Ratusan pengikut aliran Satariah di Medan, hari ini merayakan hari raya Idul Adha 1431 Hijriah.
Aliran Satariah asal Sumatera Barat ini memiliki jemaah lebih dari seratus orang. Pagi tadi mereka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Bakti Jl Denai Medan.
Yang berbeda dari jemaah Staraiah ini adalah pelaksanaan ibadah shalat Id yang berlangsung menjelang siang, dan penyampaian kotbah oleh khatib dengan menggunakan bahasa arab. Selain itu, para jemaah juga menggelar kegiatan pengumpunan dana, sebelum melaksanakan Sholat Idul Adha.
Pimpinan jemaah Satariah Medan, Tengku Alam Bustami mengatakan, hari raya kurban yang dilaksanakan pada hari ini ditetapkan oleh keputusan pimpinan jemaah Stariah yang ada di Sumatera Barat.
Menurutnya, perbedaan perayaan hari raya Idul Adha ini bukan berarti mereka tidak mengikuti ajaran Alquran dan Sunnah nabi Muhammad SAW. Untuk pelaksanaan ibadah-ibadah lain menurutnya tidak ada perubahan mendasar.
Menanggapi perbedaan waktu Idul Adha oleh jemaah Satariah itu , Ketua MUI Medan, Muhammad Hatta mengatakan , perbedaan pandangan itu tidak perlu dimasalahkan, karena bisa saja aliran Satariah menggunakan cara lain utk melihat jatuhnya bulan Zulhijjah.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Thursday, November 18, 2010
Pemerintah DKI Jakarta Menargetkan 150 ribu Wisatawan Asal Medan
Pemerintah DKI Jakarta menargetkan kunjungan wisatawan dari Medan sebanyak 150 ribu orang. Untuk itu, Pemprov DKI menggelar Jakarta Tourism Ekspo 2010 di Sun Plaza Medan, selama 3 hari mulai besok.
Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Arie Budiman, mengatakan, pihaknya melibatkan 15 travel agen dan 80 kelompok industri yang ada di Medan, untuk mempromokan pariwisata di Jakarta, dengan pendekatan b to b (bisnis ke bisnis), dengan pelaku industry pariwisata dari Jakarta .
Kegiatan Jakarta Torurism Ekspo 2010 ini diharapkan memberikan output pertumbuhan sector industry pariwisata di Jakarta 5-6%, dari yang sudah dicapai di tahun 2009 sebesar 1,45 Miliar.
Arie menambahkan, dalam menggiatkan promo wisata di Jakarta, pihaknya memang terkendala persoalan serius yang masih belum diatasi, yakni masalah banjir dan kemacetan yang membuat orang malas datang ke Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap menggelar berbagai event untuk memeriahkan sektor pariwisata Jakarta, diantaranya mengenalkan berbagai obyek wisata yang layak di kunjungi seperti gedung teater Jakarta dan obyek wisata lain.
Pada event Jakarta Tourism Ekspo 2010 ini, sejumlah industri pariwisata yang dilibatkan Pemprov DKI juga memberikan diskon paket perjalanan wisata, mulai dari penerbangan, hotel dan paket perjalanan wisata lainnya.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Arie Budiman, mengatakan, pihaknya melibatkan 15 travel agen dan 80 kelompok industri yang ada di Medan, untuk mempromokan pariwisata di Jakarta, dengan pendekatan b to b (bisnis ke bisnis), dengan pelaku industry pariwisata dari Jakarta .
Kegiatan Jakarta Torurism Ekspo 2010 ini diharapkan memberikan output pertumbuhan sector industry pariwisata di Jakarta 5-6%, dari yang sudah dicapai di tahun 2009 sebesar 1,45 Miliar.
Arie menambahkan, dalam menggiatkan promo wisata di Jakarta, pihaknya memang terkendala persoalan serius yang masih belum diatasi, yakni masalah banjir dan kemacetan yang membuat orang malas datang ke Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap menggelar berbagai event untuk memeriahkan sektor pariwisata Jakarta, diantaranya mengenalkan berbagai obyek wisata yang layak di kunjungi seperti gedung teater Jakarta dan obyek wisata lain.
Pada event Jakarta Tourism Ekspo 2010 ini, sejumlah industri pariwisata yang dilibatkan Pemprov DKI juga memberikan diskon paket perjalanan wisata, mulai dari penerbangan, hotel dan paket perjalanan wisata lainnya.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Tuesday, November 16, 2010
Pertumbuhan Ekonomi Dunia Beralih ke Negara kawasan ASIA .
Peta kekuatan ekonomi dunia kini mulai berubah. Jika sebelum tahun 2000, negara barat menguasainya, kini pertumbuhan optimal ekonomi lebih banyak dialami oleh negara timur.
Pertumbuhan ekonomi tinggi (super-cycle) lebih banyak terjadi pada negara-negara Asia. Hal ini menyebabkan, ekonomi dunia bakal mencapai US$ 300 triliun pada dekade mendatang. Pergeseran peta kekuatan ekonomi ke negara Asia dimuat dalam laporan riset Standard Chartered PLC terbaru.
Chief Economist and Group Head of Global Research, Dr. Gerard Lyons mengatakan, negara-negara berkembang akan mencapai pertumbuhan tertinggi, lebih baik ketimbang negara maju. Hal ini akan menciptakan keseimbangan kekuatan ekonomi dunia, bergeser tegas dari Barat ke Timur. Perekonomian pada 2030 pun diprediksi bisa mencapai US$ 300 triliun, naik dari posisi saat ini US$ 62 triliun.
Menurut riset tersebut, penyebab terjadi pertumbuhan tinggi di negara Asia, disebabkan peningkatan perdagangan, khususnya di negera berkembang. Selain itu, industrialisasi juga tumbuh diikuti dengan urbanisasi, serta peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah.
Asia diprediksi akan mendorong secara dominan pertumbuhan dunia selama 20 tahun ke depan. Kajian Standard Chartered menilai, output dunia secara konservatif tumbuh lebih dari dua kali lipat secara riil. Pertumbuhan ekonomi akan beralih ke pasar negara berkembang, yang memiliki banyak penduduk seperti India, China, Indonesia, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.
Pertumbuhan ekonomi China, akan naik menjadi 6,9 persen selama dua dekade mendatang. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Kemudian pertumbuhan ekonomi India naik 9,3 persen. Negara ini akan menduduki tiga besar ekonomi dunia setelah AS pada tahun 2030.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Pertumbuhan ekonomi tinggi (super-cycle) lebih banyak terjadi pada negara-negara Asia. Hal ini menyebabkan, ekonomi dunia bakal mencapai US$ 300 triliun pada dekade mendatang. Pergeseran peta kekuatan ekonomi ke negara Asia dimuat dalam laporan riset Standard Chartered PLC terbaru.
Chief Economist and Group Head of Global Research, Dr. Gerard Lyons mengatakan, negara-negara berkembang akan mencapai pertumbuhan tertinggi, lebih baik ketimbang negara maju. Hal ini akan menciptakan keseimbangan kekuatan ekonomi dunia, bergeser tegas dari Barat ke Timur. Perekonomian pada 2030 pun diprediksi bisa mencapai US$ 300 triliun, naik dari posisi saat ini US$ 62 triliun.
Menurut riset tersebut, penyebab terjadi pertumbuhan tinggi di negara Asia, disebabkan peningkatan perdagangan, khususnya di negera berkembang. Selain itu, industrialisasi juga tumbuh diikuti dengan urbanisasi, serta peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah.
Asia diprediksi akan mendorong secara dominan pertumbuhan dunia selama 20 tahun ke depan. Kajian Standard Chartered menilai, output dunia secara konservatif tumbuh lebih dari dua kali lipat secara riil. Pertumbuhan ekonomi akan beralih ke pasar negara berkembang, yang memiliki banyak penduduk seperti India, China, Indonesia, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.
Pertumbuhan ekonomi China, akan naik menjadi 6,9 persen selama dua dekade mendatang. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Kemudian pertumbuhan ekonomi India naik 9,3 persen. Negara ini akan menduduki tiga besar ekonomi dunia setelah AS pada tahun 2030.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Presiden Minta Pemda Serius Tangani Korban Bencana Alam
Pemerintah harus serius menangani korban bencana alam, meski komando operasi tanggap darurat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah pusat.
Presiden SBY mengingatkan hal itu, terkait operasi tanggap darurat yang berlangsung di Wasior, Mentawai dan Merapi, ketika membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta .
Presiden mengatakan, pejabat daerah harus berada pada posisi terdepan dalam mengatasi korban bencana karena pejabat daerah yang paling mengetahui situasi. Pejabat daerah yang harusnya lebih dekat dengan rakyat.
Sebelumnya, Presiden dijadwalkan akan menerima laporan dari sejumlah menteri yang ditugaskan di daerah bencana alam, seperti dari Menko Kesra, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BNPB Syamsul Muarif.
Presiden menyatakan, dirinya telah membentuk tim khusus untuk terus memantau dan melakukan analisis mengenai kondisi Gunung Merapi. Tim terdiri dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, diperkuat sejumlah pakar dari beberapa universitas, dan negara sahabat. Tindakan ini merupakan bagian merancang strategi dan kebijakan guna mengantisipasi bila di masa mendatang terjadi lagi letusan dahsyat.
Menurut Presiden, pembentukan tim pakar merupakan praktek yang lazim berlaku di banyak negara. Hal itu berguna, menyusun prediksi dan rekomendasi tindak penanganan.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Presiden SBY mengingatkan hal itu, terkait operasi tanggap darurat yang berlangsung di Wasior, Mentawai dan Merapi, ketika membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta .
Presiden mengatakan, pejabat daerah harus berada pada posisi terdepan dalam mengatasi korban bencana karena pejabat daerah yang paling mengetahui situasi. Pejabat daerah yang harusnya lebih dekat dengan rakyat.
Sebelumnya, Presiden dijadwalkan akan menerima laporan dari sejumlah menteri yang ditugaskan di daerah bencana alam, seperti dari Menko Kesra, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BNPB Syamsul Muarif.
Presiden menyatakan, dirinya telah membentuk tim khusus untuk terus memantau dan melakukan analisis mengenai kondisi Gunung Merapi. Tim terdiri dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, diperkuat sejumlah pakar dari beberapa universitas, dan negara sahabat. Tindakan ini merupakan bagian merancang strategi dan kebijakan guna mengantisipasi bila di masa mendatang terjadi lagi letusan dahsyat.
Menurut Presiden, pembentukan tim pakar merupakan praktek yang lazim berlaku di banyak negara. Hal itu berguna, menyusun prediksi dan rekomendasi tindak penanganan.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Thursday, November 11, 2010
Seratus Lebih Jamaah Haji Plus Tertunda Berangkat ke Mekkah
Sebanyak 119 calon jema'ah haji plus mendatangi kantor Penyelenggara Ibadah Haji Plus, PT Azizi Kencana Wisata, Jalan Sisingamaraja no 30 Medan, mempertanyakan jadwal keberangkatan mereka.
Pasalnya, hingga kini mereka belum diberangkatkan, padahal awal pelaksanaan ibadah haji akan dilakukan 15 November mendatang. Para Jema'ah itu berasal dari Aceh, Riau, Pekanbaru, Padang, Lampung, Batam, Pontianak dan Sumatera Utara (Sumut). Mereka mengaku telah menyetorkan ONH kepada perusahaan tersebut.
Nadia Nuzula, calon jema'ah haji plus asal Lampung, mengatakan, perusahaan beralasan, visa calon jamaah haji belum juga keluar. PT Azizi Kencana WIsata itu, meminta dana tambahan sebesar 1000 sampai dengan USD1500 per orang.
Siti Fatimah, calon haji plus asal Belawan juga menyatakan hal senada. Dirinya sempat akan membatalkan keberangkatannya. Namun penyelenggara malah mengancam akan memotong uangnya sebesar Rp45 juta.
Sementara itu, Ketua Pelaksanaan Ibadah Haji Sumut, Sariful Mahya Bandar, saat dikonfirmasi, mengatakan, kasus ini sepenuhnya tanggung jawab pihak penyelenggara, karena semua pengurusan dilakukan melalui agennya di Jakarta. Menurutnya, untuk pengurusan visa, sudah ditutup pada Rabu pukul 00:00 WIB.
Syariful juga mengatakan akan mengusut kasus ini. Jika terbukti melakukan penyimpangan izin penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), maka akan ditindak tegas.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Pasalnya, hingga kini mereka belum diberangkatkan, padahal awal pelaksanaan ibadah haji akan dilakukan 15 November mendatang. Para Jema'ah itu berasal dari Aceh, Riau, Pekanbaru, Padang, Lampung, Batam, Pontianak dan Sumatera Utara (Sumut). Mereka mengaku telah menyetorkan ONH kepada perusahaan tersebut.
Nadia Nuzula, calon jema'ah haji plus asal Lampung, mengatakan, perusahaan beralasan, visa calon jamaah haji belum juga keluar. PT Azizi Kencana WIsata itu, meminta dana tambahan sebesar 1000 sampai dengan USD1500 per orang.
Siti Fatimah, calon haji plus asal Belawan juga menyatakan hal senada. Dirinya sempat akan membatalkan keberangkatannya. Namun penyelenggara malah mengancam akan memotong uangnya sebesar Rp45 juta.
Sementara itu, Ketua Pelaksanaan Ibadah Haji Sumut, Sariful Mahya Bandar, saat dikonfirmasi, mengatakan, kasus ini sepenuhnya tanggung jawab pihak penyelenggara, karena semua pengurusan dilakukan melalui agennya di Jakarta. Menurutnya, untuk pengurusan visa, sudah ditutup pada Rabu pukul 00:00 WIB.
Syariful juga mengatakan akan mengusut kasus ini. Jika terbukti melakukan penyimpangan izin penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), maka akan ditindak tegas.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Polda Sumut Musnahkan Narkoba Senilai 3 M
Polda Sumut memusnahkan narkoba jenis shabu-sabu dan daun ganja senilai 3 Milyar Rupiah, hasil tangkapan periode November hingga Oktober 2010.
Direktur Narkoba Polda Sumut, John Turman Panjaitan mengatakan, Narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 kg lebih . Sedangkan daun ganja, sebanyak 4,9 kilogram. Sabu-sabu yang dimusnahkan ini disita dari tiga tersangka oknum Satpol Air Tanjung Balai. Ketiganya adalah Bribda Bambang Irwanto, Bribda Beni Syahputra dan Bribda Erwin Ramadhan. Ketiga tersangka sedang dalam proses peradilan.
Sementara ganja, disita dari empat tersangka, yakni Handi Markos Tambunan, Viktor Halomoan Simanjuntak, Viktor, Iwan Imandana dan Heriansyah. Para tersangka yang ditangkap dikenakan pasal 112 Jo pasal 114 132 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yakni memiliki, menguasai dan menjual narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Direktur Narkoba Polda Sumut, John Turman Panjaitan mengatakan, Narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 kg lebih . Sedangkan daun ganja, sebanyak 4,9 kilogram. Sabu-sabu yang dimusnahkan ini disita dari tiga tersangka oknum Satpol Air Tanjung Balai. Ketiganya adalah Bribda Bambang Irwanto, Bribda Beni Syahputra dan Bribda Erwin Ramadhan. Ketiga tersangka sedang dalam proses peradilan.
Sementara ganja, disita dari empat tersangka, yakni Handi Markos Tambunan, Viktor Halomoan Simanjuntak, Viktor, Iwan Imandana dan Heriansyah. Para tersangka yang ditangkap dikenakan pasal 112 Jo pasal 114 132 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yakni memiliki, menguasai dan menjual narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Wednesday, November 10, 2010
Hizbut Tahrir Indonesia Sumut Menolak Program Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika
Hizbut Tahrir Indonesia Sumut menolak Program kemitraan komprehensif yang baru ditandatangani Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama dan Presiden Susilo Bambang. Program itu dianggap tidak bermanfaat untuk Indonesia.
Penolakan atas program tersebut dilakukan dengan aksi longmarch dari Lapangan Merdeka menuju gedung DPRD. Mereka membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang diantaranya bertuliskan Usir Obama-Pemimpin Negara Penjajah. Mereka juga melakukan aksi orasi.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyatakan kedatangan Obama di Indonesia justru akan menguatkan cengkraman Amerika di Indonesia lewat kepentingan ekonomi dan politik luar negerinya. Selain itu mereka juga menilai Obama merupakan pemimpin negara penjajah, yang bertentangan dengan sikap politik Indonesia, anti penjajahan.
Dalam orasi yang dilakuan dari atas mobil dengan pengeras suara, Juru orasi HTI, Musa Abdul Ghani mengatakan, tidak pantas Indonesia menyambut kedatangan presiden AS Barrack Obama, karena Obama telah menjajah umat muslim di banyak negara dari Afganistan, Iraq dan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah lainnya.
Aksi ratusan massa HTI diterima oleh anggota DPRD Sumut Hidayatullah. Hidayatullah mengatakan akan meneruskan tuntutan pengunjuk rasa ke pimpinan dewan. Secara pribadi, ia juga mengatakan dukungan sikap penolakan atas kebijakan-kebijakan politik ekonomi luar negeri Amerika.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Penolakan atas program tersebut dilakukan dengan aksi longmarch dari Lapangan Merdeka menuju gedung DPRD. Mereka membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang diantaranya bertuliskan Usir Obama-Pemimpin Negara Penjajah. Mereka juga melakukan aksi orasi.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyatakan kedatangan Obama di Indonesia justru akan menguatkan cengkraman Amerika di Indonesia lewat kepentingan ekonomi dan politik luar negerinya. Selain itu mereka juga menilai Obama merupakan pemimpin negara penjajah, yang bertentangan dengan sikap politik Indonesia, anti penjajahan.
Dalam orasi yang dilakuan dari atas mobil dengan pengeras suara, Juru orasi HTI, Musa Abdul Ghani mengatakan, tidak pantas Indonesia menyambut kedatangan presiden AS Barrack Obama, karena Obama telah menjajah umat muslim di banyak negara dari Afganistan, Iraq dan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah lainnya.
Aksi ratusan massa HTI diterima oleh anggota DPRD Sumut Hidayatullah. Hidayatullah mengatakan akan meneruskan tuntutan pengunjuk rasa ke pimpinan dewan. Secara pribadi, ia juga mengatakan dukungan sikap penolakan atas kebijakan-kebijakan politik ekonomi luar negeri Amerika.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
DRPD Medan Merevisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Anggota Badan Anggaran DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan, dari daftar KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RAPBD Medan 2011 yang disampaikan Badan Anggaran Pemko Medan, selisih yang terjadi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai 20% lebih besar belanja tidak langsung.
Angka selisih itu dinilai tidak seimbang, karena pembangunan daerah kedepan harus memprioritaskan sector pelayanan public dari pada belanja rutin pegawai .
Tingginya angka atau selisih anggaran itu kemudian direvisi Badan Anggaran DPRD Medan, menjadi 3-4%, dengan mengurangi besaran pos anggaran tertentu di sejumlah SKPD.
Ilham menjelaskan, dari RAPBD Medan 2011, SKPD yang anggarannya gemuk dan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yakni berada di Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, RS Pirngadi Medan dan Dinas Pemukiman.
Pihaknya kini sedang melakukan pengkajian terhadap sumber potensi penambahan anggaran, dari berbagai sector yang belum optimal digali Pemko. Diantaranya dari Pelabuhan Belawan dan dari retribusi air bawah tanah.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Angka selisih itu dinilai tidak seimbang, karena pembangunan daerah kedepan harus memprioritaskan sector pelayanan public dari pada belanja rutin pegawai .
Tingginya angka atau selisih anggaran itu kemudian direvisi Badan Anggaran DPRD Medan, menjadi 3-4%, dengan mengurangi besaran pos anggaran tertentu di sejumlah SKPD.
Ilham menjelaskan, dari RAPBD Medan 2011, SKPD yang anggarannya gemuk dan mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yakni berada di Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, RS Pirngadi Medan dan Dinas Pemukiman.
Pihaknya kini sedang melakukan pengkajian terhadap sumber potensi penambahan anggaran, dari berbagai sector yang belum optimal digali Pemko. Diantaranya dari Pelabuhan Belawan dan dari retribusi air bawah tanah.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Amerika Serikat Menyediakan Beasiswa Untuk Sumatera Utara
Pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan 100 juta dolar AS setiap tahun sebagai beasiswa pelajar Indonesia bersekolah di AS. Dana itu disalurkan dalam berbagai program studi.
Konsul Jenderal Amerika Serikat untuk Medan, Stanley Harsha mengatakan, pemberian beasiswa itu merupakan upaya pemerintah Amerika Serikat meningkat jumlah pelajar Indonesia bersekolah di Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Universitas Indonesia , Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, berjanji memberikan peluang besar kepada pelajar Indonesia sekolah ke Amerika Serikat.
Program beasiswa itu adalah sebagai berikut:
1. Beasiswa Fulbright
Beasiswa bagi akademisi yang ingin melanjutkan pendidikannya untuk gelar S2 dan S3 berbagai ilmu, kecuali Medical Dokter.
2. International Fisitor Leadership Program
Program ini merupakan program beasiswa untuk studi bidang edukasi, lingkungan hidup, kesehatan, perekonomian dan Interprenuer.
3. International Youth Leadership Program (YLP)
Program yang dikhususkan bagi peminat bidang politik, hukum, agama, kesehatan, bisnis dan jurnalistik
4. Youth Exchange Student atau pertukaran pelajar
Program ini khusus pelajar dan mahasiswa kedua negara dalam menimba ilmu.
Profesional Muda, sejak awal Januari hingga November 2010, jumlah penerima beasiswa Amerika Serikat asal Sumatera Utara, mencapai lima ratus orang lebih. Khusus kota Medan , jumlah penerima beasiswa itu sebanyak 20 orang lebih.
Selain memberikan bantuan beasiswa, Amerika Serikat juga menempatkan 25 orang tenaga pengajar dari Amerika, untuk membimbing mahasiswa dan pelajar. Mereka ditempatkan di Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Sumatera Utara (USU) dan di beberapa sekolah swasta di wilayah Sumatera.
Roby Karokaro – Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Konsul Jenderal Amerika Serikat untuk Medan, Stanley Harsha mengatakan, pemberian beasiswa itu merupakan upaya pemerintah Amerika Serikat meningkat jumlah pelajar Indonesia bersekolah di Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Universitas Indonesia , Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, berjanji memberikan peluang besar kepada pelajar Indonesia sekolah ke Amerika Serikat.
Program beasiswa itu adalah sebagai berikut:
1. Beasiswa Fulbright
Beasiswa bagi akademisi yang ingin melanjutkan pendidikannya untuk gelar S2 dan S3 berbagai ilmu, kecuali Medical Dokter.
2. International Fisitor Leadership Program
Program ini merupakan program beasiswa untuk studi bidang edukasi, lingkungan hidup, kesehatan, perekonomian dan Interprenuer.
3. International Youth Leadership Program (YLP)
Program yang dikhususkan bagi peminat bidang politik, hukum, agama, kesehatan, bisnis dan jurnalistik
4. Youth Exchange Student atau pertukaran pelajar
Program ini khusus pelajar dan mahasiswa kedua negara dalam menimba ilmu.
Profesional Muda, sejak awal Januari hingga November 2010, jumlah penerima beasiswa Amerika Serikat asal Sumatera Utara, mencapai lima ratus orang lebih. Khusus kota Medan , jumlah penerima beasiswa itu sebanyak 20 orang lebih.
Selain memberikan bantuan beasiswa, Amerika Serikat juga menempatkan 25 orang tenaga pengajar dari Amerika, untuk membimbing mahasiswa dan pelajar. Mereka ditempatkan di Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Sumatera Utara (USU) dan di beberapa sekolah swasta di wilayah Sumatera.
Roby Karokaro – Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.03 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Polisi Menggagalkan Penyeludupan 110 Kg Ganja Asal Aceh
Kepolisian Medan Kota menangkap 3 orang pemilik 110 Kg ganja yang dibawa dari Aceh, Rabu dini hari, pukul 01.18 WIB.
Ketiga tersangka, Safna (38 tahun) warga Air Hitam Tanjung Pura Kecamatan Gebang Langkat, Jamidan (35) warga Blangkejeren, dan Andi (20) tahun warga Sunggal, Tanjung Gusta Medan.
Briptu Irwansyah mengatakan, saat patroli mereka melihat delapan orang pria sedang membongkar sesuatu dari mobil kontainer. Setelah diintai, ternyata barang yang dibongkar adalah daun ganja kering. Lokasinya, di Jalan Kelambir V Sunggal Medan.
Polisi langsung menyergap delapan pria itu. Namun pelaku melawan. Hanya 3 orang yang berhasil ditangkap, sedangkan yang lain melarikan diri. Ketiga tersangka dibawa dan diperiksa di Mapolsek Medan Sunggal. Sedangkan lima orang yang kabur masih terus diburu.
Roby Karokaro – Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Ketiga tersangka, Safna (38 tahun) warga Air Hitam Tanjung Pura Kecamatan Gebang Langkat, Jamidan (35) warga Blangkejeren, dan Andi (20) tahun warga Sunggal, Tanjung Gusta Medan.
Briptu Irwansyah mengatakan, saat patroli mereka melihat delapan orang pria sedang membongkar sesuatu dari mobil kontainer. Setelah diintai, ternyata barang yang dibongkar adalah daun ganja kering. Lokasinya, di Jalan Kelambir V Sunggal Medan.
Polisi langsung menyergap delapan pria itu. Namun pelaku melawan. Hanya 3 orang yang berhasil ditangkap, sedangkan yang lain melarikan diri. Ketiga tersangka dibawa dan diperiksa di Mapolsek Medan Sunggal. Sedangkan lima orang yang kabur masih terus diburu.
Roby Karokaro – Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Tuesday, November 9, 2010
Diduga Keracunan, Dua Meninggal dan Seorang Kritis
Dua kakak beradik meninggal dunia dan seorang lagi kritis keracunan jajanan di sekolah mereka .
Kematian kakak beradik Khairunnisya Ramadhani, gadis cilik yang duduk di bangku kelas 5 SD dan Muhammad Hasnan Sidik selasa dinihari tadi, langsung membuat geger warga sekitar.
Suasana duka pun menyelimuti kediaman rumah milik Subandi dan Eriani, orang tua ketiga bocah, di kelurahan Kedai Durian Medan Johor. Ibu korban terus menerus memeluk dan mencium Aulia Desi, putri bungsunya berusia 4 tahun, yang juga sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Mitra Sejati, Titi Kuning.
Kakak korban, Nurul Rahmatina, mengatakan, ketiga adiknya itu diketahui mengkonsumsi jajanan berupa bakso yang dibeli di salah satu sekolah adiknya. Usai memakan jajanan tersebut, ketiganya mmengalami kejang-kejang dan seluruh tubuh korban membiru, di waktu yang hampir bersamaan.
Mengetahui kondisi tersebut, kedua orang tua korban langsung melarikan mereka ke RS. Namun nahas, dua adiknya harus meregang nyawa, dan seorang lagi sempat menjalani perawatan intensif.
Aparat kepolisian sektor Deli Tua yang melakukan penyelidikan di rumah duka, mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa sisa muntahan yang melekat di pakaian dan sprai milik keluarga tersebut.
Kapolsekta Deli Tua, Kompol Simon Paulus Sinulingga mengungkapkan, meski keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsy terhadap korban, namun pihak kepolisian akan terus menjalankan prosedur hukum, termasuk memeriksa sampel makanan ke labfor.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Kematian kakak beradik Khairunnisya Ramadhani, gadis cilik yang duduk di bangku kelas 5 SD dan Muhammad Hasnan Sidik selasa dinihari tadi, langsung membuat geger warga sekitar.
Suasana duka pun menyelimuti kediaman rumah milik Subandi dan Eriani, orang tua ketiga bocah, di kelurahan Kedai Durian Medan Johor. Ibu korban terus menerus memeluk dan mencium Aulia Desi, putri bungsunya berusia 4 tahun, yang juga sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Mitra Sejati, Titi Kuning.
Kakak korban, Nurul Rahmatina, mengatakan, ketiga adiknya itu diketahui mengkonsumsi jajanan berupa bakso yang dibeli di salah satu sekolah adiknya. Usai memakan jajanan tersebut, ketiganya mmengalami kejang-kejang dan seluruh tubuh korban membiru, di waktu yang hampir bersamaan.
Mengetahui kondisi tersebut, kedua orang tua korban langsung melarikan mereka ke RS. Namun nahas, dua adiknya harus meregang nyawa, dan seorang lagi sempat menjalani perawatan intensif.
Aparat kepolisian sektor Deli Tua yang melakukan penyelidikan di rumah duka, mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa sisa muntahan yang melekat di pakaian dan sprai milik keluarga tersebut.
Kapolsekta Deli Tua, Kompol Simon Paulus Sinulingga mengungkapkan, meski keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsy terhadap korban, namun pihak kepolisian akan terus menjalankan prosedur hukum, termasuk memeriksa sampel makanan ke labfor.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Mantan Wakil Walikota Medan Ramli Lubis didakwa 5 Tahun Penjara.
Pengadilan Negeri (PN) Medan siang tadi, Selasa 9 November 2010, menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi tukar guling lahan kebun binatang Medan senilai Rp13,6 milyar, dengan terdakwa Mantan Wakil Kota Medan Ramli MM. Sidang yang dipimpin Sugianto SH, dengan agenda pembacaan dakwaan.
Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Rehulina Purba, menyatakan terdakwa Ramli Lubis dianggap melanggar UU Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.
Menurut Rehulina Purba, Ramli Lubis membuat laporan berbeda tentang nilai lahan kebun binatang lama di Jalan Brigjen Katamso Medan. Nilai objek lahan tersebut diasumsikan mencapai Rp 47 miliar. Namun harga tersebut diturunkan menjadi Rp 26 miliar. Sehingga ditemukan kerugian negara sebesar 13 milyar rupiah.
Dalam persidangan itu, Ramli Lubis hadir dengan mengenakan peci. Ramli mengaku, dirinya tidak bertanggung jawab dalam kasus itu. Sebab kebijakan itu diputuskan oleh Walikota Medan, yang saat itu dijabat Abdillah.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Rehulina Purba, menyatakan terdakwa Ramli Lubis dianggap melanggar UU Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.
Menurut Rehulina Purba, Ramli Lubis membuat laporan berbeda tentang nilai lahan kebun binatang lama di Jalan Brigjen Katamso Medan. Nilai objek lahan tersebut diasumsikan mencapai Rp 47 miliar. Namun harga tersebut diturunkan menjadi Rp 26 miliar. Sehingga ditemukan kerugian negara sebesar 13 milyar rupiah.
Dalam persidangan itu, Ramli Lubis hadir dengan mengenakan peci. Ramli mengaku, dirinya tidak bertanggung jawab dalam kasus itu. Sebab kebijakan itu diputuskan oleh Walikota Medan, yang saat itu dijabat Abdillah.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Kejati Sumut Usut Pemotongan Dana Intensif Guru
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengusut pemotongan dana insentif guru yag berasal dari APBD Propinsi Sumatera Utara.
Mengusut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, mengatakan, pengusutan dilakukan setelah menerima laporan dari Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI). PGSI mensinyalir ada dugaan korupsi dalam penyaluran insentif di Medan tahun anggaran 2010.
Edi Irsan menjelaskan, sebagai langkah awal penyelidikan, Kejati Sumut akan mengumpulkan bukti dan keterangan yang menguatkan indikasi korupsi dalam penyaluran insentif guru itu.
Sementara itu, Ketua PGSI Kota Medan, Partomuan Silitonga mengatakan, indikasi korupsi yang ditemukan adalah pemotongan dana insentif ratusan guru di kota Medan sebesar 5 persen. Pemotongan insentif itu terjadi sejak awal Januari hingga November 2010.
Dana yang harus diterima oleh setiap guru di Kota Medan sebesar Rp. 360 ribu per enam bulan. Tetapi dana ditransfer ke rekening guru di Bank Sumut, hanya Rp. 342 ribu.
Data yang diperoleh Trijaya FM Medan, Kejati Sumut juga pernah mengusut kasus serupa di Kabupaten Simalungun. Namun hasil pengusutan tersebut tidak jelas hingga kini.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Mengusut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Edi Irsan Kurniawan Tarigan, mengatakan, pengusutan dilakukan setelah menerima laporan dari Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI). PGSI mensinyalir ada dugaan korupsi dalam penyaluran insentif di Medan tahun anggaran 2010.
Edi Irsan menjelaskan, sebagai langkah awal penyelidikan, Kejati Sumut akan mengumpulkan bukti dan keterangan yang menguatkan indikasi korupsi dalam penyaluran insentif guru itu.
Sementara itu, Ketua PGSI Kota Medan, Partomuan Silitonga mengatakan, indikasi korupsi yang ditemukan adalah pemotongan dana insentif ratusan guru di kota Medan sebesar 5 persen. Pemotongan insentif itu terjadi sejak awal Januari hingga November 2010.
Dana yang harus diterima oleh setiap guru di Kota Medan sebesar Rp. 360 ribu per enam bulan. Tetapi dana ditransfer ke rekening guru di Bank Sumut, hanya Rp. 342 ribu.
Data yang diperoleh Trijaya FM Medan, Kejati Sumut juga pernah mengusut kasus serupa di Kabupaten Simalungun. Namun hasil pengusutan tersebut tidak jelas hingga kini.
Roby Karokaro - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Monday, November 8, 2010
Pemerintah Menetapkan Idul Adha 17 November 2010
Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 17 November. Penetapan ini diputuskan sidang istbat yang dihadiri ormas Islam.
Laporan badan hisab dan rukyat menetapkan, 1 Dzulhijjah 1431 Hijriyah jatuh pada Senin 8 November 2010. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah jatuh pada 17 November 2010.
Pimpinan sidang istbat, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama, Nasaruddin Umar, meminta masyarakat tidak terpecah belah, jika ada ormas atau lembaga tertentu yang menetapkan Idul Adha berbeda dengan pemerintah.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Selasa 16 November 2010. Penetapan yang berbeda dengan pemerintah.
Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Ma`rifat Iman mengatakan, penetapan itu berdasarkan metode hisab Hakiki Wujudul Hilal. Pola ini berbeda dengan cara yang dipakai pemerintah dalam menentukan jatuhnya bulan. Akibatnya, akan terjadi perbedaan hari Raya Idul Adha antara pemerintah dengn Muhammadiyah.
Ma’rifat Iman juga berharap umat Islam, bisa menghargai perbedaan penetapan Idul Adha. Perbedaan metode itu tidak bertentangan hokum Islam.
Sama halnya dengan Muhammadiyah, Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan Idul Adha jatuh pada 16 November 2010. Penetapan itu diambil, setelah dilakukan pengamatan bulan pada Sabtu malam tanggal 6 November. Hasil pengamatan ini, diperkuat dengan perhitungan para astronom resmi.
Kantor berita Arab Saudi mengatakan, dengan penetapan itu pelaksanaan wukuf sebagai permulaan ibadah haji akan dilaksanakan tanggal 15 November 2010. Saat ini sebagian besar jemaah Indonesia, telah berada di Mekkah untuk menunggu hari puncak haji tersebut. Kedatangan terakhir jemaah haji Indonesia di bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Rabu lusa.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Laporan badan hisab dan rukyat menetapkan, 1 Dzulhijjah 1431 Hijriyah jatuh pada Senin 8 November 2010. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah jatuh pada 17 November 2010.
Pimpinan sidang istbat, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama, Nasaruddin Umar, meminta masyarakat tidak terpecah belah, jika ada ormas atau lembaga tertentu yang menetapkan Idul Adha berbeda dengan pemerintah.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Selasa 16 November 2010. Penetapan yang berbeda dengan pemerintah.
Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Ma`rifat Iman mengatakan, penetapan itu berdasarkan metode hisab Hakiki Wujudul Hilal. Pola ini berbeda dengan cara yang dipakai pemerintah dalam menentukan jatuhnya bulan. Akibatnya, akan terjadi perbedaan hari Raya Idul Adha antara pemerintah dengn Muhammadiyah.
Ma’rifat Iman juga berharap umat Islam, bisa menghargai perbedaan penetapan Idul Adha. Perbedaan metode itu tidak bertentangan hokum Islam.
Sama halnya dengan Muhammadiyah, Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan Idul Adha jatuh pada 16 November 2010. Penetapan itu diambil, setelah dilakukan pengamatan bulan pada Sabtu malam tanggal 6 November. Hasil pengamatan ini, diperkuat dengan perhitungan para astronom resmi.
Kantor berita Arab Saudi mengatakan, dengan penetapan itu pelaksanaan wukuf sebagai permulaan ibadah haji akan dilaksanakan tanggal 15 November 2010. Saat ini sebagian besar jemaah Indonesia, telah berada di Mekkah untuk menunggu hari puncak haji tersebut. Kedatangan terakhir jemaah haji Indonesia di bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Rabu lusa.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
47 Persen Minyak Kelapa Sawit Dunia Berasal dari Indonesia
Menurut data lembaga independen internasional Oil World, Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Dunia.
Dari total produksi kelapa sawit dunia, sebanyak 47 persen berasal dari Indonesia. Setelah Indonesia, negara yang berada di posisi kedua adalah Malaysia. Negara ini mampu memproduksi 39 persen minyak kelapa sawit global. Negara lainnya yang juga banyak memproduksi kelapa sawit termasuk Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, Papua Nugini, Pantai Gading, dan Brazil.
Data Oil World juga menyebutkan, sekitar tiga perempat dari seluruh produksi minyak kelapa sawit itu ditujukan sebagai komoditas ekspor. Pada 2010, produksi kelapa sawit global diperkirakan mencapai 46 juta ton. Total area menanam kelapa sawit di seluruh di dunia diperkirakan capai 12 juta hektar. Jumlah areal terbesar berada di Indonesia dan Malaysia.
Oil World memaparkan, minyak kelapa sawit kini telah menjadi minyak nabati dunia paling penting. Di antara seluruh jenis produksi minyak nabati, kelapa sawit berada di posisi teratas (30 persen), diikuti kedelai (29 persen), biji rape (14 persen), bunga matahari (8 persen), dan lainnya (19 persen).
Hingga pertengahan 2010, hanya lima daerah yang perkebunan kelapa sawitnya telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kelima daerah perkebunan itu, yaitu Semenanjung Malaysia, Sabah (Malaysia), Sumatera (Indonesia), Kalimantan (Indonesia), dan Papua Nugini. Sementara perkebunan kelapa sawit yang berada di Afrika kini sedang dikaji oleh RSPO.
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan program yang digagas sejumlah pemangku kepentingan dalam industri sawit. Ada 450 anggota termasuk dalam program ini. Diantaranya perusahaan kebun kelapa sawit, perusahaan penyuling minyak, investor serta LSM sosial dan lingkungan.
RSPO itu sendiri dimulai pada 2003. Kemudian pada 2004, RSPO diregistrasi di Swiss. Pertemuan RSPO ke-8 akan digelar di Jakarta, 9 - 11 November 2010. Acara ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Suswono.(Antara)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Dari total produksi kelapa sawit dunia, sebanyak 47 persen berasal dari Indonesia. Setelah Indonesia, negara yang berada di posisi kedua adalah Malaysia. Negara ini mampu memproduksi 39 persen minyak kelapa sawit global. Negara lainnya yang juga banyak memproduksi kelapa sawit termasuk Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, Papua Nugini, Pantai Gading, dan Brazil.
Data Oil World juga menyebutkan, sekitar tiga perempat dari seluruh produksi minyak kelapa sawit itu ditujukan sebagai komoditas ekspor. Pada 2010, produksi kelapa sawit global diperkirakan mencapai 46 juta ton. Total area menanam kelapa sawit di seluruh di dunia diperkirakan capai 12 juta hektar. Jumlah areal terbesar berada di Indonesia dan Malaysia.
Oil World memaparkan, minyak kelapa sawit kini telah menjadi minyak nabati dunia paling penting. Di antara seluruh jenis produksi minyak nabati, kelapa sawit berada di posisi teratas (30 persen), diikuti kedelai (29 persen), biji rape (14 persen), bunga matahari (8 persen), dan lainnya (19 persen).
Hingga pertengahan 2010, hanya lima daerah yang perkebunan kelapa sawitnya telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kelima daerah perkebunan itu, yaitu Semenanjung Malaysia, Sabah (Malaysia), Sumatera (Indonesia), Kalimantan (Indonesia), dan Papua Nugini. Sementara perkebunan kelapa sawit yang berada di Afrika kini sedang dikaji oleh RSPO.
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan program yang digagas sejumlah pemangku kepentingan dalam industri sawit. Ada 450 anggota termasuk dalam program ini. Diantaranya perusahaan kebun kelapa sawit, perusahaan penyuling minyak, investor serta LSM sosial dan lingkungan.
RSPO itu sendiri dimulai pada 2003. Kemudian pada 2004, RSPO diregistrasi di Swiss. Pertemuan RSPO ke-8 akan digelar di Jakarta, 9 - 11 November 2010. Acara ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Suswono.(Antara)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Indonesia akan Memperkuat Kerjasama Perdagangan Dengan Amerika Serikat
Indonesia akan memanfaatkan kedatangan Barack Obama, untuk memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat, terutama perdagangan dan investasi.
Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, Indonesia akan membutuhkan investasi yang besar, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat merupakan sumber investasi terbesar. Namun, Mahendra belum dapat memastikan investasi dan perdagangan apa yang dilakukan dengan Amerika Serikat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, selain Jepang dan China. Selama September, Indonesia masih mencetak surplus perdagangan nonmigas dengan AS sebesar US$ 483 juta. BPS mencatat, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 1,018 miliar, atau setara dengan 10,55% dari total ekspor nonmigas RI selama September 2010 lalu.
Dari sisi impor nonmigas RI dari AS, selama September nilainya mencapai US$ 534,9 juta, atau setara dengan 7,10%. Angka itu turun tajam dibandingkan Agustus yang sebesar US$ 971,1 juta.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, investasi AS di Indonesia masih kecil dibanding dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea. Hidayat berharap, pasca kunjungan Obama ke Indonesia pada 9-10 November, perusahaan AS semakin berminat berinvestasi di Indonesia, dengan target bisa mencapai 1 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia mengarahkan perusahaan AS berinvestasi di sektor alat berat dan permesinan.(detik,antara)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, Indonesia akan membutuhkan investasi yang besar, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat merupakan sumber investasi terbesar. Namun, Mahendra belum dapat memastikan investasi dan perdagangan apa yang dilakukan dengan Amerika Serikat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, selain Jepang dan China. Selama September, Indonesia masih mencetak surplus perdagangan nonmigas dengan AS sebesar US$ 483 juta. BPS mencatat, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 1,018 miliar, atau setara dengan 10,55% dari total ekspor nonmigas RI selama September 2010 lalu.
Dari sisi impor nonmigas RI dari AS, selama September nilainya mencapai US$ 534,9 juta, atau setara dengan 7,10%. Angka itu turun tajam dibandingkan Agustus yang sebesar US$ 971,1 juta.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, investasi AS di Indonesia masih kecil dibanding dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea. Hidayat berharap, pasca kunjungan Obama ke Indonesia pada 9-10 November, perusahaan AS semakin berminat berinvestasi di Indonesia, dengan target bisa mencapai 1 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia mengarahkan perusahaan AS berinvestasi di sektor alat berat dan permesinan.(detik,antara)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Friday, November 5, 2010
Pemerintah Optimis Dapat Mengambil Alih PT Inalum
Pemerintah optimis dapat mengoperasionalkan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), karena sudah berpengalaman menangani perusahaan itu selama 30 tahun ini.
Menurut Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Indonesia tidak perlu melanjutkan kerja sama dengan Jepang untuk mengelola perusahaan itu. Pemerintah optimis bisa membayar 58,87% saham milik Jepang di Inalum. Sumber dana diambil dari APBN, atau BUMN yang akan mengambil saham tersebut. Saat ini pemerintah masih menunggu proses audit untuk mengetahui berapa nilai saham yang dikuasai Jepang.
Mustafa mengatakan, pemerintah masih mengkaji peluang BUMN yang bisa mengambil saham Jepang di Inalum itu. Ada beberapa opsi yang mengemuka. Pertama, menunjuk PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau PT PLN. Opsi berikutnya, membentuk BUMN baru untuk mengelola Inalum.
Seperti diketahui, PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham perusahaan itu, sisanya 58,87% dikuasai Jepang.
Mustafa menyebutkan, putusnya kerjasama Indonesia dan Jepang di Inalum, tidak mempengaruhi hubungan kedua negara. Indonesia dan Jepang bisa membuat kerja sama baru untuk proyek lainnya.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Menurut Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Indonesia tidak perlu melanjutkan kerja sama dengan Jepang untuk mengelola perusahaan itu. Pemerintah optimis bisa membayar 58,87% saham milik Jepang di Inalum. Sumber dana diambil dari APBN, atau BUMN yang akan mengambil saham tersebut. Saat ini pemerintah masih menunggu proses audit untuk mengetahui berapa nilai saham yang dikuasai Jepang.
Mustafa mengatakan, pemerintah masih mengkaji peluang BUMN yang bisa mengambil saham Jepang di Inalum itu. Ada beberapa opsi yang mengemuka. Pertama, menunjuk PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau PT PLN. Opsi berikutnya, membentuk BUMN baru untuk mengelola Inalum.
Seperti diketahui, PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham perusahaan itu, sisanya 58,87% dikuasai Jepang.
Mustafa menyebutkan, putusnya kerjasama Indonesia dan Jepang di Inalum, tidak mempengaruhi hubungan kedua negara. Indonesia dan Jepang bisa membuat kerja sama baru untuk proyek lainnya.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Presiden Berkantor di Yogyakarta
Untuk memantau penanganan bencana letusan Gunung Merapi, sementara waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di Gedung Agung Kompleks Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Hal itu disampaikan Presiden dalam konferensi perss di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (05/11/10). SBY juga mengatakan, Keberadaan dirinya di DIY untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam keadaan krisis bencana.
Dalam konferensi pers siang tadi, Presiden mengeluarkan instruksi, untuk memusatkan komando penanganan bencana letusan Gunung Merapi pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Ma'arif.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BNPB dibantu Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pangdam IV Diponegoro, Polda Jawa Tengah, dan Polda DIY.
Penunjukan Kepala BNPB sebagai komando, sesuai dengan UU penanggulangan bencana. Kepada BNPB adalah pejabat setingkat menteri.
Kebijakan lainnya, Presiden memutuskan menempatkan unsur pemerintah pusat yang dipimpin oleh Menko Kesra, membantu daerah. Tujuannya, memastikan bantuan pusat ke daerah disalurkan secara cepat dan terkoordinasi.
Presiden memberi tugas kepada TNI dan Polisi. Kepada TNI diperintahkan membentuk brigade khusus, sedangkan Polri ditugaskan membentuk satuan tugas khusus penanggulangan bencana.
Presiden juga menyampaikan belasungkawa kepada korban letusan Merapi yang terjadi pada Kamis malam dan Jumat dini hari. Tidak lupa, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia berdoa, serta membantu korban bencana letusan Gunung Merapi.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Hal itu disampaikan Presiden dalam konferensi perss di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (05/11/10). SBY juga mengatakan, Keberadaan dirinya di DIY untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam keadaan krisis bencana.
Dalam konferensi pers siang tadi, Presiden mengeluarkan instruksi, untuk memusatkan komando penanganan bencana letusan Gunung Merapi pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Ma'arif.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BNPB dibantu Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pangdam IV Diponegoro, Polda Jawa Tengah, dan Polda DIY.
Penunjukan Kepala BNPB sebagai komando, sesuai dengan UU penanggulangan bencana. Kepada BNPB adalah pejabat setingkat menteri.
Kebijakan lainnya, Presiden memutuskan menempatkan unsur pemerintah pusat yang dipimpin oleh Menko Kesra, membantu daerah. Tujuannya, memastikan bantuan pusat ke daerah disalurkan secara cepat dan terkoordinasi.
Presiden memberi tugas kepada TNI dan Polisi. Kepada TNI diperintahkan membentuk brigade khusus, sedangkan Polri ditugaskan membentuk satuan tugas khusus penanggulangan bencana.
Presiden juga menyampaikan belasungkawa kepada korban letusan Merapi yang terjadi pada Kamis malam dan Jumat dini hari. Tidak lupa, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia berdoa, serta membantu korban bencana letusan Gunung Merapi.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
BPK Menemukan Banyak Penyimpangan di Ditjen Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai mengaudit kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Hasilnya, ditemukan berbagai penyimpangan di Ditjen Pajak.
Anggota III BPK, Hasan Bisri, mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar lembaga tulang punggung penerimaan negara ini harus melakukan pembenahan. Hasil audit ini akan diserahkan ke DPR minggu depan, karena audit itu dilakukan berdasarkan permintaan DPR.
Sebelumnya, Komisi XI DPR-RI telah menggunakan kewenangannya untuk meminta BPK mengaudit investasi berbasis kinerja terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Hal itu, dilakukan karena panitia kerja (Panja) DPR tidak mendapatkan data yang akurat dari Ditjen Pajak.
DPR menilai, Ditjen Pajak tidak terbuka dalam menjelaskan masalah perpajakan pada setiap rapat Panja. Salah satu kasus yang disoroti DPR adalah tertahannya restitusi perpajakan yang dialami Permata Hijau Sawit (PHS) bernilai Rp 530 miliar.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Anggota III BPK, Hasan Bisri, mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar lembaga tulang punggung penerimaan negara ini harus melakukan pembenahan. Hasil audit ini akan diserahkan ke DPR minggu depan, karena audit itu dilakukan berdasarkan permintaan DPR.
Sebelumnya, Komisi XI DPR-RI telah menggunakan kewenangannya untuk meminta BPK mengaudit investasi berbasis kinerja terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Hal itu, dilakukan karena panitia kerja (Panja) DPR tidak mendapatkan data yang akurat dari Ditjen Pajak.
DPR menilai, Ditjen Pajak tidak terbuka dalam menjelaskan masalah perpajakan pada setiap rapat Panja. Salah satu kasus yang disoroti DPR adalah tertahannya restitusi perpajakan yang dialami Permata Hijau Sawit (PHS) bernilai Rp 530 miliar.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Impor Mesin Meningkat Setiap Tahun
Hingga semester I-2010 impor mesin meningkat 37% dibanding tahun lalu. Peningkatkan impor mesin itu karena investasi di sector konstruksi baja, mesin energi, turbin, mesin proses membaik.
Direktur Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian, C. Triharso mencontohkan, pada periode semester I-2010 nilai impor mesin turbin, sudah mencapai US$ 125 juta. Namun tingkat importasi mesin terbanyak adalah mesin energi berjumlah 40%, disusul mesin-mesin alat berat, bangunan infrastruktur dan lain-lain.
Sampai saat ini, pasar impor mesin alat berat masih tinggi. Dari kebutuhan 10.000 unit alat berat per tahun, produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi baru 6.000 unit per tahun.
Triharso mengatakan, saat ini investor AS sedang menjajaki kemungkinan ekspansi usaha alat berat di Indonesia. Namun perusahaan itu, juga mempertimbangkan dua negara tetangga yaitu Thailand dan Vietnam karena, dua negera itu menawarkan insentif pemotongan pajak.
Menanggapi impor mesin bekas, Triharso menuturkan, pemerintah berupaya mengurangi impor mesin bekas. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang berkordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyusun aturan impor mesin bekas yang diterapkan 2011.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Direktur Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian, C. Triharso mencontohkan, pada periode semester I-2010 nilai impor mesin turbin, sudah mencapai US$ 125 juta. Namun tingkat importasi mesin terbanyak adalah mesin energi berjumlah 40%, disusul mesin-mesin alat berat, bangunan infrastruktur dan lain-lain.
Sampai saat ini, pasar impor mesin alat berat masih tinggi. Dari kebutuhan 10.000 unit alat berat per tahun, produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi baru 6.000 unit per tahun.
Triharso mengatakan, saat ini investor AS sedang menjajaki kemungkinan ekspansi usaha alat berat di Indonesia. Namun perusahaan itu, juga mempertimbangkan dua negara tetangga yaitu Thailand dan Vietnam karena, dua negera itu menawarkan insentif pemotongan pajak.
Menanggapi impor mesin bekas, Triharso menuturkan, pemerintah berupaya mengurangi impor mesin bekas. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang berkordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyusun aturan impor mesin bekas yang diterapkan 2011.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Thursday, November 4, 2010
Negosiasi Awal Indonesia-Jepang Kelanjutan PT Inalum Ditunda
Negosiasi Awal Indonesia dan Jepang tentang kelanjutan PT Inalum ditunda, menunggu Keputusan Presiden soal ketua negosiator Indonesia diterbitkan. Sedianya, negosiasi Indonesia dengan Jepang dijadwalkan esok hari, Jumat 5 November 2010.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, sebetulnya Presiden secara lisan telah menunjuk dirinya sebagai ketua negosiator. Namun penunjukan itu tidak dikuatkan dengan surat keputusan presiden. Hidayat pun mengusulkan agar Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, dipertimbangkan menjadi ketua negosiator soal Inalum. Usulan itu telah disampaikan melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham, di perusahaan itu, sisanya sebesar 58,87% dikuasai Jepang. Kapasitas produksi perusahaan ini, berkisar 230.000-240.000 ton per tahun. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang. Ironinya, Indonesia harus mengimpor alumunium dari negara lain, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan ini akan habis masa kerja samanya pada 2013. Negosiasi dengan Jepang nanti, akan menentukan kelanjutan PT Inalum. Sejumlah pihak menginginkan agar pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham perusahaan tersebut.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, sebetulnya Presiden secara lisan telah menunjuk dirinya sebagai ketua negosiator. Namun penunjukan itu tidak dikuatkan dengan surat keputusan presiden. Hidayat pun mengusulkan agar Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, dipertimbangkan menjadi ketua negosiator soal Inalum. Usulan itu telah disampaikan melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham, di perusahaan itu, sisanya sebesar 58,87% dikuasai Jepang. Kapasitas produksi perusahaan ini, berkisar 230.000-240.000 ton per tahun. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang. Ironinya, Indonesia harus mengimpor alumunium dari negara lain, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan ini akan habis masa kerja samanya pada 2013. Negosiasi dengan Jepang nanti, akan menentukan kelanjutan PT Inalum. Sejumlah pihak menginginkan agar pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham perusahaan tersebut.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Permintan Air Minum Kemasan Naik 12% Per Tahun
Permintaan air minum dalam kemasan di Indonesia rata-rata naik 10-12% per tahun. Tahun ini permintaan air minum kemasan diperkirakan mencapai 14,5 miliar liter.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Hendro Baroeno mengatakan, angka ini naik dibanding tahun 2009 lalu, yang hanya 13 miliar liter. Ini karena masyarakat semakin banyak mengkonsumsinya air minum dalam kemasan. Mereka telah memiliki kesadaran tentang air minum yang baik dan praktis.
Menurut Hendro, permintaan air minum dalam kemasan di Indonesia termasuk yang paling besar, dibandingkan dengan negara-negara di Amerika maupun Eropa. Dengan potensi pasar yang sangat besar, bisnis air minum kemasan masih bisa tumbuh terus. Hanya saja bisnis ini akan ditentukan daya beli masyarakat. Tingkat konsumsi minuman dalam kemasan masyarakat Indonesia per kapita per tahun hanya 62 liter pertahun. Tingkat konsumsi ini dibawah Thailand yang mencapai 100 liter per kapita per tahun.(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Hendro Baroeno mengatakan, angka ini naik dibanding tahun 2009 lalu, yang hanya 13 miliar liter. Ini karena masyarakat semakin banyak mengkonsumsinya air minum dalam kemasan. Mereka telah memiliki kesadaran tentang air minum yang baik dan praktis.
Menurut Hendro, permintaan air minum dalam kemasan di Indonesia termasuk yang paling besar, dibandingkan dengan negara-negara di Amerika maupun Eropa. Dengan potensi pasar yang sangat besar, bisnis air minum kemasan masih bisa tumbuh terus. Hanya saja bisnis ini akan ditentukan daya beli masyarakat. Tingkat konsumsi minuman dalam kemasan masyarakat Indonesia per kapita per tahun hanya 62 liter pertahun. Tingkat konsumsi ini dibawah Thailand yang mencapai 100 liter per kapita per tahun.(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Golkar Desak Pemerintah Mengoreksi Strategi Penanggulangan Bencana
Golkar mendesak pemerintah segera mengoreksi total strategi penanggulangan bencana, termasuk meningkatkan efektivitas program antisipasi musibah. Negara harus meningkatkan kemampuan mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana, karena secara geografis Indonesia rawan bencana.
Dikutip dari antara.co.id, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mencontohkan beberapa negara yang menyadari posisinya rawan bencana, seperti Jepang dan Amerika. Jepang telah membuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak berbagai bencana, utamanya gempa maupun tsunami. Begitupun Amerika Serikat yang mampu meminimalisasi korban dan kerugian material akibat dampak aneka badai.
Bambang mengatakan, Indonesia harus belajar dari negara-negara itu. Koreksi yang bisa dilakukan, seperti penempatan tenaga hali dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini perlu diberi wewenang penuh, untuk mengambil keputusan serta bertindak dalam situasi darurat bencana atas nama negara.
Menurut Bambang, pemerintah juga harus menerbitkan Undang-Undang yang mengatur sinergi permanen antara lembaga dan badan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Lembaga itu antara lain , Badan Nasional Penanggulangn Bencana, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesra.
Bambang Soesatyo juga menyarankan agar Presiden memasukkan unsur TNI dalam keanggotaan BNPB. Misalnya, TNI Angkatan Darat. BNPB bisa mengandalkan Divisi Zeni Tempur (Zipur) yang sangat berpengalaman menembus medan berat.(MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Dikutip dari antara.co.id, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mencontohkan beberapa negara yang menyadari posisinya rawan bencana, seperti Jepang dan Amerika. Jepang telah membuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak berbagai bencana, utamanya gempa maupun tsunami. Begitupun Amerika Serikat yang mampu meminimalisasi korban dan kerugian material akibat dampak aneka badai.
Bambang mengatakan, Indonesia harus belajar dari negara-negara itu. Koreksi yang bisa dilakukan, seperti penempatan tenaga hali dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini perlu diberi wewenang penuh, untuk mengambil keputusan serta bertindak dalam situasi darurat bencana atas nama negara.
Menurut Bambang, pemerintah juga harus menerbitkan Undang-Undang yang mengatur sinergi permanen antara lembaga dan badan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Lembaga itu antara lain , Badan Nasional Penanggulangn Bencana, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesra.
Bambang Soesatyo juga menyarankan agar Presiden memasukkan unsur TNI dalam keanggotaan BNPB. Misalnya, TNI Angkatan Darat. BNPB bisa mengandalkan Divisi Zeni Tempur (Zipur) yang sangat berpengalaman menembus medan berat.(MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Bisnis Perikanan di Mentawai Rugi Rp46,36 Miliar Akibat Gempa dan Tsunami
Gempa dan tsunami di Mentawai memukul bisnis sektor perikanan. Kerugiannya ditaksir mencapai 46,36 milyar rupiah. Kerugian sebesar itu dialami pengusaha perikanan di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sipora, Pagai Utara, Sikakap dan Pagai Selatan. Data kerugian itu diperoleh ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengunjungi lokasi bencana Mentawai, Rabu kemarin.
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, Soen`an H. Poernomo, sebagaimana dilansir Antara.co.id. mengatakan, titik-titik yang terkena dampak bencana umumnya desa nelayan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap juga rusak parah karena terendam air setinggi 1,5 meter. Meski rusak, saat ini Pelabuhan Perikan Pantai tetap difungsikan sebagai dermaga pendukung tempat pengumpulan bantuan dari Padang.
Menurut Soen`an, sebagai bantuan awal, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggunakan Baruna Jaya III untuk pengiriman makanan kering siap saji seperti biskuit. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengalokasikan dana bantuan 10 milyar yang diambil dari pos anggaran eselon I KKP dialihkan untuk Mentawai. Dana 10 milyar itu akan digunakan untuk rehabilitasi pelabuhan Sikakap, rumah nelayan tahan bencana, penyediaan kapal nelayan, serta karamba jaring apung.
Sedangkan untuk rekonstruksi, KKP terlibat dalam beberapa program, yaitu membantu menyusun zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan kembali ruang, kawasan, rekonstruksi pemukiman nelayan, serta rekonstruksi sarana prasarana pendaratan ikan berbasis mitigasi bencana.(MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, Soen`an H. Poernomo, sebagaimana dilansir Antara.co.id. mengatakan, titik-titik yang terkena dampak bencana umumnya desa nelayan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap juga rusak parah karena terendam air setinggi 1,5 meter. Meski rusak, saat ini Pelabuhan Perikan Pantai tetap difungsikan sebagai dermaga pendukung tempat pengumpulan bantuan dari Padang.
Menurut Soen`an, sebagai bantuan awal, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggunakan Baruna Jaya III untuk pengiriman makanan kering siap saji seperti biskuit. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengalokasikan dana bantuan 10 milyar yang diambil dari pos anggaran eselon I KKP dialihkan untuk Mentawai. Dana 10 milyar itu akan digunakan untuk rehabilitasi pelabuhan Sikakap, rumah nelayan tahan bencana, penyediaan kapal nelayan, serta karamba jaring apung.
Sedangkan untuk rekonstruksi, KKP terlibat dalam beberapa program, yaitu membantu menyusun zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan kembali ruang, kawasan, rekonstruksi pemukiman nelayan, serta rekonstruksi sarana prasarana pendaratan ikan berbasis mitigasi bencana.(MH/ant)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan.
Wednesday, November 3, 2010
Pemerintah Daerah Melanggar Hak Publik Dalam Membuat Kebijakan
Dalam diskusi Medan First Channel Trijaya FM Medan, pagi tadi, Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, Majda El Muntaz mengatakan, salah satu indikator pelanggaran hak publik itu, banyak perda yang melanggar hak azazi manusia, seperti, perda tentang retribusi UKM.
Majda menyebutkan, pembangunan dewasa ini, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi publik. Namun kenyataannya, pemerintah daerah cenderung mengabaikan hak-hak publik itu. Sebagai contoh, dalam membuat kebijakan, pemerintah daerah melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak pernah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan yang dibuat.
Bahkan tidak jarang pula pemerintah daerah mengambil hak-hak publik, dengan alasan pembangunan, pemerintah daerah dapat menggusur masyarakat dari lokasi yang ditempatinya.(MH/MFC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Majda menyebutkan, pembangunan dewasa ini, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi publik. Namun kenyataannya, pemerintah daerah cenderung mengabaikan hak-hak publik itu. Sebagai contoh, dalam membuat kebijakan, pemerintah daerah melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak pernah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan yang dibuat.
Bahkan tidak jarang pula pemerintah daerah mengambil hak-hak publik, dengan alasan pembangunan, pemerintah daerah dapat menggusur masyarakat dari lokasi yang ditempatinya.(MH/MFC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
FITRA Desak Penyitaan Harta Koruptor
Sekjend Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Elfenda Ananda dalam diskusi Medan Fisrt Channel Trijaya FM Medan, mengatakan proses pemiskinan merupakan cara paling efektif, untuk membuat para koruptor jera. Hukum penjara yang diterapkan di Indonesia, dinilai tidak efektif.
Komentar Elfenda Ananda menanggapi banyaknya koruptor di Sumatera Utara yang belum membayar ganti rugi kepada negara.
Menurut Elfenda, aparat penegak hukum tidak menvonis para koruptor dengan vonis penjara, tetapi vonis yang diberikan berupa denda. Dalam vonis itu, disebutkan aparat penegak hukum langsung menyita harta benda para koruptor, sesuai dengan denda yang harus dibayarkan kepada negara.
Elfenda menyebutkan, banyaknya koruptor tidak membayar ganti rugi kepada negara, merupakan indikasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia.(MH/MFC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Komentar Elfenda Ananda menanggapi banyaknya koruptor di Sumatera Utara yang belum membayar ganti rugi kepada negara.
Menurut Elfenda, aparat penegak hukum tidak menvonis para koruptor dengan vonis penjara, tetapi vonis yang diberikan berupa denda. Dalam vonis itu, disebutkan aparat penegak hukum langsung menyita harta benda para koruptor, sesuai dengan denda yang harus dibayarkan kepada negara.
Elfenda menyebutkan, banyaknya koruptor tidak membayar ganti rugi kepada negara, merupakan indikasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia.(MH/MFC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Pemerintah Surati DPR Meminta Subsidi BBM Ditambah
Surat itu sudah dikirimkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kepada Komisi VII DPR RI. Pemerintah meminta agar DPR menyetujui penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tahun ini.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo menyakini, Komisi VII DPR akan menerima usulan pemerintah tersebut. Alasanya, dalam pertemuan terakhir, Komisi VII seperti sudah memberikan sinyal postif untuk menyetujui permintaan tersebut. Namun, hingga kini Evita masih belum memastikan berapa tambahan kuota yang akan diusulkannya kepada DPR..
Evita mengatakan, Kementrian ESDM sedang rapat internal, untuk menentukan berapa tambahan yang diminta. Sebelumnya, pemerintah meminta agar kuota BBM bersubsidi pada tahun 2010 ditambah jatahnya dari 36,5 juta kiloliter (KL) menjadi maksimal 39,23 juta KL. Setelah permintaan ini, pemerintah merasa perlu meminta tambahan lagi. Rencananya, hingga sampai menjadi 40,1 juta kiloliter (KL).(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo menyakini, Komisi VII DPR akan menerima usulan pemerintah tersebut. Alasanya, dalam pertemuan terakhir, Komisi VII seperti sudah memberikan sinyal postif untuk menyetujui permintaan tersebut. Namun, hingga kini Evita masih belum memastikan berapa tambahan kuota yang akan diusulkannya kepada DPR..
Evita mengatakan, Kementrian ESDM sedang rapat internal, untuk menentukan berapa tambahan yang diminta. Sebelumnya, pemerintah meminta agar kuota BBM bersubsidi pada tahun 2010 ditambah jatahnya dari 36,5 juta kiloliter (KL) menjadi maksimal 39,23 juta KL. Setelah permintaan ini, pemerintah merasa perlu meminta tambahan lagi. Rencananya, hingga sampai menjadi 40,1 juta kiloliter (KL).(MH)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan. Khusus Rabu, jam 20.45wib
Arus Modal Asing Diperkirakan Terus Masuk ke Indonesia Hingga 2011
Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani memperkirakan arus modal masuk (capital inflow) ke Indonesia masih akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tren ini juga terjadi di beberapa negara asean lainnya.
Hal ini terjadi, karena recovery ekonomi AS diperkirakan baru terjadi tujuh tahun lagi. Sehingga para investor akan menempatkan dananya ke negara-negara yang dinilai menguntungkan.
Avialiani mengingatkan, arus modal yang masuk itu bisa mengganggu sektor keuangan dalam negeri, yang biasa disebut gelembung ekonomi. Untuk itu, sebaiknya aliran modal masuk harus digiring ke sektor riil. Jika arus modal asing itu digiring ke sektor ril, maka dapat menyerap tenaga kerja.
Menurut dia, pemerintah harus membuat aturan guna mendorong aliran modal masuk ke sektor riil. Misalnya menunda keinginan daerah menerbitkan obligasi daerah. Karena dikhawatirkan, modal asing ini akan keluar, (terjadi pelarian modal), ketika ekonomi Amerika Serikat pulih kembali.
Ia menyebutkan, dampak dari derasnya capital inflow hingga saat ini adalah menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun hal ini bisa berdampak negatif pula, yaitu mendorong tingkat konsumsi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan tidak akan menerapkan capital kontrol, atas derasnya aliran dana asing masuk ke Indonesia.(MH)
Hal ini terjadi, karena recovery ekonomi AS diperkirakan baru terjadi tujuh tahun lagi. Sehingga para investor akan menempatkan dananya ke negara-negara yang dinilai menguntungkan.
Avialiani mengingatkan, arus modal yang masuk itu bisa mengganggu sektor keuangan dalam negeri, yang biasa disebut gelembung ekonomi. Untuk itu, sebaiknya aliran modal masuk harus digiring ke sektor riil. Jika arus modal asing itu digiring ke sektor ril, maka dapat menyerap tenaga kerja.
Menurut dia, pemerintah harus membuat aturan guna mendorong aliran modal masuk ke sektor riil. Misalnya menunda keinginan daerah menerbitkan obligasi daerah. Karena dikhawatirkan, modal asing ini akan keluar, (terjadi pelarian modal), ketika ekonomi Amerika Serikat pulih kembali.
Ia menyebutkan, dampak dari derasnya capital inflow hingga saat ini adalah menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun hal ini bisa berdampak negatif pula, yaitu mendorong tingkat konsumsi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan tidak akan menerapkan capital kontrol, atas derasnya aliran dana asing masuk ke Indonesia.(MH)
Jenis-jenis Pajak Properti
Dari perbincangan dengan Bapak Asprilanto Ardiwidodo, yang akrab dipanggil pak Aspril, tersebutkan jenis-jenis pajak yang menjadi beban bagi pembeli properti. Biasanya pajak telah dimasukkan ke dalam harga jual jika kita membeli properti melalui developer/ pengembang properti. Besarnya pajak sangat tergantung jenis, nilai, luas dan lokasi properti.
Sebelum menghitung besaran pajak yang terkait dengan properti, pada episode ini ada baiknya kita mendalami satu per satu pajak dalam properti:
1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Pajak ini dikenakan pada saat kita membeli properti, baik dari developer maupun perorangan. Besarnya pajak 10 persen dari nilai transaksi. Jika membeli properti dari developer, untuk pembayaran dan pelaporan biasanya dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari perorangan, pembayaran dilakukan sendiri setalah transaksi, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
Pajak ini dikenakan sekali saat pembelian properti baru.
2. BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan )
Selama beberapa episode perbincangan bea ini paling sering ditekankan oleh tim dari Kanwil Dirjen Pajak Sumut I. Besarnya BPHTB adalah 5 persen dari nilai transaksi setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPKTP). Bea ini dikenakan terhadap semua transaksi properti, baik properti baru atau lama yang dibeli dari developer atau perorangan. NOPKTP di setiap daerah berbeda-beda.
3. BBN ( Bea Balik Nama )
Bea Balik Nama. Bea Balik Nama ini dikenakan untuk proses balik nama sertifikat properti yang ditransaksikan dari penjual ke pembeli. Umumnya properti yang dibeli melalui developer, BBN diurus developer dan konsumen tinggal membayarnya. Tapi bila properti dibeli dari perorangan, balik nama diurus sendiri.Besarnya biaya BBN berbeda-beda di setiap daerah, namun rata-rata sekitar dua persen dari nilai transaksi.
4. PPnBM ( Pajak Penjualan Barang Mewah )
PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. Properti yang masuk kategori ini, luas bangunannya lebih dari 150 m2 atau harga jual bangunannya diatas Rp 4 juta/m2. Besarnya PPnBM adalah 20 persen dari harga jual, dibayarkan saat bertransaksi.
PPnBM tidak berlaku untuk transaksi perorangan.
5. PPh ( Pajak Penghasilan )
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada penjual perorangan. Besarnya 5 % dari total nilai transaksi, kecuali transaksi Rp. 60 juta atau dibawahnya, penjual tidak dikenakan PPh. Khusus developer, pajak ini dibayarkan melalui PPh tahunan.
6. PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan kepada semua wajib pajak (pemilik properti). Tagihannya dilayangkan pemerintah setiap bulan Maret, melalui aparat desa setempat, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sementara untuk pembayarannya harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah SPPT diterbitkan ke loket-loket terdekat yang disediakan, atau ke kantor-kantor bank yang ditunjuk pemerintah. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan wajib pajak belum membayar, maka akan didenda 2 persen per bulan hingga maksimal 24 bulan.
Yang perlu diperhatikan, PBB dipungut setiap tahun. Jangan lupa, bukti pembayarannya disimpan.
Note:
Jika kita Developer maka jenis pajak yang wajib dibayar adalah PPh final sebesar 5%
Jika kita pembeli properti maka pajak yang wajib dibayar adalah BPHTB.
Namun jika anda per orangan dan bermaksud untuk menjual, maka posisi anda sama dengan developer. Jadi anda wajib membayar PPh final. PPh Final ini dibayarkan setelah dilakukan transaksi jual beli.
Setelahnya, jika kita bermaksud mengaktakan properti, baru kita wajib membayar BBN.
Ketika sudah memiliki properti, ada lagi kewajiba setiap tahunnya, yaitu PBB.
Pajak Kita untuk Sumatera Lebih Baik...
(Rini Aprianty)
Tuesday, November 2, 2010
Pemerintah Belum Berencana Menerapkan Capital Control
Arus modal asing sangat deras masuk ke pasar keuangan Indonesia. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mencatat, kepemilikan asing di instrumen surat utang negara (SUN) per 28 Oktober mencapai Rp 192,23 triliun. Jumlah ini meningkat hampir Rp 10 triliun, dibandingkan pada akhir September, Rp 182,26 triliun. Jika dihitung, pada posisi akhir 2009 hingga saat ini, modal asing yang mengendap di pasar SUN sudah mencapai Rp 84,23 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, wajar jika kepemilikan asing atas obligasi Indonesia terus meningkat. Hal itu biasa terjadi, seiring membaiknya perekonomian Indonesia. Fenomena tersebut bukanlah hal negatif yang perlu dikhawatirkan, selama fundamental perekonomian mampu dijaga dengan sehat.
Dengan alasan itu, pemerintah belum memberlakukan kebijakan pengendalian arus modal masuk (capital control).
Agus menyatakan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, seperti cadangan devisa, dan industri perbankan. Kondisi positif itu merupakan upaya pemerintah mengimbangi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), untuk menjaga aliran modal yang masuk, tidak berbahaya.
Sejauh ini, pemerintah menilai belum perlu menerapkan kebijakan capital control, seperti penerapan pajak bagi dana asing yang masuk. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan capital control adalah negara Brazil.
Sebelumnya IMF memang meminta pemerintah Indonesia tak menerapkan pajak bagi dana asing seperti yang dilakukan Brazil.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, wajar jika kepemilikan asing atas obligasi Indonesia terus meningkat. Hal itu biasa terjadi, seiring membaiknya perekonomian Indonesia. Fenomena tersebut bukanlah hal negatif yang perlu dikhawatirkan, selama fundamental perekonomian mampu dijaga dengan sehat.
Dengan alasan itu, pemerintah belum memberlakukan kebijakan pengendalian arus modal masuk (capital control).
Agus menyatakan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, seperti cadangan devisa, dan industri perbankan. Kondisi positif itu merupakan upaya pemerintah mengimbangi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), untuk menjaga aliran modal yang masuk, tidak berbahaya.
Sejauh ini, pemerintah menilai belum perlu menerapkan kebijakan capital control, seperti penerapan pajak bagi dana asing yang masuk. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan capital control adalah negara Brazil.
Sebelumnya IMF memang meminta pemerintah Indonesia tak menerapkan pajak bagi dana asing seperti yang dilakukan Brazil.
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
KPPU Akan Mengusut Dugaan Persekongkolan Tender World Expo Shanghai
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mendalami kasus dugaan persekongkolan tender proyek Paviliun World Expo Shanghai China 2010, meskipun pameran akbar tersebut sudah berakhir per 31 Oktober lalu.
Menurut Ketua KPPU, Tresna P. Soemardi, dugaan sementara dari kasus ini bisa mengarah pada bersekongkolan tender, termasuk adanya dugaan diskriminasi usaha. Semua itu masih dalam tahap proses yang sedang didalami KPPU.
Saat ini, KPPU telah masuk tahap pemberkasan, yaitu proses melengkapi berkas-berkas. Proses pemberkasan ini akan memakan waktu yang lama. Sesuai peraturan komisi, pemberkasan itu berlangsung selama 60 hari, bahkan bisa diperpanjang 30 hari lagi. Jika menemukan bukti, maka proses akan ditingkatkan.
Sumardi menjelaskan, bukti-bukti yang sedang dikumpulkan KPPU diantaranya menyangkut proses lelang. Data-data proses lelang ini dihimpun dari kementerian perdagangan dan instansi lainnya.
Sebelumnya, pada April 2010 lalu KPPU telah mencurigai terjadi persaingan tak sehat dalam proses tender pengadaan paviliun Indonesia, dalam acara World Expo 2010 di Shanghai, China.
Kepala Biro Humas KPPU, A. Junaidi mengatakan, dalam hasil monitoring yang dilakukan, KPPU melihat adanya pelanggaran aturan tender dalam pengadaan pavilion. Pembuatan paviliun Indonesia di World Expo Shanghai, menelan dana hingga US$ 20 juta atau sekitar Rp 180 miliar. Setelah pameran yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Oktober itu berakhir, pemerintah memutuskan untuk membongkarnya.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Menurut Ketua KPPU, Tresna P. Soemardi, dugaan sementara dari kasus ini bisa mengarah pada bersekongkolan tender, termasuk adanya dugaan diskriminasi usaha. Semua itu masih dalam tahap proses yang sedang didalami KPPU.
Saat ini, KPPU telah masuk tahap pemberkasan, yaitu proses melengkapi berkas-berkas. Proses pemberkasan ini akan memakan waktu yang lama. Sesuai peraturan komisi, pemberkasan itu berlangsung selama 60 hari, bahkan bisa diperpanjang 30 hari lagi. Jika menemukan bukti, maka proses akan ditingkatkan.
Sumardi menjelaskan, bukti-bukti yang sedang dikumpulkan KPPU diantaranya menyangkut proses lelang. Data-data proses lelang ini dihimpun dari kementerian perdagangan dan instansi lainnya.
Sebelumnya, pada April 2010 lalu KPPU telah mencurigai terjadi persaingan tak sehat dalam proses tender pengadaan paviliun Indonesia, dalam acara World Expo 2010 di Shanghai, China.
Kepala Biro Humas KPPU, A. Junaidi mengatakan, dalam hasil monitoring yang dilakukan, KPPU melihat adanya pelanggaran aturan tender dalam pengadaan pavilion. Pembuatan paviliun Indonesia di World Expo Shanghai, menelan dana hingga US$ 20 juta atau sekitar Rp 180 miliar. Setelah pameran yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Oktober itu berakhir, pemerintah memutuskan untuk membongkarnya.(MH/dc)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Indonesia dan Jepang Bahas Kelanjutan PT Inalum, 5 November
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, negosiasi Indonesia dan Jepang membahas kelanjutan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dijadwalkan 5 November 2010. Namun, sampai saat ini, Presiden belum menetapkan secara resmi ketua negosiator dari Indonesia.
Dikutip dari detik.com, pada Juni 2010, Presiden SBY telah meminta MS Hidayat secara lisan sebagai ketua negosiator Indonesia. Namun Keputusan Presiden mengenai penunjukan dirinya, hingga kini belum keluar. Hidayat mengaku, membuka diri agar ada calon lain sebagai ketua negosiator Indonesia.
Hidayat mengusulkan agar Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, dipertimbangkan menjadi ketua negosiator soal Inalum. Usulan itu disampaikan melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang yang bergerak dalam industri aluminium. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham di perusahaan itu, sisanya sebesar 58,87% dikuasai Jepang.
PT Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal, yang bergerak di sektor produksi aluminium. Kapasitas produksi perusahaan ini berkisar 230.000-240.000 ton per tahun. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang. Ironinya, Indonesia harus mengimpor alumunium dari negara lain, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan ini akan habis masa kerjasamanya pada 2013. Negosiasi dengan Jepang nanti, akan menentukan kelanjutan PT Inalum. Sejumlah pihak menginginkan agar pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham perusahaan tersebut.
Sementara itu, Ekonom Dr. Hendri Saparini, pada diskusi Medan First Channel Trijaya FM Medan, mengaku pesimis PT Inalum ini akan menjadi milik Indonesia. Alasannya, pemerintah tidak memiliki rencana strategis dalam industri proyek industri tambang. Terbukti, Indonesia telah membuat UU Investasi yang mengizinkan asing menguasai tambang Indonesia selama 95 tahun.(MH/dc-MFC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Dikutip dari detik.com, pada Juni 2010, Presiden SBY telah meminta MS Hidayat secara lisan sebagai ketua negosiator Indonesia. Namun Keputusan Presiden mengenai penunjukan dirinya, hingga kini belum keluar. Hidayat mengaku, membuka diri agar ada calon lain sebagai ketua negosiator Indonesia.
Hidayat mengusulkan agar Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, dipertimbangkan menjadi ketua negosiator soal Inalum. Usulan itu disampaikan melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
PT Inalum merupakan perusahaan patungan Indonesia dengan Jepang yang bergerak dalam industri aluminium. Pemerintah Indonesia menguasai 41,13% saham di perusahaan itu, sisanya sebesar 58,87% dikuasai Jepang.
PT Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal, yang bergerak di sektor produksi aluminium. Kapasitas produksi perusahaan ini berkisar 230.000-240.000 ton per tahun. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang. Ironinya, Indonesia harus mengimpor alumunium dari negara lain, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan ini akan habis masa kerjasamanya pada 2013. Negosiasi dengan Jepang nanti, akan menentukan kelanjutan PT Inalum. Sejumlah pihak menginginkan agar pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham perusahaan tersebut.
Sementara itu, Ekonom Dr. Hendri Saparini, pada diskusi Medan First Channel Trijaya FM Medan, mengaku pesimis PT Inalum ini akan menjadi milik Indonesia. Alasannya, pemerintah tidak memiliki rencana strategis dalam industri proyek industri tambang. Terbukti, Indonesia telah membuat UU Investasi yang mengizinkan asing menguasai tambang Indonesia selama 95 tahun.(MH/dc-MFC)
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Ratusan Siswa SMU di Medan Menggalang Bantuan Dana Kemanusiaan
Musibah bencana alam letusan Gunung Merapi serta Gempa dan Tsunami di Kepulauan Mentawai, membuat ratusan siswa SMU di Medan menggalang bantuan dana kemanusiaan.
Setelah aksi penggalangan dana yang sama dilakukan oleh sejumlah organisasi kepemudaan dan partai politik, hari ini ratusan siswa SMA 13 Medan melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di Mentawai serta korban letusan gunung merapi di Yogyakarta.
Setidaknya Rp 5 juta rupiah berhasil dikumpulkan oleh para siswa dan guru, lewat sejumlah kotak sumbangan yang disodorkan pada tiap siswa dan para guru.
Sebelum mengumpulkan dana, para siswa dan guru juga menggelar shalat ghaib serta doa bersama di lapangan sekolah, untuk masyarakat yang menjadi korban tsunami dan letusan gunung merapi. Suasana haru dan kesedihan pun tampak dari wajah para siswa, dan bahkan sejumlah siswa meneteskan air mata.
Kepala Sekolah SMA 13 Medan Sutrisno mengatakan, penggalangan dana ini merupakan aksi solidaritas dari para siswa dan guru tanpa ada paksaan. Kegiatan penggalangan dana ini pun sudah direncanakan beberapa hari lalu. Seluruh dana yang terkumpul akan disumbangkan lewat lembaga donor yang ada.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Setelah aksi penggalangan dana yang sama dilakukan oleh sejumlah organisasi kepemudaan dan partai politik, hari ini ratusan siswa SMA 13 Medan melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di Mentawai serta korban letusan gunung merapi di Yogyakarta.
Setidaknya Rp 5 juta rupiah berhasil dikumpulkan oleh para siswa dan guru, lewat sejumlah kotak sumbangan yang disodorkan pada tiap siswa dan para guru.
Sebelum mengumpulkan dana, para siswa dan guru juga menggelar shalat ghaib serta doa bersama di lapangan sekolah, untuk masyarakat yang menjadi korban tsunami dan letusan gunung merapi. Suasana haru dan kesedihan pun tampak dari wajah para siswa, dan bahkan sejumlah siswa meneteskan air mata.
Kepala Sekolah SMA 13 Medan Sutrisno mengatakan, penggalangan dana ini merupakan aksi solidaritas dari para siswa dan guru tanpa ada paksaan. Kegiatan penggalangan dana ini pun sudah direncanakan beberapa hari lalu. Seluruh dana yang terkumpul akan disumbangkan lewat lembaga donor yang ada.
Arif Rifian Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
DPRD Sumut mengusulkan pembentukan kawasan otorita Danau Toba
Otorita Danau Toba dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan Danau Toba dari sisi perekonomian dan menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga mengatakan, potensi perekonomian kawasan Danau Toba sangat besar, mulai dari industry pariwisata, perhotelan, dan yang paling penting adalah keberadaan aset-aset vital mesin pembangkit listrik yang ada di kawasan Danau Toba, seperti PLTA Asahan I, sampai PLTA Asahan VI.
Pengelolaan sumber energy murah dan besar yang selama ini dikuasai oleh asing seperti PT Inalum, sudah saatnya untuk dikelola pemerintah, seiring berakhirnya masa kontrak Inalum oleh Nippon Asahan Aluminium milik Pemerintahan Jepang.
DPRD Sumut, lewat pansus Inalum, berencana membuat Peraturan Daerah agar melegitimasi peran Pemerintah Pusat mengambil alih Inalum, serta pemanfaatan PLTA yang menjadi sumber energy lewat sebuah badan otorita.
Chaidir menjelaskan, pihaknya sudah menyurati Pemerintah pusat terkait hasil rekomendasi pansus Inalum pada pekan lalu. Untuk sector pariwisata, Badan Otorita Danau Toba ini juga dapat mengembangkan gerbang masuk kawasan Danau Toba, tidak hanya dari Parapat, namun dari kab,kota lain, seperti Tanah Karo dan daerah kawasan lainnya.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga mengatakan, potensi perekonomian kawasan Danau Toba sangat besar, mulai dari industry pariwisata, perhotelan, dan yang paling penting adalah keberadaan aset-aset vital mesin pembangkit listrik yang ada di kawasan Danau Toba, seperti PLTA Asahan I, sampai PLTA Asahan VI.
Pengelolaan sumber energy murah dan besar yang selama ini dikuasai oleh asing seperti PT Inalum, sudah saatnya untuk dikelola pemerintah, seiring berakhirnya masa kontrak Inalum oleh Nippon Asahan Aluminium milik Pemerintahan Jepang.
DPRD Sumut, lewat pansus Inalum, berencana membuat Peraturan Daerah agar melegitimasi peran Pemerintah Pusat mengambil alih Inalum, serta pemanfaatan PLTA yang menjadi sumber energy lewat sebuah badan otorita.
Chaidir menjelaskan, pihaknya sudah menyurati Pemerintah pusat terkait hasil rekomendasi pansus Inalum pada pekan lalu. Untuk sector pariwisata, Badan Otorita Danau Toba ini juga dapat mengembangkan gerbang masuk kawasan Danau Toba, tidak hanya dari Parapat, namun dari kab,kota lain, seperti Tanah Karo dan daerah kawasan lainnya.
Arif Rifian - Trijaya FM Medan
*) Simak Bulettin Trijaya, Senin hingga Jumat jam 21.00 wib di 95,1 Trijaya FM Medan
Subscribe to:
Posts (Atom)