainggolan menyebutkan saat ini ada Satker yang masih minim serapan anggarannya, antara lain di Dinas Pendidikan dan di Dinas Bina Marga. Namun ada juga Satuan Kerja yang sudah maksimal penyerapan anggarannya, yakni di Kesbang Linmas, Badan Penanggulangan Bencana alam dan Kepala Daerah.
RE Nainggolan optimis, realisasi serapan anggaran tahun ini akan lebih baik dibanding tahun lalu.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pemprop Sumut Diminta Memperbaiki Infrastruktur dan Pendidikan
Profesional Muda, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara diminta memperbaiki kondisi infrastruktur dan pendidikan, terkait dengan pertambahan APBD Sumut 2011 menjadi Rp. 4,2 Triliun.
Demikian disampaikan sebagian besar fraksi DPRD Sumut dalam sidang paripurna membahas Rancangan ABPD Sumut 2011, hari ini.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya, meminta dana APBD untuk Infrastruktur yang mencapai 1 Triliun, harus tepat sasaran dan marketable, sehingga menunjang berkembangnya perekonomian masyarakat.
Pandangan dari Fraksi Golkar, pembangunan di Sumut kedepan harus lebih baik dan fokus pada program kerja yang sudah ditetapkan, seperti sector pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Sedangkan Fraksi PKS dalam pandangannya, menilai, pemerintah propinsi Sumut harus memperbaiki kinerja perekonomian daerah, agar tumbuh lebih baik, diantaranya dengan mengoptimalkan kinerja BUMD yang ada.
Sementara itu, menanggapi besaran R-APBD Sumuut 2011, Sekretaris Daerah Sumut RE Nainggolan menjelaskan, sektor terbesar dari anggaran daerah 2011 berada pada sejumlah satuan kerja seperti untuk infrastrktur di Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Belanja Pegawai dan untuk bagi hasil keuangan ke Kab/Kota.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Demikian disampaikan sebagian besar fraksi DPRD Sumut dalam sidang paripurna membahas Rancangan ABPD Sumut 2011, hari ini.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya, meminta dana APBD untuk Infrastruktur yang mencapai 1 Triliun, harus tepat sasaran dan marketable, sehingga menunjang berkembangnya perekonomian masyarakat.
Pandangan dari Fraksi Golkar, pembangunan di Sumut kedepan harus lebih baik dan fokus pada program kerja yang sudah ditetapkan, seperti sector pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Sedangkan Fraksi PKS dalam pandangannya, menilai, pemerintah propinsi Sumut harus memperbaiki kinerja perekonomian daerah, agar tumbuh lebih baik, diantaranya dengan mengoptimalkan kinerja BUMD yang ada.
Sementara itu, menanggapi besaran R-APBD Sumuut 2011, Sekretaris Daerah Sumut RE Nainggolan menjelaskan, sektor terbesar dari anggaran daerah 2011 berada pada sejumlah satuan kerja seperti untuk infrastrktur di Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Belanja Pegawai dan untuk bagi hasil keuangan ke Kab/Kota.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Wednesday, October 13, 2010
Trijaya Executive Lounge bersama Kanwil Dirjen Pajak Sumut I (Serial II)
Profesional muda, Kamis lalu (8 Oktober 2010) kita sudah kita sudah mengulas sedikit tentang Pajak Property dan yang terkait di dalamnya. Minggu ini kita akan coba lebih mendalami pajak-pajak yang terkait dengan transaksi jual beli property.
Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Sumatera Utara I kembali hadir dalam serial perbincangan seputar pajak property di TRIJAYA EXECUTIVE LOUNGE.
Kita akan membahas aspek-aspek pajak yang berkenaan dengan property, cara perhitungan jenis property yang terkena pajak dan sebagainya.
Mari bergabung bersama kami, Kamis, 14 Oktober 2010, jam 16 - 17 wib di 95,1 FM Radio Trijaya Medan.
Profesional Muda bisa berinteraktif pada saat acara berlangsung melalui:
Telepon : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
Fb : Trijayafm_medan@ymail.com
Twitter : @trijayafm_medan
Atau yang ingin bertanya mengenai pajak, bisa juga melalui blog ini.
Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
"Pajak kita untuk Sumatera Utara Lebih baik"
*) Simak TRIJAYA EXECUTIVE LOUNGE bersama KANWIL DIRJEN PAJAK SUMUT I, setiap Kamis di 95,1 Trijaya FM Medan.
Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Sumatera Utara I kembali hadir dalam serial perbincangan seputar pajak property di TRIJAYA EXECUTIVE LOUNGE.
Kita akan membahas aspek-aspek pajak yang berkenaan dengan property, cara perhitungan jenis property yang terkena pajak dan sebagainya.
Mari bergabung bersama kami, Kamis, 14 Oktober 2010, jam 16 - 17 wib di 95,1 FM Radio Trijaya Medan.
Profesional Muda bisa berinteraktif pada saat acara berlangsung melalui:
Telepon : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
Fb : Trijayafm_medan@ymail.com
Twitter : @trijayafm_medan
Atau yang ingin bertanya mengenai pajak, bisa juga melalui blog ini.
Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
"Pajak kita untuk Sumatera Utara Lebih baik"
*) Simak TRIJAYA EXECUTIVE LOUNGE bersama KANWIL DIRJEN PAJAK SUMUT I, setiap Kamis di 95,1 Trijaya FM Medan.
Sumatera Utara Peringkat Ketiga Kasus Mafia Hukum
Profesional Muda, Sumatera Utara merupakan peringkat ketiga untuk daerah yang memiliki laporan kasus mafia hukum, setelah Jakarta dan Jawa Timur.
Total kasus yang diterima Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Sumut sebanyak 167, sedangkan Jakarta sejumlah 365 dan Jawa Timur dengan 181 pengaduan.
Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, di Medan mengatakan, dari ratusan kasus itu sebagian sudah ditindak lanjuti dan sisanya masih menanti proses hukum yang sedang berjalan. Dari laporan kasus yang masuk ke Satgas, beberapa kasus diantaranya melibatkan oknum aparat penegak hukum, pejabat daerah juga kalangan pengusaha. Namun Denny tidak bersedia menyebut nama-nama yang terlibat.
Seluruh anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam dua hari ini akan berada di Medan untuk mendalami kasus-kasus tersebut, termasuk mengumpulkan bukti dan saksi-saksi.
Sementara itu di kesempatan sama, Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno, mengatakan, pihak kepolisian siap menindak lanjuti proses hukum atas kasus mafia hukum, apabila dilimpahkan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Total kasus yang diterima Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Sumut sebanyak 167, sedangkan Jakarta sejumlah 365 dan Jawa Timur dengan 181 pengaduan.
Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, di Medan mengatakan, dari ratusan kasus itu sebagian sudah ditindak lanjuti dan sisanya masih menanti proses hukum yang sedang berjalan. Dari laporan kasus yang masuk ke Satgas, beberapa kasus diantaranya melibatkan oknum aparat penegak hukum, pejabat daerah juga kalangan pengusaha. Namun Denny tidak bersedia menyebut nama-nama yang terlibat.
Seluruh anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam dua hari ini akan berada di Medan untuk mendalami kasus-kasus tersebut, termasuk mengumpulkan bukti dan saksi-saksi.
Sementara itu di kesempatan sama, Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno, mengatakan, pihak kepolisian siap menindak lanjuti proses hukum atas kasus mafia hukum, apabila dilimpahkan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Golkar Sumut : Hargai Azas Praduga Tak Bersalah Syamsul Arifin
Profesional Muda, Partai Golkar Sumatera Utara meminta masyarakat dan pihak-pihak terkait, menghargai asas praduga tidak bersalah atas kasus hukum Syamsul Arifin.
Sekretaris DPD Golkar Sumut, Hardy Mulyono, menilai ada pihak-pihan tertentu yang sengaja memojokkan Syamsul Arifin, melalui pemberitaan media massa belakangan ini. Akibatnya, kinerja Pemerintahan Propinsi yang dijalankan Syamsul Arifin mulai terganggu.
Hardy mengatakan, "Kasus hukum Syamsul Arifin sudah ditangani KPK. Biarlah mekanisme hukum berjalan secara professional, tanpa ada upaya-upaya untuk memojokkan Syamsul Arifin".
Ketika ditanya apakah ada muatan politik, Hardy mengaku belum dapat memastikan. Namun partai Golkar sudah menyiapkan bantuan hukum untuk membela Syamsul dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
Beberapa waktu lalu, Pengamat Politik Sumatera Utara, Ahmad Taufan Damanik, melihat kasus hukum yang menimpa Syamsul sudah berdampak pada kinerja Pemerintah propinsi. Meskipun kasus yang disorot adalah ketika ia menjabat sebagai Bupati Langkat. Kehadiran Syamsul di beberapa acara pun dinilai hanya merupakan upaya untuk mengkounter opini yang berkembang di masyarakat, bahwa dirinya tidak mengalami masalah hukum.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Sekretaris DPD Golkar Sumut, Hardy Mulyono, menilai ada pihak-pihan tertentu yang sengaja memojokkan Syamsul Arifin, melalui pemberitaan media massa belakangan ini. Akibatnya, kinerja Pemerintahan Propinsi yang dijalankan Syamsul Arifin mulai terganggu.
Hardy mengatakan, "Kasus hukum Syamsul Arifin sudah ditangani KPK. Biarlah mekanisme hukum berjalan secara professional, tanpa ada upaya-upaya untuk memojokkan Syamsul Arifin".
Ketika ditanya apakah ada muatan politik, Hardy mengaku belum dapat memastikan. Namun partai Golkar sudah menyiapkan bantuan hukum untuk membela Syamsul dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
Beberapa waktu lalu, Pengamat Politik Sumatera Utara, Ahmad Taufan Damanik, melihat kasus hukum yang menimpa Syamsul sudah berdampak pada kinerja Pemerintah propinsi. Meskipun kasus yang disorot adalah ketika ia menjabat sebagai Bupati Langkat. Kehadiran Syamsul di beberapa acara pun dinilai hanya merupakan upaya untuk mengkounter opini yang berkembang di masyarakat, bahwa dirinya tidak mengalami masalah hukum.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Tuesday, October 12, 2010
Hingga Oktober 2010, Realisasi Infrastruktur Tidak Sampai 50%
Profesional Muda, hingga Oktober 2010, realisasi pekerjaan infrastruktur tidak sampai 50%, karena lambatnya kinerja pembangunan di Propinsi Sumatera Utara.
Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi Nasional (Gapeknas), Junjungan Pasaribu, lambatnya realisasi infrastruktur disebabkan kinerja para pejabat terkait, seperti pejabat pengadaan, kontraktor pelaksana dan awal pelaksanaan proyek. Kondisi ini merata terjadi di tiap Kabupaten dan Kota juga di tingkat Propinsi//
Junjungan mencontohkan salah satu proyek infrastruktur besar di Sumut yang realisasinya lambat adalah rencana pembangunan Jalan Arteri menuju Kwala Namu, Deliserdang. Hingga saat ini urusan pembebasan lahan belum juga dilakukan. Harusnya para pejabat terkait, seperti Pejabat Pembebasan Tanah, Panitia Pengadaan Tanah dan Tim 11, bisa membuat terobosan untuk mempercepa.
Junjungan menilai/ buruknya kinerja para pejabat itu terjadi karena mereka tidak profesional dalam pekerjaannya. Pemerintah juga seharusnya mengevaluasi kinerja para pejabat terkait, jika ingin proyek-proyek infrastruktur terealisasi tepat waktu.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi Nasional (Gapeknas), Junjungan Pasaribu, lambatnya realisasi infrastruktur disebabkan kinerja para pejabat terkait, seperti pejabat pengadaan, kontraktor pelaksana dan awal pelaksanaan proyek. Kondisi ini merata terjadi di tiap Kabupaten dan Kota juga di tingkat Propinsi//
Junjungan mencontohkan salah satu proyek infrastruktur besar di Sumut yang realisasinya lambat adalah rencana pembangunan Jalan Arteri menuju Kwala Namu, Deliserdang. Hingga saat ini urusan pembebasan lahan belum juga dilakukan. Harusnya para pejabat terkait, seperti Pejabat Pembebasan Tanah, Panitia Pengadaan Tanah dan Tim 11, bisa membuat terobosan untuk mempercepa.
Junjungan menilai/ buruknya kinerja para pejabat itu terjadi karena mereka tidak profesional dalam pekerjaannya. Pemerintah juga seharusnya mengevaluasi kinerja para pejabat terkait, jika ingin proyek-proyek infrastruktur terealisasi tepat waktu.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pertumbuhan Ekonomi Sumut Menjelang akhir 2010 Didominasi Konsumsi dan Belanja Pemerintah
Profesional Muda, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menjelang akhir tahun 2010 masih didominasi sektor konsumsi dan belanja Pemerintah.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Jonner Napitupulu, mengatakan, sektor konsumsi dan belanja Pemerintah tumbuh tapi tidak menggerakkan sektor riil. Akibatnya ekonomi Sumut tidak kokoh seiring pertumbuhannya. Angka Pengangguran dan kemiskinan masih tetap tinggi. Investasi juga hanya sedikit yang masuk ke daerah ini.
Menurut Jonner, pertumbuhan ekonomi itu tidak diiringi dengan realisasi proyek-proyek infrastruktur kelas besar, seperti perbaikan Pelabuhan, Bandara Kwala Namu, jalan Tol dan proyek bisnis di kawasan Polonia Medan. Padahal apabila proyek infrastruktur itu terealisasi, angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara akan lebih baik lagi.
Jonner juga menilai, pertumbuhan infrastruktur di Sumatera Utara lamban karena realisasi atau serapan anggaran yang minim. Selain itu banyak proyek infrastruktur yang pekerjaannya sedikit.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Jonner Napitupulu, mengatakan, sektor konsumsi dan belanja Pemerintah tumbuh tapi tidak menggerakkan sektor riil. Akibatnya ekonomi Sumut tidak kokoh seiring pertumbuhannya. Angka Pengangguran dan kemiskinan masih tetap tinggi. Investasi juga hanya sedikit yang masuk ke daerah ini.
Menurut Jonner, pertumbuhan ekonomi itu tidak diiringi dengan realisasi proyek-proyek infrastruktur kelas besar, seperti perbaikan Pelabuhan, Bandara Kwala Namu, jalan Tol dan proyek bisnis di kawasan Polonia Medan. Padahal apabila proyek infrastruktur itu terealisasi, angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara akan lebih baik lagi.
Jonner juga menilai, pertumbuhan infrastruktur di Sumatera Utara lamban karena realisasi atau serapan anggaran yang minim. Selain itu banyak proyek infrastruktur yang pekerjaannya sedikit.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
e-Government dan Pelayanan Publik
Simak IT's Time dengan topik "e-Government & Pelayanan Publik".
Selasa 12 Oktober 2010, jam 20.00 - 21.00 wib.
Host: Rini Aprianty dan Palti Siregar (Professional IT)
Tamu : Drs.H. Amirruddin (Ketua DPRD Kota Medan)
Line Interaktif:
Telp: 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
Twitter: @TrijayaFM_Medan
FB: TrijayaFM_Medan
Email: trijayafm_medan@ymail.com
Anda bisa bertanya (komentar) di blog ini, yang akan dibacakan pada saat acara berlangsung.
IT's Time, setiap selasa jam 20.00 - 21.00 wib... Hanya di 95,1 Trijaya FM Medan.
Monday, October 11, 2010
Mempercantik Fasad Bawaan
 |
| allpostersimages.com |
Kenapa tidak dipercantik saja?
Simak tipsnya di HOME SWEET HOME.
Host : Zakie Yusuf
Narasumber: Ir. Hotma (Arsitek)
Anda bisa bertanya melalui line interaktif kami:
Telp : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
FB : trijayafm_medan
Twitter : @TrijayaFM_Medan
email : trijayafm_medan@ymail.com
Anda juga bisa bertanya atau berkomentar di blog ini. Pertanyaan akan kami bacakan pada saat acara berlangsung.
HOME SWEET HOME...
Setiap Senin jam 20.03 s.d 21.00 wib, di 95.1 Trijaya FM Medan.
Sunday, October 10, 2010
Benang Kusut Lalu Lintas Kota Medan
 |
| kompas.com |
Ketidakdisiplinan pengendara, memicu semrawutnya lalu lintas di Kota Medan. Saling serobot, tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan memarkir kendaraan di pinggir jalan, membuat kemacetan bertambah parah di hampir semua ruas jalan.
Apakah sulit mengatur lalu lintas kota Medan?
Sesulit meluruskan benang yang kusut?
Simak MEDAN FORUM, dengan topik:
"Benang Kusut Lalu Lintas Kota Medan"
Bersama:
1. Dearmando Purba (Kadis Perhubungan kota Medan)
2. Kompol I Made Ary (Kasat Lantas Polresta Medan)
3. Sabar Samsurya Sitepu (Wakil Ketua DPRD kota medan)
Dipandu oleh Kadri Rasyid
Line interaktif :
Phone : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
FB : Trijayafm_medan
Twitter: TrijayaFM_Medan
Email : Trijayafm_medan@ymail.com
Anda bisa berkomentar atau bertanya melalui blog ini, nanti akan kita bacakan dan siarkan langsung di radio.
*Medan Forum, setiap Senin jam 15.30 - 17.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan*
Thursday, October 7, 2010
Kebijakan Wajib Lapor Impor Barang Dinilai Tidak Tepat
Profesional Muda, Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Wajib Lapor bagi semua produk impor barang jadi, efektif berlaku pada 1 Januari 2011 mendatang.
Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Impor Indonesia Sumatera Utara Khairul Mahal menilai peraturan tersebut tidak tepat. Selama ini seluruh kegiatan importasi barang, wajib memiliki dokumen pemberitahuan impor barang yang dikirim melalui system online ke perbankan dan Bea Cukai. Dokumen itu berisikan data transaksi barang, baik bill of leading, packing list dan invoice barang.
Selain itu kalangan importer dan produsen juga membayar pajak PPN dan PPh, yang diterbitkan pihak Bank. Data transaksi itu secara online diterima oleh Bea Cukai yang akan menerbitkan angka pengenal impor, jika pembayaran sudah selesai dilakukan.
"Jadi barang yang diimpor tidak akan bisa tiba, sebelum adanya dokumen pemberitahuan impor barang" kata Kahirul.
Seharusnya, menurut Khairul, Kementrian Perdagangan dapat melakukan system deteksi antar instansi terkait, guna mengecek persoalan yang terjadi di tiap transaksi ekspor impor.
Khairul mengkhawatirkan kebijakan baru itu akan tumpang tindih dengan System Nasional Single Window yang baru diterapkan.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Impor Indonesia Sumatera Utara Khairul Mahal menilai peraturan tersebut tidak tepat. Selama ini seluruh kegiatan importasi barang, wajib memiliki dokumen pemberitahuan impor barang yang dikirim melalui system online ke perbankan dan Bea Cukai. Dokumen itu berisikan data transaksi barang, baik bill of leading, packing list dan invoice barang.
Selain itu kalangan importer dan produsen juga membayar pajak PPN dan PPh, yang diterbitkan pihak Bank. Data transaksi itu secara online diterima oleh Bea Cukai yang akan menerbitkan angka pengenal impor, jika pembayaran sudah selesai dilakukan.
"Jadi barang yang diimpor tidak akan bisa tiba, sebelum adanya dokumen pemberitahuan impor barang" kata Kahirul.
Seharusnya, menurut Khairul, Kementrian Perdagangan dapat melakukan system deteksi antar instansi terkait, guna mengecek persoalan yang terjadi di tiap transaksi ekspor impor.
Khairul mengkhawatirkan kebijakan baru itu akan tumpang tindih dengan System Nasional Single Window yang baru diterapkan.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Dua Kubu SPSI Kota Medan Nyaris Bentrok
Profesional Muda, ratusan pemuda yang tergabung dalam dua kelompok berseberangan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kota Medan nyaris bentrok, memperebutkan mandat organisasi tersebut.
Menurut informasi, SPSI kepengurusan baru pimpinan Guntur Marpaung, mengklaim sebagai pemegang legalitas yang sah, setelah memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Namun SPSI kubu Togar Siahaan, sebagai pengurus yang lama, mengaku masih memiliki hak sebagai pengurus yang sah, karena masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja.
Pantauan di jalan Bawean siang tadi, ratusan massa dari masing-masing kubu sudah terlihat saling berhadapan. Mereka bertahan dan bersiap saling serang, jika saja ada yang memulai. Kondisi ini sempat membuat suasana di sekitar jalan Bawean mencekam.
Untuk mengantisipasi pecahnya bentrokan, sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap, diturunkan dan disiagakan di sekitar lokasi.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menurut informasi, SPSI kepengurusan baru pimpinan Guntur Marpaung, mengklaim sebagai pemegang legalitas yang sah, setelah memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Namun SPSI kubu Togar Siahaan, sebagai pengurus yang lama, mengaku masih memiliki hak sebagai pengurus yang sah, karena masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja.
Pantauan di jalan Bawean siang tadi, ratusan massa dari masing-masing kubu sudah terlihat saling berhadapan. Mereka bertahan dan bersiap saling serang, jika saja ada yang memulai. Kondisi ini sempat membuat suasana di sekitar jalan Bawean mencekam.
Untuk mengantisipasi pecahnya bentrokan, sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap, diturunkan dan disiagakan di sekitar lokasi.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Trijaya Executive Lounge bersama Dirjen Pajak
Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Sumatera Utara I akan menghadirkan serial perbincangan seputar pajak property dan aspek-aspek pajak yang berkenaan dengan property, cara perhitungan jenis property yang terkena pajak dan sebagainya, setiap Kamis jam 16 - 17 wib di Radio Trijaya FM Medan, dalam program:
Trijaya Executive Lounge bersama Dirjen Pajak
Profesional muda juga bisa berinteraktif pada saat acara berlangsung melalui:
Telepon : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
Fb : Trijayafm_medan@ymail.com
twitter : @trijayafm_medan
Atau yang ingin bertanya mengenai pajak, bisa juga melalui blog ini.
Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
"Pajak kita untuk Sumatera Utara Lebih baik"
Wednesday, October 6, 2010
Cuaca Ekstrim Masih Akan Terjadi Hingga Akhir 2010
Profesional Muda, pola dinamika cuaca dalam beberapa hari kedepan kecendrungannya akan semakin buruk. Hal itu terjadi sehubungan dengan adanya gangguan tekanan-tekanan rendah atau kortek di kawasan Laut China Selatan. Kortek tersebut akan membentuk pertumbuhan awan dalam jumlah banyak, sehingga mencurahkan hujan yang lebat dan serta menimbulkan petir serta angin kencang.
Kepala Informasi dan Data BMG Kelas I Polonia Medan, Firman AMG, mengatakan, cuaca ekstrim itu terjadi hampir merata di Sumatera Utara, baik di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera. Bahkan untuk beberapa kawasan pegunungan di Pantai Timur, seperti Langkat, memiliki potensi banjir bandang.
Firman menjelaskan, laporan perkembangan perubahan cuaca itu selalu mereka sampaikan kepada pejabat terkait di Kabupaten/ Kota dan Propinsi, untuk segera diantisipasi. Namun dalam banyak kasus bencana alam yang terjadi tidak dapat diantisipasi oleh para pejabat daerah, meski sudah adanya peringatan dini yang disampaikan oleh BMG.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Kepala Informasi dan Data BMG Kelas I Polonia Medan, Firman AMG, mengatakan, cuaca ekstrim itu terjadi hampir merata di Sumatera Utara, baik di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera. Bahkan untuk beberapa kawasan pegunungan di Pantai Timur, seperti Langkat, memiliki potensi banjir bandang.
Firman menjelaskan, laporan perkembangan perubahan cuaca itu selalu mereka sampaikan kepada pejabat terkait di Kabupaten/ Kota dan Propinsi, untuk segera diantisipasi. Namun dalam banyak kasus bencana alam yang terjadi tidak dapat diantisipasi oleh para pejabat daerah, meski sudah adanya peringatan dini yang disampaikan oleh BMG.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Kinerja Pempropsu Terganggu Kasus Hukum Syamsul Arifin
Profesional Muda, Kinerja Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dinilai sudah terganggu sejak kasus hukum menimpa Gubernur Syamsul Arifin.
Pengamat Politik Sumatera Utara, Ahmad Taufan Damanik MA, mengatakan secara psikologi Syamsul Arifin kini tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaan, khususnya menjalankan program pemerintahan dan mewujudkan visi misinya. Dampak politis dari kasus hukum orang nomor satu di Pempropsu itu masih akan berlangsung hingga ada kejelasan proses hukum dan akan semakin parah apabila KPK melakukan penahanan terhadap Syamsul.
Menurut Taufan, kehadiran Syamsul di beberapa acara belakangan ini sekadar memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya dan kinerja pemerintahan tidak terganggu akibat proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.
Taufan juga menilai situasi ini semakin memojokkan Syamsul karena adanya tarik menarik dalam kasus tersebut serta adanya orang-orang yang mengambil keuntungan dari persoalan yang sedang dihadapi Mantan Bupati Langkat dua periode itu.
Perkembangan kasus Syamsul Arifin di KPK hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Pemberitaan belakangan ini menyebutkan, KPK sudah menyita sejumlah barang bukti berupa uang yang dikembalikan Syamsul, mobil pribadi dan rumah yang diduga berasal dari hasil korupsi dana APBD Kabupaten Langkat dari tahun 2002-2007 lalu.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Pengamat Politik Sumatera Utara, Ahmad Taufan Damanik MA, mengatakan secara psikologi Syamsul Arifin kini tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaan, khususnya menjalankan program pemerintahan dan mewujudkan visi misinya. Dampak politis dari kasus hukum orang nomor satu di Pempropsu itu masih akan berlangsung hingga ada kejelasan proses hukum dan akan semakin parah apabila KPK melakukan penahanan terhadap Syamsul.
Menurut Taufan, kehadiran Syamsul di beberapa acara belakangan ini sekadar memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya dan kinerja pemerintahan tidak terganggu akibat proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.
Taufan juga menilai situasi ini semakin memojokkan Syamsul karena adanya tarik menarik dalam kasus tersebut serta adanya orang-orang yang mengambil keuntungan dari persoalan yang sedang dihadapi Mantan Bupati Langkat dua periode itu.
Perkembangan kasus Syamsul Arifin di KPK hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Pemberitaan belakangan ini menyebutkan, KPK sudah menyita sejumlah barang bukti berupa uang yang dikembalikan Syamsul, mobil pribadi dan rumah yang diduga berasal dari hasil korupsi dana APBD Kabupaten Langkat dari tahun 2002-2007 lalu.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Tuesday, October 5, 2010
Deteksi Dini Kanker bagi Wanita
Kanker serviks (kanker leher rahim)
Kanker payudara
Kanker ovarium (kanker indung telur)
Tiga kanker inilah kontributor terbesar kasus kematian wanita di dunia.
Penyebab kanker sampai saat ini belum diketahui semuanya.
Mari lebih mendeteksi dini Kanker pada wanita, bersama dr. Noermadi Saleh, dan Zakie Yusuf, dalam program "HEALTHY FAMILY", Rabu 6 Oktober 2010, jam 21-22 wib.
Pertanyaan bisa disampaikan di blog ini. Atau interaktif di:
Telepon : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
Face Book : trijayafm_medan (trijayafm_medan@ymail.com)
Twitter: @trijayafm_medan (trijayafm_medan@ymail.com)
HEALTHY FAMILY.. Setiap Rabu jam 20-21 wib, di 95,1 Trijaya FM Medan
IT dan Kopi
Host : Rini Aprianty & Palti Siregar (Professional IT)
Guest : Coffendo
Interaktif:
Phone : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
Twitter: @TrijayaFM_Medan (Trijayafm_medan@ymail.com)
FB : Trijayafm_medan (Trijayafm_medan@ymail.com)
IT's Time.. Every Tuesday from 8 to 9 PM.. Only on 95,1 Trijaya FM Medan..
Don't Miss IT..
Friday, October 1, 2010
Pajak Kita Untuk Sumatera Utara Lebih Baik
Profesional Muda, membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan membayar pajak, berarti kita telah menjadi patriot bangsa.
Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Sumatera Utara I akan menghadirkan serial perbincangan seputar pajak property dan aspek-aspek pajak yang berkenaan dengan property, cara perhitungan jenis property yang terkena pajak dan sebagainya, setiap Kamis jam 16 - 17 wib di Radio Trijaya FM Medan, dalam program:
Trijaya Executive Lounge bersama Dirjen Pajak
Profesional muda juga bisa berinteraktif pada saat acara berlangsung melalui:
Telepon : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
Fb : Trijayafm_medan@ymail.com
twitter : @trijayafm_medan
Atau yang ingin bertanya mengenai pajak, bisa juga melalui blog ini.
Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
"Pajak kita untuk Sumatera Utara Lebih baik"
Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Sumatera Utara I akan menghadirkan serial perbincangan seputar pajak property dan aspek-aspek pajak yang berkenaan dengan property, cara perhitungan jenis property yang terkena pajak dan sebagainya, setiap Kamis jam 16 - 17 wib di Radio Trijaya FM Medan, dalam program:
Trijaya Executive Lounge bersama Dirjen Pajak
Profesional muda juga bisa berinteraktif pada saat acara berlangsung melalui:
Telepon : 061 4567 266
SMS : 0812 645 2460
Fb : Trijayafm_medan@ymail.com
twitter : @trijayafm_medan
Atau yang ingin bertanya mengenai pajak, bisa juga melalui blog ini.
Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
"Pajak kita untuk Sumatera Utara Lebih baik"
Subscribe to:
Posts (Atom)